#KI Komunal
DJKI Dorong Pertumbuhan Ekonomi Banjarmasin Melalui Kekayaan Intelektual
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan audiensi ke Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin pada Kamis, 2 Mei 2024.
Kamis, 2 Mei 2024
Alat Musik Tradisional Sebagai Potensi Indikasi Geografis
Indonesia kaya akan budaya termasuk alat musik tradisional yang beragam dan unik. Setiap daerah memiliki alat musik khasnya sendiri yang mencerminkan sejarah, tradisi dan kekayaan budaya setempat. Alat musik tradisional ini memiliki potensi besar untuk dilindungi dan dikembangkan sebagai Indikasi Geografis (IG).
Kamis, 29 Februari 2024
Penegakan Hukum Sebagai Pilar Pencegahan Pencegahan Pelanggaran KI
Pontianak - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berperan penting dalam mendorong inovasi dan kreativitas lokal. Oleh karena itu, aspek pelindungan dan penegakan hukum harus harus dijadikan pilar pencegahan potensi pelanggaran kekayaan intelektual (KI).
Selasa, 23 Januari 2024
DJKI Gelar Audiensi Bersama UNPAD Terkait Pemanfataan KIK
Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) adalah kekayaan intelektual (KI) yang berupa Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisonal (PT), Sumber Daya Genetik (SDG) dan Potensi Indikasi Geografis sehingga KIK merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat. Adapun kepemilikan KIK berbeda dengan KI lainnya karena bersifat kelompok.
Rabu, 10 Januari 2024
Delegasi Indonesia Ikuti Perundingan Putaran Ketiga Indonesia-EAEU FTA
Sejumlah Delegasi Indonesia, salah satunya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali mengikuti Perundingan Indonesia-Eurasian Economic Union (I-EAEU) Free Trade Agreement Working (FTA) Intellectual Property Chapter yang dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 15 Desember 2023. Perundingan yang diselenggarakan di The Anvaya Beach Resort Bali kali ini merupakan perundingan putaran ke-3.
Rabu, 13 Desember 2023
Program Kerja Terencana Untuk Pelayanan Publik yang Maksimal
Instansi pemerintah memiliki peran krusial dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan memajukan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, rencana aksi dan program kerja yang terencana dengan baik perlu diterapkan.
Jumat, 8 Desember 2023
Tingkatkan Pelindungan KI melalui Edukasi, Kolaborasi, dan Kerja Sama
irektorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM sebagai focal point dalam pelindungan dan penegakan terhadap kekayaan intelektual (KI) memiliki peran untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat melalui KI. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut, edukasi kepada masyarakat terus dilakukan dan yang tidak kalah penting juga adalah kerja sama dan kolaborasi dibidang KI dengan stakeholder terkait.
Kamis, 7 Desember 2023
Batik Gambo Muba Indikasi Geografis Sumatera Selatan Siap Mendunia
Menyambut tahun 2024 sebagai tahun tematik Indikasi Geografis, saat ini di Sumatera Selatan telah terdaftar Batik Gambo Muba yakni batik khas Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang dibuat dengan metode jumputan dan menggunakan pewarna alami dari limbah gambir.
Jumat, 27 Oktober 2023
Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, DJKI Verifikasi Target Kinerja Triwulan III
Jakarta - Untuk mengukur kinerja dan kemajuan kualitas layanan Kekayaan Intelektual (KI) pada Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) perlu dilakukan verifikasi dan evaluasi target kinerja. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melaksanakan kegiatan Verifikasi Laporan Target Kinerja Kanwil Kemenkumham Triwulan III Tahun 2023 Program Kekayaan Intelektual sebagai lanjutan kegiatan triwulan II.
Kamis, 5 Oktober 2023
Menghargai Proses Lahirnya Karya Melalui Pelindungan KI
Nias Selatan - Sebagaimana emas, proses mendapatkan keindahannya membutuhkan suatu rangkaian proses yang rumit. Butuh kesabaran dalam menggalinya, butuh kesabaran untuk memisahkannya dari kotoran tanah yang melapisinya. Begitupun dengan kekayaan intelektual, sebelum dapat menikmati potensi ekonominya, butuh proses panjang yang melibatkan tenaga dan pikiran penciptanya.
Selasa, 26 September 2023
Mobile IP Clinic 2023 Menstimulus Peningkatan Permohonan KI Nasional Hingga Lebih dari 17,92%
Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM berkomitmen penuh untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kekayaan intelektual nasional. Komitmen ini diwujudkan salah satunya melalui program Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) dan program KI lainnya yang menjadi salah satu stimulator penting dalam pertumbuhan permohonan kekayaan intelektual di Indonesia.
Selasa, 26 September 2023
Tingkatkan Perekonomian Daerah Melalui Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal
Bali - Beberapa waktu lalu, pernah terjadi klaim dari negara lain mengenai produk seni, budaya dan kuliner Indonesia. Bahkan, dahulu disinyalir pernah terjadi praktik pencurian bahan baku dan pengetahuan tradisional asli Indonesia yang dilakukan oleh pihak asing untuk membuat produk farmasi dan kosmetik komersil.
Jumat, 15 September 2023
Pelindungan Obat-obatan Tradisional sebagai Kekayaan Intelektual Indonesia
Jimbaran - Koordinator Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Paten Dian Nurfitri menyebut bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang begitu banyak. Kekayaan intelektual ini membuat Indonesia memiliki ramuan atau bahan mujarab dalam pengobatan tradisional yang dikenal di dunia.
Jumat, 15 September 2023
Tingkatkan Nilai Jual Produk Khas Indonesia Lewat Sertifikasi Indikasi Geografis
Jimbaran - Koordinator Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mengatakan Indonesia mempunyai banyak produk khas yang hanya dimiliki oleh satu daerah tertentu. Menurutnya, produk khas tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui sertifikasi indikasi geografis.
Kamis, 14 September 2023
Komersialiasi Budaya melalui Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal
Jimbaran - Banyaknya kasus klaim budaya dari Indonesia oleh negara lain telah mendorong pemerintah Indonesia untuk membangun Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (PDN KIK). PDN KIK merupakan sistem penyajian data valid terkait informasi kekayaan intelektual komunal (KIK) yang memuat data inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan Indonesia.
Kamis, 14 September 2023
