Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan penyelesaian Rancangan Undang-undang (RUU) Prioritas seperti RUU Desain Industri dan RUU Paten harus segera diselesaikan.
“Kita akan terus melakukan pendekatan antar Kementerian Lembaga untuk menyusun Daftar Inventaris Masalah bagi rancangan undang-undang yang masih pending. Misalnya, RUU Desain Industri yang merupakan domain Kementerian Hukum dan HAM karena ini mengenai kekayaan intelektual,” kata Yasonna dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara pada Rabu, 29 Maret 2023.
Yasonna juga menyampaikan dalam rangka mengoptimalisasikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meluncurkan layanan klinik KI bergerak (Mobile IP Clinic) di daerah dan Intellectual Property Marketplace.
Tidak hanya itu, DJKI juga merilis program unggulan tahun 2023 dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang pelindungan kekayaan intelektual (KI). Adapun program unggulan tersebut adalah:
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menegaskan pentingnya pelindungan hak cipta di sektor musik. Hal ini menjadi talking point saat DJKI berpartisipasi dalam Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Rabu, 18 Juni 2025 di Aula Gedung Pascasarjana UKI. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu hadir sebagai narasumber seminar nasional yang bertema “Konflik Penerapan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Musisi” ini.
Rabu, 18 Juni 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia resmi menyerahkan surat izin operasional kepada dua lembaga manajemen kolektif (LMK) produser fonogram, yaitu Produser Fonogram Rekaman Seluruh Indonesia (PROFESI) dan Produser Musik Rekaman Industri Nusantara. Penyerahan ini menandai langkah penting dalam pelindungan hukum dalam pengelolaan royalti atas hak terkait di bidang musik dan rekaman, sekaligus penguatan kelembagaan bagi para produser fonogram di Indonesia.
Rabu, 18 Juni 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Konsultan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) pada Jumat, 13 Juni 2025, di Ruang Rapat Gedung DJKI, Jakarta. Pertemuan ini membahas usulan terkait penyusunan pedoman royalti bagi karya cipta tulis.
Jumat, 13 Juni 2025
Rabu, 18 Juni 2025
Rabu, 18 Juni 2025
Rabu, 18 Juni 2025