LIPUTAN HUMAS
Penelusuran PDKI Jadi Kunci Pendaftaran KI Diterima
Jakarta - Akses informasi kekayaan intelektual (KI) yang cepat, akurat, dan mudah diakses menjadi fondasi penting dalam mencegah penolakan dan sengketa KI. Untuk itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum terus mengoptimalkan penelusuran pangkalan data kekayaan intelektual (PDKI) sebagai layanan publik nasional yang mendukung pelindungan KI sejak tahap awal sebelum pendaftaran.
Jumat, 30 Januari 2026
Di Balik Damainya Sengketa Merek: Mediasi DJKI Menyatukan Lacoste dan Terra Store
Ruang mediasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menjadi saksi bagaimana sebuah sengketa pelanggaran merek dapat diselesaikan tanpa harus berujung pada proses hukum yang berlarut. Sengketa antara pemilik merek internasional Lacoste dan Terra Store akhirnya menemui titik temu melalui dialog, kesepahaman, dan komitmen bersama, yang ditandai dengan terbitnya Surat Penghentian Perkara.
Kamis, 29 Januari 2026
DJKI Serahkan Sertifikat Indikasi Geografis Beras Dayang Rindu
Jakarta - Kabupaten Musi Rawas kini memiliki "harta karun" pertanian yang secara resmi diakui negara. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menyerahkan sertifikat indikasi geografis untuk Beras Dayang Rindu kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG) di Jakarta, 29 Januari 2026.
Kamis, 29 Januari 2026
Indonesia Siapkan Zero Draft Hukum Tata Kelola Royalti Musik Global
Pemerintah Indonesia menindaklanjuti pemaparan dan pengenalan gagasan legally binding instrument tata kelola royalti musik global di lingkungan digital yang telah disampaikan pada pertemuan Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) tahun lalu serta pertemuan dengan para duta besar dari sejumlah negara. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri RI Arief Havas Oegroseno menegaskan bahwa fase lanjutan ini menjadi krusial untuk mengonsolidasikan dukungan internasional pasca-SCCR.
Kamis, 29 Januari 2026
DJKI Bahas Tarif PNBP Pencatatan Hak Cipta, Dorong Sistem Bundling yang Berkeadilan bagi Musisi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum saat ini tengah membangun Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM) sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola royalti lagu dan musik yang adil, akuntabel, dan berkelanjutan. Namun, dalam pengembangannya, masih terdapat beberapa keberatan dari para musisi, salah satunya tarif pencatatan hak cipta atas lagu dan musik mereka. Hal ini mengingat bahwa data lagu dan/atau musik dalam PDLM dapat berasal dari pencatatan ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan.
Kamis, 29 Januari 2026
DJKI–EuroCham Perkuat Penegakan Hukum Produk Palsu
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar pertemuan dengan European Chamber of Commerce in Indonesia (EuroCham) untuk membahas penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap peredaran produk palsu. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) dan menciptakan iklim usaha yang sehat di Indonesia.
Rabu, 28 Januari 2026
DJKI Jajaki Perluasan Akses Layanan KI di MPP Kota Tangerang Selatan
Tangerang Selatan – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melanjutkan koordinasi dengan pemerintah daerah melalui kunjungan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang Selatan pada Rabu, 28 Januari 2026.
Rabu, 28 Januari 2026
Harmonisasi Prosedur Internasional: DJKI bersama AKHKI Dalami Fitur eMadrid
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI bersama Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI) mendalami fungsionalitas terbaru sistem internasional guna menyelaraskan standar domestik dengan transformasi digital global. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada 28 Januari 2026.
Rabu, 28 Januari 2026
DJKI Dorong Layanan KI Hadir Lebih Dekat di MPP Kota Depok
Depok – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menjajaki penguatan dan integrasi layanan kekayaan intelektual (KI) melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Depok pada Rabu, 28 Januari 2026.
Rabu, 28 Januari 2026
DJKI Tindaklanjuti Permohonan Terkait Dugaan Peredaran Produk Tiruan Merek KT&G
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menindaklanjuti permohonan resmi Kedutaan Besar Republik Korea terkait maraknya dugaan peredaran produk rokok ilegal yang melanggar merek dagang terdaftar milik KT&G Corporation di Indonesia. Permohonan tersebut dibahas dalam audiensi yang digelar pada Rabu, 28 Januari 2026, bertempat di Ruang Rapat Lantai 6 Gedung DJKI, Jakarta.
Rabu, 28 Januari 2026
Audiensi DJKI–BPOM Dorong Sinergi Pengawasan Makanan dan Obat
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menerima audiensi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Gedung DJKI, Rabu, 28 Januari 2026. Audiensi ini membahas penguatan koordinasi dan sinergi dalam penanganan peredaran makanan dan obat-obatan palsu yang berpotensi merugikan masyarakat serta melanggar hak kekayaan intelektual.
Rabu, 28 Januari 2026
DJKI Dorong Pelindungan Kekayaan Intelektual pada Platform E-Commerce
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI terus memperkuat peran kekayaan intelektual (KI) sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi digital nasional. DJKI diwakili oleh Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi, Yasmon, hadir sebagai Keynote Speaker sekaligus Panelis dalam Tokopedia & TikTok Shop Summit 2026 yang diselenggarakan di Chillax Sudirman, Jakarta Selatan, pada 27 Januari 2026.
Selasa, 27 Januari 2026
Mengapa Proses Pendaftaran Merek Tidak Instan? Simak Penjelasannya
Proses pendaftaran merek tidak dirancang untuk dilakukan secara instan karena setiap permohonan harus melalui tahapan pemeriksaan yang memastikan tidak adanya pelanggaran hak pihak lain. Melalui alur yang kini semakin ringkas dan terukur, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI memastikan bahwa merek yang terdaftar benar-benar memiliki kepastian hukum.
Selasa, 27 Januari 2026
DJKI dan Dubes RI Bahas Strategi Akselerasi Produk KI Indonesia Tembus Pasar Eropa
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melakukan pertemuan bersama Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Denmark untuk membahas langkah lanjutan untuk mendorong pemanfaatan KI nasional sekaligus memperluas akses produk Indonesia ke pasar Eropa.
Selasa, 27 Januari 2026
DJKI Dukung Arsitektur TI Terpadu Kemenkum
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menghadiri rapat rencana Pembentukan Badan Teknologi Informasi Kementerian Hukum selasa, 27 Januari 2026 di Ruang Rapat Soepomo, Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta menyampaikan bahwa teknologi informasi kini berperan strategis dalam penyelesaian isu-isu hukum, termasuk layanan KI yang menuntut kecepatan, akurasi, dan kepastian hukum.
Selasa, 27 Januari 2026
