Jakarta - Dalam rangka memperingati dua tahun dibangunnya Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) Pengeluaran Indonesia dari Status Priority Watch List (PWL), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar Fun Shooting Event of Intellectual Property Task Force 2022 di Senayan Shooting Range, Jakarta Pusat pada Kamis, 3 November 2022.
“Pertandingan ini bukan untuk mencari kemenangan melainkan merangkul semua penegak hukum baik secara nasional maupun internasional sehingga dalam penegakan hukum kekayaan intelektual (KI) bisa lebih kuat dan lebih baik lagi,” ujar Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo.
Anom juga mengatakan bahwa dengan diadakannya kegiatan latihan menembak dan kompetisi persahabatan ini, dirinya sangat mengharapkan kerja sama juga lebih luas dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri serta semua anggota Satgas Ops.
Selaras dengan Anom, Muhammad Taat Resdi selaku Perwakilan dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim POLRI mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang menarik untuk meningkatkan keakraban dan memperkuat mitra kerja antar negara.
“Satgas ini memang berupaya untuk membawa Indonesia keluar dari PWL, saya sangat salut dengan adanya kegiatan ini, semoga bersama-sama Indonesia bisa segera keluar dari PWL,” ujarnya.
Bagi Taat, penegakan hukum khususnya dalam menghadapi pelanggaran KI harus lebih dioptimalkan dan harus bekerja sama dengan baik. Dirinya optimis apabila hal tersebut dilakukan maka keluarnya Indonesia dari status PWL bukanlah hanya angan-angan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Subdirektorat Kejahatan Lintas Negara Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Souvenir Yustianto yang juga merupakan bagian dari Satgas Ops mengatakan bahwa dari semua instansi pasti memiliki tantangan-tantangannya yang berbeda dalam mengeluarkan Indonesia dari status PWL.
“Untuk mengeluarkan Indonesia dari status PWL masing-masing instansi harus bisa mengidentifikasi tantangan yang ada, setelah teridentifikasi, sinergitas ini harus kita tingkatkan sehingga status PWL pada Indonesia bisa kita hilangkan,” tutur Souvenir.
Sebagai informasi, turut hadir dalam kegiatan ini mitra khusus kepolisian dari berbagai negara seperti Federal Bureau of Investigation (FBI) dan Homeland Security Investigation of The United States (HSI), Australian Federal Police (AFP) serta kepolisian dari Jerman, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Filipina dan Malaysia. (CAN/SYL)
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menegaskan pentingnya pelindungan hak cipta di sektor musik. Hal ini menjadi talking point saat DJKI berpartisipasi dalam Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Rabu, 18 Juni 2025 di Aula Gedung Pascasarjana UKI. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu hadir sebagai narasumber seminar nasional yang bertema “Konflik Penerapan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Musisi” ini.
Rabu, 18 Juni 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia resmi menyerahkan surat izin operasional kepada dua lembaga manajemen kolektif (LMK) produser fonogram, yaitu Produser Fonogram Rekaman Seluruh Indonesia (PROFESI) dan Produser Musik Rekaman Industri Nusantara. Penyerahan ini menandai langkah penting dalam pelindungan hukum dalam pengelolaan royalti atas hak terkait di bidang musik dan rekaman, sekaligus penguatan kelembagaan bagi para produser fonogram di Indonesia.
Rabu, 18 Juni 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Konsultan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) pada Jumat, 13 Juni 2025, di Ruang Rapat Gedung DJKI, Jakarta. Pertemuan ini membahas usulan terkait penyusunan pedoman royalti bagi karya cipta tulis.
Jumat, 13 Juni 2025
Rabu, 18 Juni 2025
Rabu, 18 Juni 2025
Rabu, 18 Juni 2025