DJKI dan WIPO Bahas Perkembangan Standard Essential Patent (SEP)

Jenewa - Delegasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang (RD) Yasmon menghadiri pertemuan dengan Head of Legislative, Policy and Technology Advice Section, Patents and Technology Sector, World Intellectual Property Organization (WIPO) Isaac Rutenberg. 

Kegiatan yang diadakan di sela pertemuan ke-45 Intergovernmental Committee on Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC GRTKF) ini membahas terkait pentingnya Standard Essential Patent (SEP) atau standar esensi paten yang memiliki peran sangat penting karena terkait akses terhadap teknologi

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini dan kami berharap masukan serta informasi yang ada dapat menambah pengetahuan terkait perkembangan paten internasional,” ujar Yasmon pada Kamis, 8 Desember 2022

Saat ini, WIPO  sedang berupaya untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang berbagai perkembangan yang terkait dengan Paten Esensial Standar (SEP) di seluruh dunia.

Diketahui ada peningkatan aktivitas dalam wacana global seputar SEP selama beberapa tahun terakhir, baik dalam hal sengketa dan litigasi lintas batas, serta inisiatif kebijakan di berbagai yurisdiksi (bervariasi dari perizinan dan penetapan tarif hingga penentuan esensialitas, antara lain yang lain).

Rutenberg menjelaskan bahwa Mengingat peran WIPO dalam sistem paten internasional, ia mencoba untuk melihat bagaimana perkembangan ini mempengaruhi negara-negara anggota yang berbeda dan apakah ada masalah khusus yang dapat kami bantu atasi sebagai forum netral.

Yasmon menanggapi bahwa DJKI dalam hal ini Direktorat Paten, DTLST dan RD memiliki tugas utama mengurus permohonan paten. “Terkait dengan bagaimana pihak swasta yang mengalami permasalahan perkara baik di bidang lisensi paten atau pun persaingan usaha bukan merupakan tugas utama DJKI sehingga perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada kementerian dan Lembaga bersangkutan,” terangnya. 

Dengan demikian WIPO merespon positif posisi DJKI dan meminta bantuan terkait koordinasi lebih lanjut. Selain itu, Rutenberg juga menanyakan kebutuhan DJKI terkait hal ini agar dapat bekerja sama dalam hal fasilitasi. Yasmon berterima kasih atas respon cepat WIPO dan berharap ke depannya akan ada capacity building program yang dapat diberikan oleh WIPO terkait hal ini.