Yasonna Berharap Tim Ahli Indikasi Geografis Memastikan Pendaftaran Indikasi Geografis yang Tepat dan Berkualitas

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly melantik 15 anggota Tim Ahli Indikasi Geografis periode 2024-2028 di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Selasa, 6 Februari 2024.

Yasonna menyampaikan Indonesia memiliki keragaman flora-fauna dan budaya serta potensi ekonomi indikasi geografis (IG) yang besar. Oleh karena itu, salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah meningkatkan pelindungan terhadap potensi tersebut dengan mengukuhkan Tim Ahli Indikasi Geografis.

“Indonesia adalah negara yang sangat besar, kaya dengan flora fauna dan kaya akan potensi indikasi geografis, pengetahuan tradisional serta budaya. Maka peran saudara-saudara anggota Tim Ahli Indikasi Geografis menjadi sangat penting,” kata Yasonna.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis ditegaskan bahwa Tim Ahli Indikasi Geografis memiliki tugas, antara lain melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen deskripsi IG dan melakukan pengawasan terhadap pemakaian IG terdaftar.

Yasonna menuturkan bahwa keberadaan Tim Ahli Indikasi Geografis memiliki peran penting dalam sistem IG di Indonesia, baik untuk mendorong peningkatan pendaftaran IG maupun menjaga reputasi, kualitas, dan karakteristik IG yang telah terdaftar. Terlebih, 2024 ini telah ditetapkan sebagai tahun tematik indikasi geografis.

“Melalui penetapan tahun tematik indikasi geografis ini diharapkan jumlah permohonan indikasi geografis dari seluruh wilayah Indonesia akan semakin meningkat. Tentunya peran Tim Ahli Indikasi Geografis akan semakin meningkat antara lain kecermatan dan kecepatan dalam penyelesaian pemeriksaan substantif IG yang diterima oleh DJKI,” ucapnya.

Yasonna berharap Tim Ahli Indikasi Geografis dapat memastikan pendaftaran IG yang tepat dan berkualitas, serta memberikan kontribusi terhadap kepastian pelindungan hukum bagi pemegang hak dan menjaga kualitas dari produk IG yang telah terdaftar.

“Tim Ahli Indikasi Geografis dapat mendukung keberhasilan tahun tematik indikasi geografis 2024 ini dan pengembangan sistem indikasi geografis Indonesia secara keseluruhan,” pungkasnya.

Adapun 15 anggota Tim Ahli Indikasi Geografis yang dilantik adalah Riyadil Jinan, S.T., M.T.; Djoko Soemarno, S.P., M.P.; Syaiful, S.Pt., M.Si.; GalihPrima Arumsari, S.Farm., Apt., M.KM.; Eva Laida, S.T., M.Ak.; Muhammad Rif'anRahmatulloh, S.T.P.; Prof. Dr. Awang Maharijaya, S.P., M.Si.; Batara Siagian, S.P., M.AB.; Dr. Abdul Rokhman, A.Pi., M.M.; Dr. Mariana Molnar Gabor Warokka, S.H., M.H.; Dr. Miftah Farid, S.Tp., M.S.E.; Agustinus Pardede, S.H., M.H.; Irma Mariana, S.T., M.Si.; Idris, S.T., M.Si.; dan Gunawan, S.Si.



LIPUTAN TERKAIT

DJKI Terima Audiensi PRCI Bahas Usulan Pedoman Royalti Karya Cipta Tulis

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Konsultan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) pada Jumat, 13 Juni 2025, di Ruang Rapat Gedung DJKI, Jakarta. Pertemuan ini membahas usulan terkait penyusunan pedoman royalti bagi karya cipta tulis.

Jumat, 13 Juni 2025

DJKI Selenggarakan Sosialisasi Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis Secara Daring: Komitmen terhadap Efisiensi dan Percepatan Layanan Publik

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis secara daring sebagai bagian dari upaya percepatan pelayanan publik serta penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi anggaran nasional.

Kamis, 12 Juni 2025

DJKI Dukung Industri Film Indonesia dalam Forum Internasional “Indonesia’s Success Stories”

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum Republik Indonesia, turut berpartisipasi aktif dalam forum internasional bertajuk Indonesia’s Success Stories yang diselenggarakan di Park Hyatt Jakarta pada Rabu, 11 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Motion Picture Association (MPA), Kementerian Kebudayaan, serta berbagai asosiasi film nasional dan internasional.

Rabu, 11 Juni 2025

Selengkapnya