Jakarta – Pernahkah kita bertanya-tanya tentang mengapa sebuah merek bisa begitu membekas dalam ingatan? Sehingga ketika membeli produk tersebut, kita tidak lagi menyebutkan jenis barangnya tetapi lebih kepada nama mereknya.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum Razilu dalam sebuah kesempatan pernah mengatakan bahwa kekayaan intelektual (KI) hadir dalam setiap aspek kehidupan manusia. Tanpa disadari, manusia senantiasa berinteraksi dengan berbagai bentuk KI dalam kesehariannya.
“Ketika kita dihadapkan dengan dua botol air minum kemasan di atas meja, botol yang satu memiliki label, sementara botol lainnya tidak, maka alam bawah sadar kita akan secara otomatis menuntun tangan kita untuk mengambil air dari botol berlabel. Bagaimana ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada KI,” terang Razilu.
Secara sederhana, pelindungan KI dapat dianalogikan sebagaimana segel pada tutup botol sebuah air minum kemasan, keberadaannya merupakan garansi kualitas atas suatu barang atau jasa yang digunakan.
Dampak positif lainnya dari pelindungan KI dapat ditemukan pada produk-produk indikasi geografis (IG) Indonesia sebagaimana turut disampaikan Hermansyah Siregar selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis.
“Peningkatan nilai jual berbagai produk setelah terdaftar sebagai produk IG contohnya adalah Garam Amed dari Bali yang awalnya Rp4.000/kg kini menjadi Rp35.000/kg. Produk lainnya ada Kopi Gayo dari Aceh yang nilai jualnya menembus angka Rp120.000/kg dari nilai awalnya Rp50.000/kg," ucap Hermansyah.
Hingga kini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelindungan KI. Berbagai program unggulan seperti Guru KI (RuKI) dan DJKI Mendengar dan Mengedukasi telah sukses dilaksanakan. Ke depannya, DJKI juga sudah menyiapkan berbagai program unggulan yang tentunya akan dilaksanakan demi mendorong visi pemerintah yaitu Asta Cita.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri telah menjadi dasar pelindungan desain industri di Indonesia selama lebih dari dua dekade. Namun, transformasi digital, pertumbuhan ekonomi kreatif, perdagangan lintas batas, serta perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan artifisial (AI) dalam proses desain, mendorong perlunya pembaruan regulasi yang lebih komprehensif.
Senin, 20 Juli 2026
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan sejumlah pejabat manajerial dan nonmanajerial di lingkungan Kementerian Hukum, Senin 20 Juli 2026, di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Jakarta Selatan. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi melalui penempatan pejabat yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Senin, 20 Juli 2026
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bersama Danish Patent and Trademark Office (DKPTO) menyelenggarakan Workshop on Trade Secret di Gedung DJKI, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan dalam melindungi rahasia dagang dari ancaman kejahatan siber, pencurian data, serta dampak perkembangan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) dan aset kripto.
Senin, 20 Juli 2026