DJKI Gencarkan Edukasi Pelindungan KI di Trade Expo Indonesia 2024

Tangerang – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali membuka layanan konsultasi di Trade Expo Indonesia (TEI) Ke-39 Tahun 2024 dengan tema Build Strong Connection with The Best of Indonesia yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, pada tanggal  8 s.d. 12 Oktober 2024.

Pameran yang digelar setiap tahun ini merupakan salah satu pameran dagang terbesar yang bertujuan mempromosikan inovasi dan kreativitas berbagai industri kreatif di Indonesia. Selain itu, pameran ini juga berfokus pada Business to Business atau B2B yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan produk ekspor nasional dan memperluas pasar ekspor.

Dalam kesempatan ini, Sekretaris Tim Kerja Promosi dan Diseminasi Direktorat Kerja Sama dan Edukasi Juara Pahala Marbun memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai pentingnya melindungi produk mereka, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional.

"Kehadiran kami di sini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pelaku industri tentang pentingnya kekayaan intelektual (KI), sehingga pemahaman mereka mengenai KI bisa lebih terbuka dan lebih luas lagi," ujar Juara

Selanjutnya, dia juga  menekankan bahwa DJKI mengambil inisiatif jemput bola dengan mengunjungi booth peserta, khususnya yang belum mendaftarkan KI-nya, membagikan brosur, serta memberikan informasi langsung mengenai KI dan pelindungannya.  

“Kami berharap, selain dapat membantu para pelaku usaha memahami langkah-langkah yang perlu diambil untuk melindungi KI-nya, mereka juga dapat mengoptimalkan potensi produk mereka di pasar internasional," harap Juara.

Di sisi yang sama, Iqbal Fadli, yang merupakan salah satu pengunjung meja layanan konsultasi merek asal Jambi, berkonsultasi mengenai mekanisme pendaftaran merek karena menyadari pentingnya hak tersebut untuk melindungi produk dari potensi pemalsuan.

"Pendaftaran merek adalah langkah penting agar produk kami tidak mudah ditiru dan diklaim oleh pihak lain, sehingga harapannya dengan informasi yang diberikan oleh DJKI ini dapat membuka wawasan kami lebih dalam lagi terkait KI," ujar Iqbal. 

Iqbal juga mengapresiasi pelayanan yang diberikan oleh DJKI. Menurutnya, layanan ini sangat membantu, terutama dengan penjelasan mengenai cara mendaftar secara langsung yang diberikan secara jelas. 

“Harapannya, DJKI dapat melakukan sosialisasi lebih sering lagi untuk meningkatkan kesadaran pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lainnya tentang pentingnya pelindungan KI, khususnya merek,” pungkas Iqbal

Sebagai tambahan, dalam kegiatan yang dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, juga akan menampilkan serangkaian kegiatan paralel, termasuk seminar internasional, bussiness matching, dan konsultasi bisnis. (drs/sas)

 



LIPUTAN TERKAIT

Fenomena Sound Horeg dan Potensi Kekayaan Intelektual di Baliknya

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena sound horeg menjadi tren yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya dalam kegiatan hiburan di ruang publik seperti pesta pernikahan, arak-arakan, hingga panggung hiburan rakyat. Atraksi ini memiliki ciri khas menggunakan speaker atau sound system yang memiliki daya besar dan memutar lagu-lagu populer dengan aransemen yang unik, serta terkadang disertai dengan pertunjukan visual atraktif.

Rabu, 30 April 2025

Dirjen KI Dorong Pemda Tanah Datar Gencarkan Promosi Songket Pandai Sikek dan Potensi KI Lain

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu, melakukan audiensi ke kantor Wali Kota Tanah Datar pada 30 April 2025. Dalam pertemuan tersebut, agenda utama yang dibahas adalah penguatan promosi produk indikasi geografis (IG) terdaftar Songket Pandai Sikek, serta pemanfaatan potensi kekayaan intelektual (KI) lainnya di Kabupaten Tanah Datar.

Rabu, 30 April 2025

DJKI Serahkan Surat Pencatatan KIK dan Sertifikat Merek Kolektif dari Bukittinggi

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu menyerahkan dua surat pencatatan kekayaan intelektual komunal (KIK) dan satu sertifikat merek kolektif dari Bukittinggi. Penyerahan ini dilaksanakan di sela-sela kegiatan audiensi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan pemerintah Kota Bukittinggi di Kantor Wali kota pada Rabu, 30 April 2025.

Rabu, 30 April 2025

Selengkapnya