#Merek
DJKI Dorong KI Jadi Aset Usaha
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan komitmennya dalam mendukung pemanfaatan kekayaan intelektual (KI) sebagai agunan tambahan pembiayaan usaha melalui penguatan regulasi, data, dan kapasitas penilaian. Hal ini sampaikan dalam rapat koordinasi penyusunan roadmap pengembangan kekayaan intelektual bersama Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) pada 10 Februari 2026 di Gedung DJKI.
Selasa, 10 Februari 2026
Pelindungan KI Jadi Kunci Keberlanjutan Ekosistem Perdagangan Digital
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan TikTok Indonesia membahas penguatan pelindungan kekayaan intelektual (KI) pada ekosistem platform digital melalui forum diskusi dengan tema “Empowering Growth, Protecting Digital Commerce: IP Protection and Awareness in Indonesia”, 10 Februari 2026 di Park Hyatt Jakarta.
Selasa, 10 Februari 2026
Diskusi Publik RUU Perubahan Ketiga UU Merek dan Indikasi Geografis Digelar di Universitas Pancasila
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyelenggarakan Diskusi Publik Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, pada Selasa, 10 Februari 2026.
Selasa, 10 Februari 2026
POP Merek: Terobosan DJKI Percepat Layanan Publik dalam 10 Menit
Jakarta - Bagi para pemilik merek, mengurus administrasi lanjutan seperti perpanjangan sertifikat sering kali menjadi proses yang memakan waktu. Prosedur yang sebelumnya bisa memakan waktu hingga berminggu-minggu ini memicu banjir pertanyaan dari pemohon yang ingin memastikan status dokumen mereka.
Jumat, 6 Februari 2026
Gotong Royong Merek Kolektif, Senjata Produk Desa Tembus Ekspor
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum memacu pemanfaatan merek kolektif sebagai instrumen strategis untuk mendongkrak nilai ekonomi produk desa. Langkah ini diambil guna mendorong koperasi dan kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar memiliki identitas bersama yang kuat untuk menembus pasar internasional.
Rabu, 4 Februari 2026
Layanan Merek Indonesia: Durasi Tersingkat dengan Biaya Paling Terjangkau
Bagi pelaku usaha, kecepatan dalam mengamankan identitas bisnis merupakan langkah awal yang krusial. Dalam skala regional, Indonesia kini menawarkan efisiensi layanan pendaftaran merek yang sangat kompetitif. Melalui optimalisasi sistem pemeriksaan, para pemohon di tanah air dapat menyelesaikan seluruh proses pendaftaran hingga selesai dalam waktu rata-rata 6 bulan.
Selasa, 3 Februari 2026
Pemerintah Indonesia - Korea Selatan Jajaki Kerja Sama di Bidang Merek
Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus memperkuat kerja sama internasional guna meningkatkan pelindungan kekayaan intelektual (KI) dan daya saing produk nasional. Penguatan kolaborasi dengan Korea Selatan dipandang strategis untuk mendorong pelindungan merek, memperlancar perdagangan produk, serta memastikan kepastian hukum bagi pelaku usaha melalui sistem KI yang kuat dan terintegrasi sejak awal.
Senin, 2 Februari 2026
Harmonisasi Prosedur Internasional: DJKI bersama AKHKI Dalami Fitur eMadrid
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI bersama Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI) mendalami fungsionalitas terbaru sistem internasional guna menyelaraskan standar domestik dengan transformasi digital global. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada 28 Januari 2026.
Rabu, 28 Januari 2026
Mengapa Proses Pendaftaran Merek Tidak Instan? Simak Penjelasannya
Proses pendaftaran merek tidak dirancang untuk dilakukan secara instan karena setiap permohonan harus melalui tahapan pemeriksaan yang memastikan tidak adanya pelanggaran hak pihak lain. Melalui alur yang kini semakin ringkas dan terukur, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI memastikan bahwa merek yang terdaftar benar-benar memiliki kepastian hukum.
Selasa, 27 Januari 2026
Pelaku Usaha Kini Bisa Daftarkan Merek Sendiri, UMK Dapat Tarif Khusus
Pelaku usaha kini dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek secara mandiri melalui layanan digital Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Layanan ini dihadirkan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelindungan hukum merek sekaligus mempercepat proses administrasi tanpa perlu datang langsung ke kantor layanan. Transformasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan berdaya saing.
Rabu, 21 Januari 2026
DJKI Tegaskan Pembatalan Merek Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia Sudah Sesuai Peraturan Perundangan
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menegaskan, pembatalan dan pencoretan merek PERSAUDARAAN ISLAM TIONGHOA INDONESIA (PITI) dengan Nomor Pendaftaran IDM000657831 telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan administratif tersebut merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjadi kewajiban DJKI dalam menjaga ketertiban hukum di bidang merek.
Jumat, 2 Januari 2026
DJKI Tegaskan Komitmen Berantas Pelanggaran KI, Musnahkan Barang Bukti Senilai Rp3 Miliar
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Ekspose dan Pemusnahan Barang Bukti Hasil Penanganan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Kementerian Hukum pada Selasa, 9 Desember 2025 ini merupakan bentuk transparansi penegakan hukum sekaligus komitmen pemerintah dalam melindungi pemilik kekayaan intelektual (KI) serta menjaga konsumen dari bahaya produk ilegal.
Selasa, 9 Desember 2025
DJKI Konsolidasikan Masukan Publik untuk Revisi Merek & Indikasi Geografis
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Diskusi Publik Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kegiatan yang berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada Selasa, 09 Desember 2025. ini menegaskan urgensi memperkuat pelindungan kekayaan intelektual (KI) serta memastikan masyarakat memahami cara melindungi merek dan indikasi geografis agar tidak menghadapi risiko pelanggaran maupun kehilangan hak.
Selasa, 9 Desember 2025
Perkuat Daya Saing UMKM lewat Merek
Kepala Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Ranie Utami Ronie menegaskan pentingnya pelindungan merek bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penerapan merek kolektif bagi Koperasi Merah Putih. Menurutnya, merek saat ini menjadi fondasi utama penguatan daya saing di pasar modern.
Jumat, 28 November 2025
DJKI Paparkan Pentingnya Pendaftaran Merek bagi UMKM kepada Anggota DPR RI
Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melakukan pertemuan dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk memberikan penjelasan komprehensif terkait pelindungan merek dan dampak ekonominya bagi UMKM binaan. Pertemuan ini dilaksanakan di Gedung DPR, pada Rabu, 19 November 2025.
Rabu, 19 November 2025
