LIPUTAN HUMAS
Pemerintah Indonesia Usulkan Instrumen Hukum Internasional tentang Pengelolaan Royalti dan Publisher Right
Pemerintah Indonesia tengah mengusulkan suatu instrumen hukum internasional tentang pengelolaan royalti melalui World Intellectual Property Organization (WIPO). Usulan yang dikenal sebagai The Indonesian Proposal for a Legally Binding Instrument on the Governance of Copyright Royalty in Digital Environment, merupakan kolaborasi Kementerian Hukum (Kemenkum) bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kebudayaan, serta Kementerian Ekonomi Kreatif.
Selasa, 14 Oktober 2025
Menteri Hukum: Merek Kolektif Perkuat Nilai Produk Koperasi Merah Putih
Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan pentingnya pelindungan dan peningkatan nilai produk Koperasi Merah Putih melalui pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI), khususnya Merek Kolektif. Hal ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan yang digerakkan oleh warga desa dan kelurahan di seluruh Indonesia sesuai dengan visi besar Presiden RI.
Selasa, 14 Oktober 2025
Sinergi Kementerian Dorong Koperasi Merah Putih Lewat Merek Kolektif
Pemerintah terus memperkuat sinergi antarkementerian dalam upaya mengembangkan ekonomi rakyat melalui pelindungan kekayaan intelektual, khususnya melalui pendaftaran merek kolektif. Kolaborasi ini melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), serta Kementerian Koperasi.
Selasa, 14 Oktober 2025
Dharma Wanita DJKI Gelar Bazar Dorong Komersialisasi Kekayaan Intelektual
Dharma Wanita Persatuan (DWP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menggelar bazar di Gedung DJKI pada Senin, 13 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat sinergi antara pelindungan dan komersialisasi kekayaan intelektual (KI), sekaligus menumbuhkan budaya ekonomi kreatif di lingkungan internal DJKI.
Senin, 13 Oktober 2025
Pelindungan Merek Kolektif Jadi Fondasi Ekonomi Koperasi Merah Putih
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan pentingnya pelindungan merek kolektif bagi produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP). Langkah ini merupakan amanat Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan 80.000 koperasi desa dan kelurahan.
Jumat, 10 Oktober 2025
Nanas Prabumulih Resmi Terdaftar Sebagai Indikasi Geografis
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum secara resmi menyerahkan sertifikat indikasi geografis untuk produk Nanas Prabumulih kepada Pemerintah Kota Prabumulih, Sumatera Selatan di Gedung DJKI, Jakarta. Penyerahan ini menjadi tonggak penting bagi daerah tersebut dalam memperkuat identitas dan nilai tambah produk unggulan lokal.
Kamis, 9 Oktober 2025
Menteri Supratman Bahas Kolaborasi dengan Watapri Jenewa
Jakarta - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menerima Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), World Trade Organization dan Organisasi Internasional di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro. Pertemuan di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan pada Kamis, 9 Oktober 2025 juga dihadiri perwakilan Kementerian Luar Negeri RI untuk membahas kolaborasi antara pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional, termasuk pembentukan inisiasi Indonesia dalam perjanjian internasional terkait hak cipta.
Kamis, 9 Oktober 2025
DJKI Terima Audiensi WIPO Terkait Evaluasi Efisiensi Sistem Digital Layanan Merek
Jakarta — Dalam upaya memperkuat sistem administrasi kekayaan intelektual (KI) nasional, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melanjutkan kerja sama strategis dengan World Intellectual Property Organization (WIPO). Kolaborasi ini diwujudkan melalui kegiatan bertajuk “DGIP Trademark Workflow Optimization Project – 2nd Mission” yang berlangsung pada Kamis, 9 Oktober 2025 di Gedung DJKI, Jakarta. Kegiatan ini memfinalisasi laporan optimalisasi proses kerja merek, evaluasi dukungan Industrial Property Administration System (IPAS) terhadap efisiensi sistem DJKI, serta penyusunan rekomendasi peningkatan fungsi digital sesuai standar WIPO.
Kamis, 9 Oktober 2025
Raih Peringkat 55 dalam GII 2025, Indonesia Masuk Jajaran Ekonomi Inovatif
Jakarta — Dalam laporan tahunan terbaru Global Innovation Index (GII) 2025 yang dirilis World Intellectual Property Organization (WIPO), Indonesia kembali menunjukkan capaian gemilang di panggung global. Tercatat, Indonesia menempati peringkat ke-55 dalam daftar itu. Prestasi ini mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu negara berpendapatan menengah yang paling cepat berkembang dalam hal inovasi sejak tahun 2013.
Kamis, 9 Oktober 2025
DJKI Tegaskan Komitmen Pelindungan Hak Cipta di Platform Streaming
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pemerintah Indonesia tidak akan pernah ikut campur dalam mekanisme ekosistem musik/lagu. Itulah sebabnya, Kementerian Hukum membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) meskipun masih ada kendala yang harus diperbaiki ke depan.
Kamis, 9 Oktober 2025
DJKI Promosikan Sistem KI Indonesia dalam ASEAN–Hong Kong IP Roadshow 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum berpartisipasi aktif memperkenalkan potensi dan sistem layanan KI Indonesia kepada para pelaku usaha di Hong Kong melalui pelaksanaan ASEAN–Hong Kong Intellectual Property (IP) Roadshow 2025 yang berlangsung pada 8 hingga 10 Oktober 2025
Rabu, 8 Oktober 2025
Menkum Terima Audiensi IFPI Bahas Transparansi Pengelolaan Royalti Musik
Jakarta — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menerima audiensi The International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) di Gedung Graha Pengayoman, Jakarta. Pertemuan ini membahas sejumlah hal terkait pengelolaan royalti musik di Indonesia. Pertemuan yang berlangsung pada 7 Oktober 2025 ini dilakukan dalam mendukung terciptanya sistem pelindungan hak cipta yang lebih adil dan transparan bagi para pelaku industri musik.
Selasa, 7 Oktober 2025
DJKI Apresiasi INSPIRATION, Aplikasi Pembayaran Royalti LMKN
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI memberikan apresiasi yang tinggi kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) atas peluncuran aplikasi digital “Inspiration”, sebuah inovasi dalam sistem pembayaran royalti lagu dan/atau musik secara daring melalui satu pintu. DJKI menilai langkah ini sebagai terobosan penting dalam memperkuat tata kelola hak cipta di Indonesia serta memastikan pelindungan dan distribusi hak ekonomi bagi para pencipta dan pemilik hak terkait secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Selasa, 7 Oktober 2025
DJKI Dorong Peran Notaris dalam Pembiayaan Berbasis KI
Bandung — Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mendorong peran para notaris dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual (KI) untuk memperkuat ekonomi kreatif nasional. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu dalam kuliah umum bertema “Akselerasi Ekonomi Kreatif: Peran Notaris dalam Skema Pembiayaan dan Komersialisasi Kekayaan Intelektual” di Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung pada Senin, 6 Oktober 2025.
Senin, 6 Oktober 2025
DJKI Matangkan SOP Layanan Publik Menuju SuperApps Kemenkum
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melaksanakan rapat persiapan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Publik yang akan disusun dalam SuperApps. Rapat yang dilaksanakan pada 6 Oktober 2025 di Gedung DJKI, Jl. H.R Rasuna Said, Jakarta ini terkait dengan rencana integrasi aplikasi pelayanan DJKI ke dalam SuperApps Kementerian Hukum
Senin, 6 Oktober 2025
