DJKI Berikan Kontribusi Optimal untuk ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan

Jakarta - Sebagai perwakilan Indonesia dalam forum ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus berkontribusi dalam rangka implementasi ASEAN Intellectual Property Rights (ASEAN IPR) Action Plan 2016 – 2025. Salah satunya adalah mewujudkan program kerja ASEAN Online IPR Helpdesk.

Dalam paparannya secara virtual pada kegiatan Information Sharing Session on National IPR Helpdesk, Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual (KI) Dede Mia Yusanti menjelaskan ASEAN Online IPR Helpdesk diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).

“DJKI sudah lama memiliki IPR Helpdesk dengan tujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi KI ataupun untuk memberikan tanggapan atas aduan dari masyarakat pengguna layanan KI secara tepat waktu,” tutur Dede melalui aplikasi zoom pada Selasa, 21 Maret 2023.

Dede menjelaskan, saat ini untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat terkait layanan informasi dan aduan dari masyarakat. Helpdesk tersebut dibantu oleh satu pegawai dari setiap unit teknis di DJKI. DJKI juga memiliki fasilitas SIVIKI yaitu konsultasi video conference kekayaan intelektual.

“Selanjutnya akan dikembangkan aplikasi chatbot. Keunggulan chatbot adalah dapat menjawab pertanyaan tepat waktu setiap hari, menyelesaikan masalah lebih mudah, memiliki standarisasi tanggapan, mengurangi sumber daya manusia yang dibutuhkan, dan lainnya,” jelas Dede.

Saat ini aplikasi chatbot masih dalam tahap perencanaan awal. Direncanakan akan diluncurkan tahun 2023 – 2024 bersamaan dengan pelaksanaan ASEAN IPR Helpdesk.

ASEAN Online IPR Helpdesk merupakan sebuah wadah daring yang bermanfaat untuk memberikan informasi dan bantuan terkait KI bagi masyarakat, utamanya UKM. Yang dibahas dalam program kerja ini adalah mekanisme penyampaian informasi KI yang akan digunakan oleh Indonesia sebagai pelaksana program berdasarkan kajian yang dilaksanakan oleh ARISE+IPR European Intellectual Property Office (EUIPO). (DES/SYL)



LIPUTAN TERKAIT

Melalui Seminar Nasional, DJKI Perkuat Literasi Hak Cipta di Kalangan Musisi dan Akademisi

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menegaskan pentingnya pelindungan hak cipta di sektor musik. Hal ini menjadi talking point saat DJKI berpartisipasi dalam Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Rabu, 18 Juni 2025 di Aula Gedung Pascasarjana UKI. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu hadir sebagai narasumber seminar nasional yang bertema “Konflik Penerapan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Musisi” ini.

Rabu, 18 Juni 2025

DJKI Serahkan Izin Operasional kepada Dua LMK Produser Fonogram

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia resmi menyerahkan surat izin operasional kepada dua lembaga manajemen kolektif (LMK) produser fonogram, yaitu Produser Fonogram Rekaman Seluruh Indonesia (PROFESI) dan Produser Musik Rekaman Industri Nusantara. Penyerahan ini menandai langkah penting dalam pelindungan hukum dalam pengelolaan royalti atas hak terkait di bidang musik dan rekaman, sekaligus penguatan kelembagaan bagi para produser fonogram di Indonesia.

Rabu, 18 Juni 2025

DJKI Terima Audiensi PRCI Bahas Usulan Pedoman Royalti Karya Cipta Tulis

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Konsultan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) pada Jumat, 13 Juni 2025, di Ruang Rapat Gedung DJKI, Jakarta. Pertemuan ini membahas usulan terkait penyusunan pedoman royalti bagi karya cipta tulis.

Jumat, 13 Juni 2025

Selengkapnya