Semarang - Penghimpunan royalti pada bidang musik dan lagu merupakan salah satu kunci dalam memastikan kesejahteraan para musisi dalam ekosistem pelindungan kekayaan intelektual Indonesia. Kendati demikian, belum semua pengguna musik/lagu memahami pentingnya pembayaran royalti dan tata cara teknis melakukan pembayaran royalti.
Oleh sebab itu, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Anggoro Dasananto menyatakan pihaknya perlu melaksanakan konsultasi teknis yang mengundang para pengguna musik/lagu di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Jawa Tengah.
“Pemerintah telah mengatur Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai badan bantu pemerintah yang akan melaksanakan penarikan satu pintu pada pengguna sehingga diharapkan para pengguna musik/lagu bisa merasa nyaman dalam memanfaatkan karya cipta,” ujar Anggoro di Novotel Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa, 5 Maret 2024.
Anggoro melanjutkan bahwa pihaknya juga telah memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ Musik. Para peserta yang berasal dari asosiasi hotel, karaoke, tempat hiburan, pengelola makanan dan minuman diundang untuk berdiskusi dengan narasumber terkait teknis pengelolaan royalti.
“Saya berharap kegiatan ini menjadi ajang diskusi para pengguna dengan LMKN yang mengimplementasikan PP 56 Tahun 2021, dan para peserta yang hadir dapat mengetahui teknis secara mendalam mengenai pengelolaan royalti,” ujar Anggoro.
Selain itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Tengah Anggiat Ferdinan mewakili Kepala Kantor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menyampaikan bahwa wilayahnya merupakan salah satu daerah yang berkontribusi tinggi pada ekonomi kreatif di Indonesia. Pada tahun 2023 saja, terdapat sebanyak 7.353 pendaftaran merek, 16.086 pencatatan hak cipta, 37 aplikasi paten dan 548 paten sederhana, serta dan 318 pendaftaran desain industri.
Beliau menyatakan bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu destinasi wisata yang ternama di Indonesia, misalnya ada Dieng dan Karimun Jawa. Anak muda generasi Z juga banyak yang memanfaatkan cafe untuk membuat tugas atau bekerja dan ini viral di sosial media.
“Di pusat perbelanjaan maupun cafe biasanya akan diputar live music setiap akhir pekan untuk meningkatkan suasana dan keriangan di ruang-ruang publik itu. Di setiap musik dan lagu yang kita putar itu ada hak pencipta dan performa yang harus kita hormati karena mereka telah menghabiskan waktu untuk menciptakan karya yang bisa dinikmati bersama,” terangnya.
Dia berharap peserta dapat memahami peran LMKN. Dia juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan sinergi antara pelaku bisnis, pelaku industri hiburan, pemerintah daerah, DJKI dan Kanwil Kemenkumham.
Sebagai informasi, kegiatan ini diikuti oleh Yessi Kurniawan sebagai Komisioner LMKN Bidang Lisensi, Jusak Setiono dari SELMI (Sentra Lisensi Musik Indonesia), dan Hadi Susanto sebagai Analis Informasi Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah. Adapun peserta berjumlah 40 orang dari instansi perhimpunan hotel dan restoran di Jawa Tengah, pengurus paguyuban, pemerintah Semarang, pengelola hotel dan penginapan, karaoke, bar, dan pub di Jawa Tengah.
Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena sound horeg menjadi tren yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya dalam kegiatan hiburan di ruang publik seperti pesta pernikahan, arak-arakan, hingga panggung hiburan rakyat. Atraksi ini memiliki ciri khas menggunakan speaker atau sound system yang memiliki daya besar dan memutar lagu-lagu populer dengan aransemen yang unik, serta terkadang disertai dengan pertunjukan visual atraktif.
Rabu, 30 April 2025
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu, melakukan audiensi ke kantor Wali Kota Tanah Datar pada 30 April 2025. Dalam pertemuan tersebut, agenda utama yang dibahas adalah penguatan promosi produk indikasi geografis (IG) terdaftar Songket Pandai Sikek, serta pemanfaatan potensi kekayaan intelektual (KI) lainnya di Kabupaten Tanah Datar.
Rabu, 30 April 2025
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu menyerahkan dua surat pencatatan kekayaan intelektual komunal (KIK) dan satu sertifikat merek kolektif dari Bukittinggi. Penyerahan ini dilaksanakan di sela-sela kegiatan audiensi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan pemerintah Kota Bukittinggi di Kantor Wali kota pada Rabu, 30 April 2025.
Rabu, 30 April 2025
Rabu, 30 April 2025
Rabu, 30 April 2025
Rabu, 30 April 2025