Rapat Kerja Evaluasi dan Capaian Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) 2017
Jakarta - Rapat kerja evaluasi dan capaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) 2017 diawali dengan paparan yang disampaikan oleh Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V Bidang kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM, Kantor Staf Kepresidenan, mengenai Program Prioritas Kepastian Hukum dalam Rencana Kerja Pemerintah 2018.
Menurut Jaleswari, ada 3 (tiga) kegiatan prioritas dalam program kepastian hukum yaitu, pertama penegakan hukum yang berkualitas, kedua pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif, dan terakhir penghormatan pelindungan dan pemenuhan hak atas keadilan.
“Diharapkan program ini dapat menghasilkan peningkatan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, upaya pengurangan tindak pidana korupsi, serta menjamin akses masyarakat terhadap hak atas keadilan”, ujar Jaleswari di Grand Mercure Kemayoran, Senin (20/11/2017).
Dalam rangkaian acara, raker ini meliputi diskusi panel mengenai capaian kinerja pada masing-masing unit eselon 1 (satu) yang disampaikan oleh seluruh Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenkumham. Dilanjutkan dengan pelaksanaan sidang komisi dan sidang pleno mengenai target kinerja di tahun 2018.
Ada yang berbeda dengan raker kali ini, yaitu dipamerkannya stand booth dari masing-masing unit eselon 1 (satu) Kemenkumham. Salah satunya stand Direktorat jenderal Kekayaan Intelektual. (Humas DJKI, November 2017)
Menurut Jaleswari, ada 3 (tiga) kegiatan prioritas dalam program kepastian hukum yaitu, pertama penegakan hukum yang berkualitas, kedua pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif, dan terakhir penghormatan pelindungan dan pemenuhan hak atas keadilan.
“Diharapkan program ini dapat menghasilkan peningkatan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, upaya pengurangan tindak pidana korupsi, serta menjamin akses masyarakat terhadap hak atas keadilan”, ujar Jaleswari di Grand Mercure Kemayoran, Senin (20/11/2017).
Dalam rangkaian acara, raker ini meliputi diskusi panel mengenai capaian kinerja pada masing-masing unit eselon 1 (satu) yang disampaikan oleh seluruh Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenkumham. Dilanjutkan dengan pelaksanaan sidang komisi dan sidang pleno mengenai target kinerja di tahun 2018.
Ada yang berbeda dengan raker kali ini, yaitu dipamerkannya stand booth dari masing-masing unit eselon 1 (satu) Kemenkumham. Salah satunya stand Direktorat jenderal Kekayaan Intelektual. (Humas DJKI, November 2017)
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Ke Mana Produk Dibawa, Di Sana Selera Berbicara
Sebuah produk bisa saja dibuat dengan bahan terbaik, diproses dengan cermat, dan memiliki kualitas yang tak perlu diragukan. Namun, sebelum konsumen mencicipi atau menggunakan isinya, ada satu hal yang lebih dulu mereka lihat: kemasannya.
Jumat, 14 Agustus 2026
Program PASTI Ada Solusi, DJKI Percepat Layanan Pendaftaran Merek
Kementerian Hukum terus mendorong pelayanan kekayaan intelektual yang lebih cepat dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), proses pendaftaran merek dipercepat agar pemohon dapat memperoleh sertifikat merek dalam waktu yang lebih singkat.
Jumat, 14 Agustus 2026
DJKI dan BSKDN Dorong Pelindungan KI Berbasis Inovasi Daerah
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum mendorong agar arah kebijakan kekayaan intelektual (KI) nasional dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret di daerah. Untuk itu, DJKI memperkuat sinergi dengan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri agar tata kelola KI dapat disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing pemerintah daerah.
Kamis, 13 Agustus 2026
