Jakarta – Sejumlah delegasi Indonesia mengikuti putaran pertama Perundingan Indonesia-Eurasian Economic Union (I-EAEU) Free Trade Agreement Working Group on Intellectual Property yang diadakan pada 3 April 2023 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta. Pertemuan ini membahas salah satunya mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam bab mengenai kekayaan intelektual pada perjanjian perdagangan bebas ini.
Kekayaan intelektual merupakan salah satu bab dari total 11 bab dalam perjanjian perdagangan bebas ini. Melaksanakan perundingan I-EAEU FTA merupakan salah satu upaya Indonesia dalam memperluas pasar nontradisional, terutama di bidang kekayaan intelektual.
“Kawasan Eurasia merupakan kawasan dengan perekonomian yang kuat dan potensi pasar yang besar. EAEU sendiri merupakan gabungan dari 5 negara yaitu Rusia, Belarusia, Kazakstan, Kyrgystan dan Armenia, dimana pada saat ini Rusia sedang menjadi Chair EAEU,” jelas Koordinator Kerja Sama Luar Negeri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Marchienda Werdany.
Pada putaran pertama ini, kedua belah pihak telah menyepakati beberapa pasal dalam bab tentang kekayaan intelektual (intellectual property chapter), yaitu Article X.1 mengenai Objectives dan Article X.2 mengenai Definitions yang tetap terbuka untuk penambahan ketentuan. Namun untuk Article X.3 mengenai International Agreements, Indonesia mengajukan counter draft mengingat ada beberapa perjanjian internasional yang belum diaksesi Indonesia.
Pada pertemuan ini turut hadir Chief Negotiator Indonesia dari Kementerian Perdagangan Johni Marta. Johni menyampaikan, Perundingan I-EAEU FTA ini dilakukan dengan berdasarkan pada hasil joint studyyang sudah dilakukan pada tahun 2020-2021. Hasil joint study tersebut adalah dibentuknya perjanjian perdagangan yang dimandatkan untuk selesai dalam waktu dua tahun.
Sebagai informasi, Lead Negotiator dari Perundingan Putaran Pertama Working Group Intellectual Property Rights (WG IPR) dari pihak EAEU adalah Deputy Head of Division for Analytics and Interaction with Business Community, Trade Policy Department Kira Danilcheva. Selain itu, turut hadir perwakilan dari kementerian/lembaga terkait. (syl/dit)
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menegaskan pentingnya pelindungan hak cipta di sektor musik. Hal ini menjadi talking point saat DJKI berpartisipasi dalam Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Rabu, 18 Juni 2025 di Aula Gedung Pascasarjana UKI. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu hadir sebagai narasumber seminar nasional yang bertema “Konflik Penerapan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Musisi” ini.
Rabu, 18 Juni 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia resmi menyerahkan surat izin operasional kepada dua lembaga manajemen kolektif (LMK) produser fonogram, yaitu Produser Fonogram Rekaman Seluruh Indonesia (PROFESI) dan Produser Musik Rekaman Industri Nusantara. Penyerahan ini menandai langkah penting dalam pelindungan hukum dalam pengelolaan royalti atas hak terkait di bidang musik dan rekaman, sekaligus penguatan kelembagaan bagi para produser fonogram di Indonesia.
Rabu, 18 Juni 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Konsultan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) pada Jumat, 13 Juni 2025, di Ruang Rapat Gedung DJKI, Jakarta. Pertemuan ini membahas usulan terkait penyusunan pedoman royalti bagi karya cipta tulis.
Jumat, 13 Juni 2025
Rabu, 18 Juni 2025
Rabu, 18 Juni 2025
Rabu, 18 Juni 2025