LIPUTAN HUMAS
Susun Rancangan Rencana Strategis 2025-2029, DJKI Libatkan Masyarakat Batam
Batam - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melaksanakan kegiatan Penghimpunan Aspirasi Publik yang merupakan bagian dari Penyusunan Rencana Strategis DJKI untuk periode 2025-2029 pada 24 September 2024.
Selasa, 24 September 2024
RUU Paten Maju ke Pembicaraan Tingkat II
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (RUU Paten) disepakati untuk diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II. Hal tersebut disampaikan pada Pembicaraan Tingkat I yang digelar di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin, 23 September 2024.
Selasa, 24 September 2024
IP Talks Seri Keempat Soroti Pelindungan dan Prinsip Dasar dalam UU Hak Cipta
Pelindungan hak cipta bermula dari banyaknya sengketa yang terjadi terhadap karya cipta di Eropa. Saat itu, era literasi sedang meningkat dan orang-orang mulai mengakui karya orang lain sebagai karyanya. Hal tersebut disampaikan oleh Tere selaku Konsultan Kekayaan Intelektual pada webinar IP Talks: Edukasi Kekayaan Intelektual seri keempat dengan tema Performing Rights dalam UU Hak Cipta secara daring, Senin, 23 September 2024.
Senin, 23 September 2024
Pelindungan KI Kunci Penting dalam Pembudayaan Literasi, Inovasi dan Kreativitas
Pelindungan hukum terhadap kekayaan intelektual (KI) menjadi elemen krusial dalam menciptakan ekosistem inovasi yang sehat dan berkelanjutan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menekankan pentingnya pelindungan ini sebagai landasan utama untuk mendorong kreativitas dan inovasi di berbagai sektor industri kreatif dan teknologi di Indonesia.
Senin, 23 September 2024
Langkah Awal Implementasi Rencana Kerja DJKI dan DKPTO
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus berupaya meningkatkan kualitas pelindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Berbagai upaya terus dilakukan, salah satunya melalui rencana kerja (work plan) sektor strategis dengan Danish Patent and Trademark Office (DKPTO).
Senin, 23 September 2024
DJKI Kembali Berpartisipasi dalam Putaran Ke-9 Perundingan ICA CEPA di Toronto
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali berpartisipasi dalam putaran ke-9 perundingan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA CEPA). Perundingan ini berlangsung dari tanggal 23 s.d. 27 September 2024 di Toronto, Kanada.
Senin, 23 September 2024
RUU Paten Masuki Babak Pembahasan Redaksional di DPR
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten tengah memasuki babak pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang bersifat redaksional di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis, 19 September 2024. Sebanyak 13 DIM telah dibahas oleh panitia kerja dari pemerintah bersama dengan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin).
Kamis, 19 September 2024
Potensi Paten di Papua Barat: Abon Ulat Sagu Buka Peluang Baru
Provinsi Papua Barat, wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati, kini tengah menggali potensi kekayaan intelektualnya. Salah satu inovasi menarik datang dari dunia kuliner, yakni pembuatan abon ulat sagu. Inovasi ini tidak hanya membuka peluang bisnis baru, tetapi juga menunjukkan potensi besar Papua Barat dalam pengembangan produk berbasis sumber daya lokal.
Kamis, 19 September 2024
Antusiasme Inventor dalam Kegiatan Asistensi Patent One Stop Service Riau
Johani Siregar selaku Pemeriksa Paten Ahli Utama melihat antusiasme yang tinggi dari inventor dalam kegiatan Patent One Stop Service (POSS) di Provinsi Riau. “Luar biasa antusiasmenya. Banyak potensi yang harus diarahkan,"
Kamis, 19 September 2024
DJKI Raih Penghargaan pada Merdeka Awards 2024
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berhasil memperoleh penghargaan pada ajang Merdeka Awards 2024 yang diselenggarakan pada 19 September 2024 di Auditorium SCTV Tower. Pada ajang tersebut, Kemenkumham diwakili oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Min Usihen meraih penghargaan dalam kategori Program Inovatif untuk Negeri.
Kamis, 19 September 2024
Bumi Lancang Kuning menjadi Provinsi Penutup Rangkaian Kegiatan Patent One Stop Service
Riau, atau dikenal sebagai Bumi Lancang Kuning menjadi provinsi penutup pelaksanaan rangkaian kegiatan Patent One Stop Service bagi Perguruan Tinggi/ Litbang/Pelaku Usaha di Kantor Wilayah. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah melakukan kegiatan POSS ke 32 provinsi di Indonesia.
Rabu, 18 September 2024
Pembahasan Rencana Kerja Perpustakaan DJKI: Menuju Perpustakaan Digital yang Terhubung dan Efisien
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyelenggarakan kegiatan “Pembahasan Rencana Kerja Perpustakaan” pada tanggal 17 s.d. 18 September 2024 di Hotel JS Luwansa, Jakarta. Acara ini dibuka oleh Direktur Kerja Sama dan Edukasi DJKI Yasmon yang menyampaikan pentingnya sinergi antar lembaga informasi, khususnya perpustakaan, dalam era keterbukaan informasi saat ini.
Rabu, 18 September 2024
Wujudkan Pelayanan Publik Bebas Korupsi melalui Penerapan Tata Nilai Pasti
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pasti bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, Penerapan tata nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif) menjadi penting diterapkan demi tercapainya pelayanan publik yang bersih dari budaya koruptif.
Rabu, 18 September 2024
DJKI Bawa Layanan Paten Lebih Dekat ke Papua Barat
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus berupaya memperluas akses masyarakat terhadap pelindungan kekayaan intelektual (KI) dengan menyelenggarakan kegiatan Patent One Stop Service (POSS) bagi Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang), dan Pelaku Usaha di wilayah Papua Barat.
Rabu, 18 September 2024
DJKI Perkuat Peran Konsultan KI Melalui Pembentukan Majelis Pengawas
Konsultan Kekayaan Intelektual (KI) merupakan salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam pengajuan dan pengurusan permohonan KI. Oleh sebab itu, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Konsultan KI dibentuklah Majelis Pengawas guna memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan KI yang menjadi bagian dari kinerja dan profesi Konsultan KI.
Rabu, 18 September 2024
