Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bersama European Union Intellectual Property Office (EUIPO) menyelenggarakan kegiatan Exchange of Best Practices on Online Infringements and Cybercrime yang dirangkaikan dengan 16th Meeting of the ASEAN Network of IPR Enforcement Experts (ANIEE) di Westin Hotel, Jakarta. Kegiatan ini merupakan ajang pertukaran pengalaman dan strategi penegakan hukum kekayaan intelektual (KI) di era digital antara negara-negara ASEAN dengan Uni Eropa.
Selasa, 21 Oktober 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar webinar Obrolan Kreatif dan Edukatif Kekayaan Intelektual (OKE KI) episode ke-34 bertema “Revisi Pedoman Pengumuman Paten untuk Optimalisasi Pelayanan Publik”, Senin, 20 Oktober 2025. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yakni Rifan Fikri, Kepala Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang DJKI, serta Juldin Bahriansyah, Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Senin, 20 Oktober 2025
Ketika Arif Budi Santoso membelah sebutir alpukat, ia tak hanya melihat buah berwarna hijau dengan daging lembut berwarna kuning di hadapannya, melainkan peluang baru yang mengubah jalan hidupnya. Ide sederhana itulah yang kemudian tumbuh menjadi Avocadoid, merek buah bergaransi yang kini dikenal luas dan terlindungi secara hukum berkat kesadaran akan pentingnya mendaftarkan kekayaan intelektual (KI).
Senin, 20 Oktober 2025
Aroma kopi khas Nusantara menyambut para pengunjung yang melangkah ke stan Indikasi Geografis (Indigeo) Indonesia pada ajang China International Patent Fair (CIPF) 2025 di Dalian, Tiongkok. Mulai 13 hingga 15 Oktober, kehangatan cita rasa lokal Indonesia berdampingan dengan produk Indikasi Geografis Tiongkok seperti timun laut Dalian, apel Yantai, dan teh Anxi Tieguanyin, menghadirkan pesona tentang kekayaan alam Indonesia yang terlindungi melalui sistem kekayaan intelektual (KI).
Minggu, 19 Oktober 2025
Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem kekayaan intelektual (KI) serta pelindungannya di tingkat global. Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi pada China International Patent Fair (CIPF) 2025, yang berlangsung pada 13–15 Oktober 2025 di Dalian International Conference Center, Tiongkok.
Minggu, 19 Oktober 2025
Banyuwangi – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus memperkuat peran perguruan tinggi dalam melindungi dan memanfaatkan kekayaan intelektual (KI). Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DJKI dan Universitas Bakti Indonesia (UBI) pada 18 Oktober 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur. Kerja sama yang disepakati berfokus pada penguatan Tridharma Perguruan Tinggi, pelindungan, serta hilirisasi dan komersialisasi KI di lingkungan akademik.
Sabtu, 18 Oktober 2025
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan bahwa kolaborasi lintas kementerian menjadi kunci pengembangan pariwisata berbasis produk lokal dan indikasi geografis (IG). Hal itu disampaikan dalam podcast What’s Up Kementerian Hukum yang juga menghadirkan Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Hermansyah Siregar pada Jumat, 17 Oktober 2025.
Jumat, 17 Oktober 2025
Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum menggelar kegiatan Pelepasan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN TK II) Angkatan XIV Tahun Anggaran 2025, di Auditorium BPSDM Hukum, Depok, Jawa Barat, Jumat 17 Oktober 2025.
Jumat, 17 Oktober 2025
Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu menyatakan bahwa transformasi digital bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi juga bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan pelindungan hukum bagi para pencipta dan inovator Indonesia. Hal ini Razilu sampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) Sinergitas dan Harmonisasi Tata Kelola Perencanaan Transformasi Digital. Melalui kegiatan yang digelar di Hotel Pullman Jakarta pada 14-17 Oktober 2025 ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menegaskan komitmennya dalam mewujudkan sistem layanan kekayaan intelektual (KI) yang efisien, transparan, dan terintegrasi.
Kamis, 16 Oktober 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia merekomendasikan penutupan 41 situs yang terbukti melanggar hak cipta dalam sistem elektronik. Rekomendasi ini merupakan hasil Rapat Verifikasi Penutupan Situs yang digelar Direktorat Penegakan Hukum DJKI setelah menerima laporan dari Copyright Overseas Promotion Association (COA) Webtoon.
Kamis, 16 Oktober 2025
Dalam rangka penguatan peran Sentra Kekayaan Intelektual (KI) di lingkungan perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menerima kunjungan Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) yang diwakili oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum. Kunjungan ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengenal lebih dekat peran DJKI dalam pelindungan KI.
Rabu, 15 Oktober 2025
Pemerintah Indonesia tengah mengusulkan suatu instrumen hukum internasional tentang pengelolaan royalti melalui World Intellectual Property Organization (WIPO). Usulan yang dikenal sebagai The Indonesian Proposal for a Legally Binding Instrument on the Governance of Copyright Royalty in Digital Environment, merupakan kolaborasi Kementerian Hukum (Kemenkum) bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kebudayaan, serta Kementerian Ekonomi Kreatif.
Selasa, 14 Oktober 2025
Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan pentingnya pelindungan dan peningkatan nilai produk Koperasi Merah Putih melalui pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI), khususnya Merek Kolektif. Hal ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan yang digerakkan oleh warga desa dan kelurahan di seluruh Indonesia sesuai dengan visi besar Presiden RI.
Selasa, 14 Oktober 2025
Pemerintah terus memperkuat sinergi antarkementerian dalam upaya mengembangkan ekonomi rakyat melalui pelindungan kekayaan intelektual, khususnya melalui pendaftaran merek kolektif. Kolaborasi ini melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), serta Kementerian Koperasi.
Selasa, 14 Oktober 2025
Dharma Wanita Persatuan (DWP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menggelar bazar di Gedung DJKI pada Senin, 13 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat sinergi antara pelindungan dan komersialisasi kekayaan intelektual (KI), sekaligus menumbuhkan budaya ekonomi kreatif di lingkungan internal DJKI.
Senin, 13 Oktober 2025