Bali - Transparansi data menjadi kunci untuk memastikan penggunaan karya musik dan aliran royalti dapat ditelusuri secara akurat dalam ekosistem digital lintas negara. Ketertelusuran informasi menjadi salah satu persoalan penting untuk memastikan pengelolaan royalti dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan.
Kamis, 8 Oktober 2026
Pemerintah Indonesia mempertemukan delegasi dari 35 negara, organisasi internasional, lembaga manajemen kolektif, pencipta, pelaku industri, dan pakar untuk membahas tata kelola royalti hak cipta lintas negara di era digital. Forum Global Dialogue on Cross-Border Copyright Royalty Governance in the Digital Era berlangsung pada 7–9 Oktober 2026 di Bali dengan membahas tiga persoalan utama, yakni transparansi, akuntabilitas, dan interoperabilitas sistem.
Rabu, 7 Oktober 2026
Bali - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas meluncurkan GI Tourism Indonesia: From Origin to Experience, program yang mengintegrasikan Indikasi Geografis dengan pariwisata, budaya, kuliner, ekonomi kreatif, dan pengembangan ekonomi masyarakat lokal. Program tersebut diperkenalkan dalam rangkaian Gala Dinner Global Dialogue on Cross-Border Copyright Royalty Governance in the Digital Era di The Patra Bali, 7 Oktober 2026.
Rabu, 7 Oktober 2026
Pengakuan hak cipta dan hak terkait dalam hukum belum secara otomatis menjamin pemegang hak memperoleh manfaat ekonomi yang adil dari penggunaan karya di era digital. Transparansi, daya tawar, akses terhadap informasi, infrastruktur digital, serta mekanisme lisensi dan distribusi royalti menjadi faktor penting agar hak yang telah diberikan oleh hukum dapat benar-benar dijalankan.
Rabu, 7 Oktober 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum memfasilitasi penyelesaian sengketa kekayaan intelektual (KI) terkait penggunaan merek ASICS melalui mekanisme mediasi di Kantor DJKI Rabu, 7 Oktober 2026. Setelah menjalani tiga kali proses mediasi, para pihak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai yang dituangkan dalam Berita Acara Mediasi.
Rabu, 7 Oktober 2026
Perkembangan streaming dan kecerdasan artifisial (AI) telah mengubah cara karya kreatif diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan lintas negara. Perubahan tersebut sekaligus menghadirkan tantangan baru dalam memastikan informasi mengenai karya, pemegang hak, penggunaan, hingga aliran royalti dapat bergerak secara akurat mengikuti karya yang telah melampaui batas yurisdiksi.
Rabu, 7 Oktober 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum memetakan sejumlah tantangan dalam tata kelola royalti hak cipta lintas negara di tengah pertumbuhan penggunaan karya musik secara digital. Pemetaan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar dalam Global Dialogue on Cross-Border Copyright Royalty Governance in the Digital Era di The Patra Hotel, Bali, pada Rabu 7 Oktober 2026.
Rabu, 7 Oktober 2026
Pemerintah menyerahkan 1.117 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026. Penyerahan DIM menandai dimulainya pembahasan RUU Hak Cipta bersama DPR RI.
Selasa, 6 Oktober 2026
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum Hermansyah Siregar menjadi narasumber dalam talkshow bertema “Demokrasi Digital & Masa Depan Jurnalistik di Era Podcaster” yang diselenggarakan di Auditorium RRI, Jakarta, pada Selasa 6 Oktober 2026. Dalam kegiatan tersebut, Hermansyah menyoroti pentingnya pelindungan hak kekayaan intelektual terhadap karya jurnalistik di tengah perkembangan podcast, platform digital, dan kecerdasan artifisial (AI).
Selasa, 6 Oktober 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum merekomendasikan normalisasi terhadap tiga alamat IP publik yang digunakan domain rajabiller.com milik PT Bimasakti Multi Sinergi. Rekomendasi tersebut merupakan hasil rapat verifikasi yang melibatkan DJKI, PT Bimasakti Multi Sinergi, Motion Picture Association (MPA), ahli hak cipta, serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), di Kantor DJKI Senin 5 Oktober 2026.
Selasa, 6 Oktober 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menegaskan pentingnya pemanfaatan data sebagai dasar dalam menentukan kebijakan, mengidentifikasi permasalahan, mengukur capaian, dan menyusun langkah tindak lanjut Program Kekayaan Intelektual. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Tessa Harumdila, dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Evaluasi Dashboard Monitoring Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Program Kekayaan Intelektual Tahun 2026 di Bali, Senin 5 Oktober 2026.
Senin, 5 Oktober 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum bersama Danish Patent and Trademark Office (DKPTO) membahas penguatan kerja sama kekayaan intelektual (KI) melalui Steering Committee Meeting Intellectual Property Rights (IPR) Cooperation, di ruang rapat lt.6 gedung DJKI Senin, 5 Oktober 2026.
Senin, 5 Oktober 2026
Digitalisasi mengubah bagaimana cara karya cipta diproduksi, didistribusikan, serta dimonetisasi. Layanan streaming, platform konten digital, hingga kecerdasan artifisial (AI) membuka peluang ekonomi baru bagi pencipta dan pemegang hak. Namun, pemanfaatan karya yang melintasi batas negara juga menghadirkan tantangan dalam pengelolaan dan distribusi royalti.
Senin, 5 Oktober 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum berhasil memfasilitasi penyelesaian sengketa merek ASICS melalui mekanisme mediasi. Mediasi yang mempertemukan pihak ASICS dengan Toko Istana Sepatu/Zidane Sport pada 15 dan 22 September 2026 tersebut menghasilkan kesepakatan damai antara para pihak.
Jumat, 2 Oktober 2026
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum memperkuat pemanfaatan merek kolektif untuk meningkatkan nilai produk komunitas dan membuka peluang akses pasar regional melalui ASEAN-HKC Collective Mark Initiative. Program yang merupakan bagian dari AHKFTA ECOTECH Work Programme 2026 tersebut diarahkan pada pemberdayaan rantai nilai pertanian dan kerajinan yang dipimpin perempuan
Jumat, 2 Oktober 2026