DJKI Hadiri Pertemuan AWGIPC ke-74 dan Luncurkan ASEAN IPR Helpdesk

Luang Prabang – Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia, menghadiri Pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-74 yang diselenggarakan pada 16 s.d. 19 Desember 2024 di Luang Prabang, Laos. Pertemuan ini membahas perkembangan pelaksanaan ASEAN Intellectual Property Rights (IPR) Action Plan 2016-2025, penyusunan rencana kerja pasca-2025, serta diskusi dengan beberapa mitra dialog seperti World Intellectual Property Organization (WIPO) dan European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

Sebagai salah satu negara anggota aktif, Indonesia bertindak sebagai Country Champion untuk sejumlah deliverable atau program kerja ASEAN IPR Action Plan. Salah satu pencapaian penting adalah pembangunan ASEAN IPR Helpdesk, sebuah aplikasi berbasis AI Chatbot yang dirancang untuk memberikan informasi terkait pendaftaran kekayaan intelektual di sepuluh negara anggota ASEAN. Program ini dikoordinasikan oleh Indonesia bersama Brunei Darussalam sebagai co-Country dan ditujukan untuk mendukung UKM serta masyarakat umum dalam memahami proses perlindungan kekayaan intelektual.

Pada kesempatan tersebut, hasil pembangunan ASEAN IPR Helpdesk resmi diluncurkan di hadapan pimpinan kantor kekayaan intelektual se-ASEAN. Acara peluncuran dipimpin oleh Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi DJKI, selaku Ketua Delegasi Indonesia Yasmon. Dalam momen ini, Yasmon menyerahkan buku manual ASEAN IPR Helpdesk kepada Chair of AWGIPC, Mr. Xaysomphet Norasingh, yang merupakan Direktur Jenderal Departemen Kekayaan Intelektual, Kementerian Industri dan Perdagangan Lao PDR.

“Kami sangat bangga dapat meluncurkan ASEAN IPR Helpdesk sebagai hasil kolaborasi yang erat antarnegara anggota ASEAN. Platform ini akan menjadi sumber informasi utama bagi pelaku UKM dan masyarakat yang membutuhkan panduan terkait kekayaan intelektual di wilayah ASEAN. Kami percaya ini adalah langkah maju dalam memperkuat ekosistem KI di ASEAN,” ujar Yasmon.

Peluncuran ini mendapatkan apresiasi dari Sekretariat ASEAN dan seluruh negara anggota ASEAN, mencerminkan komitmen kuat Indonesia dalam mendukung keberhasilan implementasi ASEAN IPR Action Plan 2016-2025.

Sebagai informasi, ASEAN IPR Helpdesk dibangun dengan tujuan untuk memberikan informasi dan panduan terkait berbagai aspek kekayaan intelektual, termasuk paten, merek dagang, dan hak cipta. Selain itu, juga untuk membantu proses pendaftaran dan aplikasi kekayaan intelektual di negara-negara ASEAN. ASEAN IPR Helpdesk dapat diakses melalui tautan https://iprhelpdesk.dgip.go.id/

Hingga saat ini, beberapa hal yang telah dilakukan untuk membangun kanal ini adalah dengan menyelenggarakan pelatihan Trainer of Trainers (ToT) secara daring pada 3 Desember 2024. Selanjutnya, Konten FAQ telah diunggah ke CMS AI Alpha Chatbot oleh seluruh negara anggota ASEAN, kecuali Kamboja dan Myanmar. Ke depan, perlu dilakukan integrasi ASEAN IPR Helpdesk ke situs ASEAN IP Portal (https://www.aseanip.org/) dan memperpanjang lisensi ASEAN IPR Helpdesk yang akan berakhir tahun ini.

“Peluncuran ASEAN IPR Helpdesk merupakan langkah strategis dalam meningkatkan sistem kekayaan intelektual di kawasan ASEAN. Dengan hadirnya kanal ini, diharapkan para pemangku kepentingan kekayaan intelektual di ASEAN dapat memperoleh akses informasi yang lebih mudah dan komprehensif,” pungkas Yasmon.



TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Sengketa Merek Bandeng Juwana Ingatkan Pentingnya Pelindungan KI

Sengketa merek yang melibatkan produk oleh-oleh khas Semarang, Bandeng Juwana, menjadi perhatian publik dan sekaligus pengingat pentingnya pelindungan merek bagi pelaku usaha. Perkara tersebut saat ini tengah bergulir di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh PT Bandeng Juwana terhadap PT Bandeng Juwana Indonesia. Sengketa ini menyoroti potensi persamaan pada pokoknya antara merek yang telah lebih dahulu dikenal dengan merek lain yang didaftarkan kemudian.

Kamis, 12 Maret 2026

Pelaku Kreatif Pemilik KI Bisa Mengajukan KUR Lebih dari 100 Juta

Pemerintah terus mendorong pemanfaatan kekayaan intelektual (KI) sebagai instrumen pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif. Skema kredit usaha rakyat (KUR) berbasis KI diharapkan mampu menjembatani keterbatasan agunan fisik yang selama ini menjadi hambatan utama akses kredit.

Rabu, 11 Maret 2026

DJKI Bahas Penguatan Pemeriksaan Paten ASEAN di Singapura

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menghadiri dua forum kerja sama paten tingkat ASEAN yang digelar di Singapura pada 10–11 Maret 2026. Pertemuan ini menjadi ruang bagi negara anggota untuk membahas peningkatan kualitas pemeriksaan paten, pengurangan backlog, serta penguatan kolaborasi teknis antarkantor paten di kawasan.

Rabu, 11 Maret 2026

Selengkapnya