Pekalongan - Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kurniaman Telaumbanua menyerahkan sertifikat indikasi geografis (IG) Sarung Batik Pekalongan kepada Walikota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Pekalongan yang ke-117.
“Selamat atas terdaftarnya Sarung Batik Pekalongan yang telah terdaftar dengan nomor pendaftaran IDG000000123. Semoga perjalanan ini tidak berhenti sampai pemberian sertifikat. Harapannya sertifikat ini menjadi langkah awal untuk menjaga ciri khas dan kualitas Sarung Batik Pekalongan, juga menjadikan reputasi produk ini semakin mendunia,” kata Kurniaman di Kantor Walikota Pekalongan, Sabtu, 1 April 2023.
Ia juga berharap kepada pemerintah Kota Pekalongan dan para pemangku kepentingan lainnya untuk dapat mengembangkan produk Sarung Batik Pekalongan ke pasar Internasional.
“Saya berharap pemerintah kota Pekalongan bisa membuat kebijakan-kebijakan lainnya yang bisa membantu menjaga kelestarian produk Sarung Batik Pekalongan,” ucap Kurniaman.
Menurutnya, produk yang memiliki kualitas baik dan berciri khas seperti yang terdapat pada Sarung Batik Pekalongan akan mengundang daya tarik untuk ditiru atau dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan mendompleng ketenaran atau reputasi yang dimiliki oleh suatu produk tersebut.
“Sehingga perlu adanya suatu upaya pelindungan hukum yang memadai bagi produk-produk tersebut. Salah satunya, yaitu dengan pelindungan Indikasi Geografis,” ucapnya.
Kurniaman mengingatkan pemerintah daerah untuk dapat mencari, mengulik, dan mendukung produk yang menjadi ciri khas daerah, kemudian dilakukan pelindungan kekayaan intelektual ke negara melalui DJKI Kemenkumham.
Mengingat, saat ini masyarakat Indonesia masih banyak yang belum mengerti betapa pentingnya produk IG sebagai sumber ekonomi dan sumber kekayaan daerah.
“Pelindungan hukum terhadap berbagai macam produk yang mencirikan indikasi geografis di Indonesia harus bisa menjawab tantangan global yakni dengan memberikan aturan hukum yang memadai sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap produk asli Indonesia di luar negeri,” pungkas Kurniaman.
Di samping itu, Walikota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid mengungkapkan kegembiraannya, pasalnya penyerahan sertifikat IG Sarung Batik Pekalongan dari DJKI Kemenkumham ini merupakan kado terindah bagi Kota Pekalongan yang tengah merayakan Hari Ulang Tahun Kota Pekalongan ke-117 yang jatuh pada tanggal 1 April 2023.
“Karena Batik Pekalongan adalah salah satu wujud kebanggaan warga Pekalongan. Dalam rangka mewujudkan bukti nyata kebanggaan tersebut, pemerintah kota mewajibkan para ASN di seluruh pemerintahan Kota Pekalongan untuk memakai sarung batik Pekalongan setiap hari Jumat,” ujar Afzan.
Menurutnya, dengan sertifikat IG tersebut, Sarung Batik Pekalongan menjadi milik Kota Pekalongan. “Kota lain tidak bisa mengklaim,” tegasnya.
Tidak berhenti pada Sarung Batik, dirinya selaku Walikota bersama jajarannya akan terus mendukung untuk menemukan potensi-potensi IG lainnya yang ada di Kota Pekalongan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Nur Ichwan turut menyerahkan tujuh (7) bukti pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) kepada Walikota Pekalongan.
Adapun pencatatan KIK tersebut adalah Motif Batik Jlamprang, Megono, Tauto, Garang Asem, Lopis Syawalan/Raksasa, Coro, dan Nasi Uwet.
Kegiatan ini juga dihadiri ketua DPRD Kota Pekalongan dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Pekalongan.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menegaskan pentingnya pelindungan hak cipta di sektor musik. Hal ini menjadi talking point saat DJKI berpartisipasi dalam Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Rabu, 18 Juni 2025 di Aula Gedung Pascasarjana UKI. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu hadir sebagai narasumber seminar nasional yang bertema “Konflik Penerapan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Musisi” ini.
Rabu, 18 Juni 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia resmi menyerahkan surat izin operasional kepada dua lembaga manajemen kolektif (LMK) produser fonogram, yaitu Produser Fonogram Rekaman Seluruh Indonesia (PROFESI) dan Produser Musik Rekaman Industri Nusantara. Penyerahan ini menandai langkah penting dalam pelindungan hukum dalam pengelolaan royalti atas hak terkait di bidang musik dan rekaman, sekaligus penguatan kelembagaan bagi para produser fonogram di Indonesia.
Rabu, 18 Juni 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Konsultan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) pada Jumat, 13 Juni 2025, di Ruang Rapat Gedung DJKI, Jakarta. Pertemuan ini membahas usulan terkait penyusunan pedoman royalti bagi karya cipta tulis.
Jumat, 13 Juni 2025
Rabu, 18 Juni 2025
Rabu, 18 Juni 2025
Rabu, 18 Juni 2025