Rapat Kerja Evaluasi dan Capaian Kinerja Kemenkumham 2017
Jakarta - Rapat kerja evaluasi dan capaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) 2017 diawali dengan paparan yang disampaikan oleh Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V Bidang kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM, Kantor Staf Kepresidenan, mengenai Program Prioritas Kepastian Hukum dalam Rencana Kerja Pemerintah 2018.
Menurut Jaleswari, ada 3 (tiga) kegiatan prioritas dalam program kepastian hukum yaitu, pertama penegakan hukum yang berkualitas, kedua pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif, dan terakhir penghormatan pelindungan dan pemenuhan hak atas keadilan.
“Diharapkan program ini dapat menghasilkan peningkatan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, upaya pengurangan tindak pidana korupsi, serta menjamin akses masyarakat terhadap hak atas keadilan”, ujar Jaleswari di Grand Mercure Kemayoran, Senin (20/11/2017).
Dalam rangkaian acara, raker ini meliputi diskusi panel mengenai capaian kinerja pada masing-masing unit eselon 1 (satu) yang disampaikan oleh seluruh Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenkumham. Dilanjutkan dengan pelaksanaan sidang komisi dan sidang pleno mengenai target kinerja di tahun 2018.
Ada yang berbeda dengan raker kali ini, yaitu dipamerkannya stand booth dari masing-masing unit eselon 1 (satu) Kemenkumham. Salah satunya stand Direktorat jenderal Kekayaan Intelektual.
Menurut Jaleswari, ada 3 (tiga) kegiatan prioritas dalam program kepastian hukum yaitu, pertama penegakan hukum yang berkualitas, kedua pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif, dan terakhir penghormatan pelindungan dan pemenuhan hak atas keadilan.
“Diharapkan program ini dapat menghasilkan peningkatan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, upaya pengurangan tindak pidana korupsi, serta menjamin akses masyarakat terhadap hak atas keadilan”, ujar Jaleswari di Grand Mercure Kemayoran, Senin (20/11/2017).
Dalam rangkaian acara, raker ini meliputi diskusi panel mengenai capaian kinerja pada masing-masing unit eselon 1 (satu) yang disampaikan oleh seluruh Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenkumham. Dilanjutkan dengan pelaksanaan sidang komisi dan sidang pleno mengenai target kinerja di tahun 2018.
Ada yang berbeda dengan raker kali ini, yaitu dipamerkannya stand booth dari masing-masing unit eselon 1 (satu) Kemenkumham. Salah satunya stand Direktorat jenderal Kekayaan Intelektual.
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
DJKI dan Ditjen Risbang Perkuat Ekosistem KI Kampus
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum bersama Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memperkuat sinergi dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual (KI) di perguruan tinggi. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memastikan hasil riset dapat terlindungi dan memberikan manfaat yang lebih ruas.
Selasa, 18 Agustus 2026
Mulai 18 Agustus, DJKI Targetkan Pendaftaran Merek dan Desain Industri Selesai Lima Bulan
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum mempercepat layanan pemeriksaan permohonan Merek dan Desain Industri menjadi lima bulan. Kebijakan tersebut mulai diterapkan terhadap permohonan Merek dan Desain Industri yang masuk mulai 18 Agustus 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepastian dan kecepatan layanan kekayaan intelektual kepada masyarakat.
Selasa, 18 Agustus 2026
Sehelai Sekomandi, Sebuah Makna di Hari Kemerdekaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar Kementerian Hukum di Jakarta, 17 Agustus 2026. Upacara tersebut diikuti jajaran pimpinan tinggi dan pegawai di lingkungan DJKI dalam semangat memperingati kemerdekaan dengan tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”.
Senin, 17 Agustus 2026
