DJKI Serahkan Tiga Sertifikat, Paten di Bangka Belitung Semakin Meningkat

Pangkalpinang - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan tiga sertifikat paten kepada para inventor dan perwakilan Universitas Bangka Belitung (UBB). Penyerahan ini dilaksanakan pada pembukaan Patent One Stop Service (POSS) atau Layanan Paten Terpadu di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung, Senin 1 Juli 2024.

Plt. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UBB Nanang Wahyudin mengapresiasi kegiatan POSS ini karena telah mengakselerasi proses pemeriksaan paten menjadi lebih efektif dan interaktif. "Proses pendaftaran paten menjadi panjang karena keterbatasan pemahaman inventor dan pihak kampus dalam penulisan dokumen deskripsi paten. POSS ini sangat positif karena selain ada diseminasi juga ada asistensi drafting sehingga revisi penulisan dokumen tersebut menjadi lebih cepat," jelas Nanang.

Tiga sertifikat paten yang diserahkan kepada UBB meliputi paten kompos batang pisang untuk menurunkan kandungan logam berat timbal dan menaikkan pH asam pada media akuakultur, proses pembuatan biodiesel dari minyak jelantah menggunakan katalis CaO cangkang siput gonggong, serta paten sederhana tiang lampu jalan dengan penyimpanan baterai.

"Kami akan segera koordinasikan dan siapkan komersialisasi ketiga paten ini sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kampus dan masyarakat," tambah Nanang.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung Harun Sulianto dalam sambutannya berharap kegiatan ini dapat memacu peningkatan permohonan paten yang muncul dari provinsi ini. "Selain peningkatan jumlah permohonan, harapannya kualitas permohonan paten yang diajukan oleh inventor dalam negeri juga akan semakin baik. Terima kasih kepada DJKI yang semakin aktif bergerak ke daerah-daerah, memberikan sosialisasi dan asistensi kepada masyarakat secara langsung", ucap Harun.

Pada tahun 2024 ini, POSS akan hadir di 33 Kantor Wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia dan pada tanggal 1-5 Juli 2024 ini, POSS diselenggarakan di Kepulauan Bangka Belitung. Ketua Tim Kerja Pemeriksaan Paten Dian Nurfitri dalam laporannya menyatakan bahwa tujuan dari pelaksanaan POSS adalah mengakselerasi proses permohonan paten yang diajukan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan (litbang), serta pelaku usaha secara tepat waktu.

"Tak hanya diseminasi tentang paten dan bisnis proses di DJKI dari pendaftaran hingga ke pemeliharaan paten. POSS juga memberikan asistensi patent drafting, perbaikan spesifikasi paten, pendaftaran, pemeliharaan, serta pelayanan hukum paten," tambah Dian. Sebagai informasi, para narasumber diseminasi POSS kali ini adalah Pemeriksa Paten Ahli Utama Dadan Samsudin, Sekretaris Tim Kerja Permohonan Sonya Pau Adu, Analis Kebijakan Ahli Muda Syahroni, Analis Hukum Ahli Pertama Andrewnov Sihite, dan Tenaga Ahli JICA Oka Hiroyuki.



LIPUTAN TERKAIT

Audiensi DJKI Bersama UNPAD Bahas Kelas Magister Berbasis Project Analis Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar audiensi dengan Fakultas Hukum (FH) Universitas Padjadjaran (UNPAD) pada Rabu, 12 Februari 2025, di ruang rapat Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Pertemuan ini membahas kerja sama jenjang pendidikan S2 Magister Berbasis Project (MBP) jurusan Analis Kekayaan Intelektual (AnKI).

Rabu, 12 Februari 2025

DJKI dan WIPO Perkuat Kerja Sama dalam Pelindungan Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia menerima audiensi dari perwakilan World Intellectual Property Organization (WIPO) di Ruang Rapat Lantai 10 Gedung DJKI, Rabu, 12 Februari 2025. Pertemuan ini menandai upaya penguatan kerja sama dalam pelindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia.

Rabu, 12 Februari 2025

DJKI Hadiri Diskusi Antar Lembaga Terkait Pelindungan Data Pribadi di Sektor Hukum

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menegaskan pentingnya pelindungan data pribadi di sektor hukum dalam diskusi antar lembaga yang berlangsung di Jakarta. Direktur Teknologi Informasi, Ika Ahyani Kurniawati menyampaikan bahwa DJKI mendukung penuh penerapan dan implementasi pelindungan data pribadi di Indonesia.

Senin, 10 Februari 2025

Selengkapnya