LIPUTAN HUMAS
DJKI Jajaki Perluasan Akses Layanan KI di MPP Kota Tangerang Selatan
Tangerang Selatan – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melanjutkan koordinasi dengan pemerintah daerah melalui kunjungan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang Selatan pada Rabu, 28 Januari 2026.
Rabu, 28 Januari 2026
Harmonisasi Prosedur Internasional: DJKI bersama AKHKI Dalami Fitur eMadrid
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI bersama Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI) mendalami fungsionalitas terbaru sistem internasional guna menyelaraskan standar domestik dengan transformasi digital global. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada 28 Januari 2026.
Rabu, 28 Januari 2026
DJKI Dorong Layanan KI Hadir Lebih Dekat di MPP Kota Depok
Depok – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menjajaki penguatan dan integrasi layanan kekayaan intelektual (KI) melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Depok pada Rabu, 28 Januari 2026.
Rabu, 28 Januari 2026
DJKI Tindaklanjuti Permohonan Terkait Dugaan Peredaran Produk Tiruan Merek KT&G
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menindaklanjuti permohonan resmi Kedutaan Besar Republik Korea terkait maraknya dugaan peredaran produk rokok ilegal yang melanggar merek dagang terdaftar milik KT&G Corporation di Indonesia. Permohonan tersebut dibahas dalam audiensi yang digelar pada Rabu, 28 Januari 2026, bertempat di Ruang Rapat Lantai 6 Gedung DJKI, Jakarta.
Rabu, 28 Januari 2026
Audiensi DJKI–BPOM Dorong Sinergi Pengawasan Makanan dan Obat
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menerima audiensi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Gedung DJKI, Rabu, 28 Januari 2026. Audiensi ini membahas penguatan koordinasi dan sinergi dalam penanganan peredaran makanan dan obat-obatan palsu yang berpotensi merugikan masyarakat serta melanggar hak kekayaan intelektual.
Rabu, 28 Januari 2026
Data KI Jadi Kunci KUR UMKM
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan kekayaan intelektual (KI) sebagai agunan tambahan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dukungan tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi antara DJKI, Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf), serta pemangku kepentingan terkait sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
Selasa, 27 Januari 2026
DJKI Dorong Pelindungan Kekayaan Intelektual pada Platform E-Commerce
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI terus memperkuat peran kekayaan intelektual (KI) sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi digital nasional. DJKI diwakili oleh Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi, Yasmon, hadir sebagai Keynote Speaker sekaligus Panelis dalam Tokopedia & TikTok Shop Summit 2026 yang diselenggarakan di Chillax Sudirman, Jakarta Selatan, pada 27 Januari 2026.
Selasa, 27 Januari 2026
DJKI Dukung Arsitektur TI Terpadu Kemenkum
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menghadiri rapat rencana Pembentukan Badan Teknologi Informasi Kementerian Hukum selasa, 27 Januari 2026 di Ruang Rapat Soepomo, Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta menyampaikan bahwa teknologi informasi kini berperan strategis dalam penyelesaian isu-isu hukum, termasuk layanan KI yang menuntut kecepatan, akurasi, dan kepastian hukum.
Selasa, 27 Januari 2026
DJKI dan Dubes RI Bahas Strategi Akselerasi Produk KI Indonesia Tembus Pasar Eropa
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melakukan pertemuan bersama Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Denmark untuk membahas langkah lanjutan untuk mendorong pemanfaatan KI nasional sekaligus memperluas akses produk Indonesia ke pasar Eropa.
Selasa, 27 Januari 2026
Mengapa Proses Pendaftaran Merek Tidak Instan? Simak Penjelasannya
Proses pendaftaran merek tidak dirancang untuk dilakukan secara instan karena setiap permohonan harus melalui tahapan pemeriksaan yang memastikan tidak adanya pelanggaran hak pihak lain. Melalui alur yang kini semakin ringkas dan terukur, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI memastikan bahwa merek yang terdaftar benar-benar memiliki kepastian hukum.
Selasa, 27 Januari 2026
Sengketa Hak Cipta Aquarius Pustaka Musik dan Blibli Berakhir Damai Melalui Mediasi DJKI
Sengketa kekayaan intelektual di bidang Hak Cipta antara Aquarius Pustaka Musik dan PT Global Digital Niaga (Blibli.com) resmi berakhir damai setelah kedua belah pihak menandatangani Nota Kesepakatan Damai melalui mekanisme mediasi yang difasilitasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pada Senin, 26 Januari 2026 di Gedung DJKI, Jakarta.
Senin, 26 Januari 2026
UU Paten Terbaru: Pemohon Tidak Perlu Menunggu 18 Bulan
Kabar segar kini berembus bagi dunia inovasi Indonesia melalui disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Perubahan ini bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan sebuah lompatan besar untuk mempercepat pelayanan dan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi para inventor dalam negeri.
Senin, 26 Januari 2026
DJKI Hadiri Sosialisasi KUHP Nasional
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menghadiri Sosialisasi KUHP Nasional yang dibuka oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Senin 26 Januari 2026, di Graha Pengayoman dan secara daring. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat pemahaman implementasi KUHP Nasional berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023.
Senin, 26 Januari 2026
Edukasi KI Jadi Fokus Kerja Sama DJKI–AFI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus memperkuat sinergi lintas sektor guna meningkatkan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI). Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui audiensi bersama Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) yang digelar pada Senin, 26 Januari 2026, di Ruang Rapat HCDI Lantai 7.
Senin, 26 Januari 2026
Menjaga Keaslian Pala Tapaktuan Blangpidie Aceh
Pala Tapaktuan Blangpidie Aceh resmi memperoleh pelindungan Indikasi Geografis (IG) sejak 15 Oktober 2024 dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum. Pencatatan ini menjadi langkah penting untuk menjaga keaslian dan reputasi pala Aceh sekaligus melindungi petani dari penyalahgunaan nama produk di pasar.
Sabtu, 24 Januari 2026
