Jakarta - Kementerian Hukum Republik Indonesia menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas kategori institusi dengan mars unsur varian etnik terbanyak. Penghargaan MURI ini diberikan pada Rabu 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman Jakarta dan diterima langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas.
“Penghargaan ini menunjukkan bahwa keberagaman aransemen Mars Kekayaan Intelektual Indonesia (Mars KI Indonesia) yang dibuat oleh 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) dapat menjadi alat untuk kita bersatu. Dengan sentuhan etnik khas dari masing-masing daerah pada aransemen ini, kita bisa mendapatkan sesuatu yang menginspirasi,” ujar Supratman.
Supratman menyampaikan terima kasih kepada Rekor MURI yang sudah memberikan penghargaan atas aransemen terhadap Mars Kekayaan Bidang Kekayaan Intelektual (KI), sekaligus menyerahkan sertifikat hak cipta kepada penciptanya, yakni Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu.
Pada kesempatan yang sama, Razilu menjelaskan bahwa Mars KI Indonesia tidak hanya sekadar lagu melainkan suatu identitas, semangat, dan penyatu visi-misi dari para pemangku kepentingan KI di Indonesia.
"Kolaborasi 33 Kanwil Kemenkum dengan para musisi tradisional di wilayahnya dalam mengaransemen Mars KI Indonesia ini menggunakan elemen musik tradisional nusantara, sehingga memiliki kearifan lokal yang indah,” tutur Razilu.
Dalam momentum penyerahan penghargaan MURI ini, Dirjen KI juga memberikan piagam penghargaan kepada pemenang Sayembara Apresiasi Aransemen Terbaik Mars Kekayaan Intelektual Indonesia Berbasis Musik Tradisi Nusantara yang telah dibuka sejak awal Februari 2025 hingga akhir April 2025.
Kepala Kanwil Kemenkum Bali Wahyu Eka Putra menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa bangga atas terpilihnya Kanwil Kemenkum Bali sebagai pemenang sayembara aransemen Mars KI Indonesia.
“Pencapaian ini berkat kerja sama antara teman-teman di Kanwil Kemenkum Bali dan Institut Seni Indonesia Bali. Kami memunculkan gamelan pada aransemen Mars KI Indonesia menjadi ciri khas tradisional musik Bali yang sudah mendunia,” jelas Wahyu.
Menutup sambutannya, Supratman memberikan apresiasi kepada seluruh pihak pemangku kepentingan di bidang KI khususnya 33 Kanwil Kemenkum di Indonesia. Ia berpesan untuk terus meningkatkan kreativitas dan memberikan inspirasi kepada masyarakat. (SGT/DAW)
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia menerima kunjungan audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah pada Kamis, 16 April 2026, di Ruang Direktur Jenderal, Gedung DJKI, Jakarta. Audiensi dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, beserta jajaran. Pertemuan ini membahas tiga agenda pokok, yakni sertifikasi Indikasi Geografis produk unggulan daerah Sulawesi Tengah, evaluasi kinerja pelayanan Kekayaan Intelektual di wilayah Sulawesi Tengah, serta penandatanganan kerja sama pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual di lingkungan perguruan tinggi se-Sulawesi Tengah.
Kamis, 16 April 2026
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar audiensi bersama Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) Kementerian Hukum pada Kamis, 16 April 2026, di ruang rapat Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Pertemuan ini menyoroti penguatan sumber daya manusia (SDM) di bidang kekayaan intelektual (KI) sebagai langkah strategis dalam mendukung pembukaan Program Studi Hukum Kekayaan Intelektual di Politeknik Pengayoman Indonesia yang direncanakan dibuka untuk masyarakat pada Mei 2026, sekaligus memastikan kurikulum yang disusun selaras dengan kebutuhan praktis dan standar internasional.
Kamis, 16 April 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan bahwa usulan instrumen internasional untuk tata kelola royalti digital global ditujukan untuk menjawab kekosongan pengaturan yang belum tercakup dalam perjanjian hak cipta dan hak terkait sebelumnya, tanpa mengganggu kebebasan berkontrak antara pelaku industri. Inisiatif ini menjadi penting untuk memastikan pelindungan kekayaan intelektual berjalan efektif di era digital, khususnya dalam menjamin distribusi royalti lintas negara yang transparan, akuntabel, dan dapat ditegakkan.
Kamis, 16 April 2026
Kamis, 16 April 2026
Kamis, 16 April 2026
Kamis, 16 April 2026