Audiensi Raperda Riset, DPRD Babel Konsultasi Pelindungan KI ke DJKI
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI menerima audiensi Pansus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Gedung DJKI, Jakarta, 10 Maret 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan aspek hukum kekayaan intelektual (KI) dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Riset dan Inovasi Daerah yang tengah disusun pihak legislatif.
Ketua Pansus Raperda Riset dan Inovasi Daerah DPRD Bangka Belitung, Pahlevi Syahrun, menjelaskan bahwa kepastian hukum bagi inovator lokal menjadi prioritas utama. Beliau menekankan bahwa berbagai invensi di sektor unggulan, seperti pengolahan logam tanah jarang dan pertanian, membutuhkan kejelasan terkait hak moral serta imbal balik ekonomi bagi para peneliti.
“Kami ingin mendapatkan gambaran jelas mengenai posisi hukum KI atas hasil riset. Hal ini penting agar para peneliti di daerah memiliki motivasi tinggi karena adanya kepastian hak atas invensi yang mereka hasilkan,” kata Pahlevi saat membuka diskusi.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi, Yasmon, mengapresiasi langkah DPRD Bangka Belitung dalam membangun ekosistem KI di daerah. Ia menilai pelindungan KI merupakan variabel kunci dalam meningkatkan daya saing inovasi nasional melalui peringkat Global Innovation Index (GII).
“Ekonomi masa depan tidak lagi bertumpu pada sumber daya alam yang bersifat ekstraktif seperti timah, melainkan pada kreativitas yang terproteksi. Membangun ekosistem melalui regulasi daerah sangat krusial agar aset intelektual kita mampu bersaing di tingkat global,” tutur Yasmon menjelaskan urgensi KI di tingkat global.
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal KI, Hermansyah Siregar, menegaskan bahwa substansi Raperda harus mampu memproteksi seluruh potensi kekayaan daerah secara komprehensif. Beliau mengingatkan bahwa invensi yang tidak didaftarkan hanya akan menjadi konsumsi publik tanpa memberikan manfaat ekonomi optimal bagi pemegang hak.
“Selain menjamin pelindungan paten bagi peneliti, daerah juga perlu mengoptimalkan potensi Indikasi Geografis pada produk alam khasnya,” ujar Hermansyah.
Ia melanjutkan, bahwa Lada Putih Muntok adalah bukti nyata bagaimana pendaftaran KI dalam hal ini Indikasi Geografis mampu menjaga reputasi aset daerah agar tidak disalahgunakan pihak lain. Menurutnya, seluruh hasil riset dan kekayaan alam harus terproteksi agar nilai tambahnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat setempat.
DJKI berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan teknis bagi pemerintah daerah dalam mengelola aset intelektual mereka. Melalui regulasi daerah yang selaras dengan sistem KI nasional, diharapkan inovasi dan kekayaan alam Bangka Belitung dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan.
TAGS
#KI UmumLIPUTAN TERKAIT
Jelang Buka Puasa, Menteri Hukum Berdialog bersama Pegawai DJKI
DJKI menggelar Buka Bersama Menteri Hukum dan Penyerahan Santunan Pendidikan Anak Pegawai Penunjang DJKI pada Selasa, 10 Maret 2026 di Graha Pengayoman. Momen ini menjadi ajang silaturahmi dan diskusi antara seluruh pegawai DJKI dengan pimpinan madya dan tinggi di Kementerian Hukum.
Selasa, 10 Maret 2026
DJKI dan Kemenko PMK Rumuskan Isu Strategis Warisan Budaya dan Alam
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menghadiri rapat koordinasi tingkat Eselon I yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Selasa, 10 Maret 2026. Rapat tersebut membahas perumusan isu strategis pengelolaan dan pelestarian warisan budaya serta warisan alam Indonesia sebagai bagian dari agenda kebijakan nasional tahun 2026.
Selasa, 10 Maret 2026
Hari Musik Nasional: Pemerintah Optimistis Industri Musik Indonesia Kian Kuat
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum memperingati Hari Musik Nasional yang jatuh pada 9 Maret 2026 dengan menegaskan optimisme terhadap masa depan industri musik Indonesia. Tak hanya mengapresiasi para musisi yang telah menembus pasar dunia, optimisme tersebut didorong oleh berbagai upaya penguatan sistem hak cipta, termasuk pembahasan revisi Undang-Undang Hak Cipta di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta langkah pemerintah dalam memperjuangkan keadilan royalti musik digital di platform internasional.
Senin, 9 Maret 2026
