#Hak Cipta
DJKI dan UGM, Siapkan Kurikulum KI untuk IP Academy
Globalisasi dan tren pergeseran ekonomi-industri menuju knowledge-based economy menjadi penanda pentingnya penguatan ekosistem kekayaan intelektual (KI) bagi Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki potensi KI yang tinggi, tetapi belum didukung kesadaran yang tinggi. Oleh sebab itu, diperlukan sistem edukasi KI bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan.
Rabu, 20 Desember 2023
Tertib Bayar Royalti, LMKN Berikan Penghargaan Kepada Sejumlah Pengguna
Wakil Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Bernard Nainggolan, menyerahkan penghargaan terhadap sejumlah pihak yang dianggap telah secara tertib menaati kewajiban membayar royalti musik/lagu. Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pengguna musik/lagu untuk membayar royalti.
Selasa, 19 Desember 2023
DJKI Terima Kunjungan Audiensi APRINDO
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Min Usihen yang didampingi oleh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Anggoro Dasananto menerima kunjungan delegasi Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) di Ruang Rapat Dirjen KI, Gedung Ex-Sentra Mulia pada Selasa, 19 Desember 2023. Tujuan kunjungan tersebut, untuk menindaklanjuti diskusi yang sebelumnya sudah pernah terjalin mengenai mekanisme penarikan royalti musik kepada para pengusaha ritel.
Selasa, 19 Desember 2023
DJKI sukses Membawa Working Group on Intellectual Property Menuntaskan Negosiasi dalam Kerangka Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM mengikuti Closing Plenary dalam kegiatan Perundingan Putaran ke – 3 Indonesia - Eurasian Economic Union (EAEU) Free Trade Agreement (FTA) Working Group on Intellectual Property yang telah diselenggarakan pada 13 s.d 15 Desember 2023 di The Anvaya Beach Resort Bali.
Jumat, 15 Desember 2023
Delegasi Indonesia Ikuti Perundingan Putaran Ketiga Indonesia-EAEU FTA
Sejumlah Delegasi Indonesia, salah satunya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali mengikuti Perundingan Indonesia-Eurasian Economic Union (I-EAEU) Free Trade Agreement Working (FTA) Intellectual Property Chapter yang dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 15 Desember 2023. Perundingan yang diselenggarakan di The Anvaya Beach Resort Bali kali ini merupakan perundingan putaran ke-3.
Rabu, 13 Desember 2023
Program Kerja Terencana Untuk Pelayanan Publik yang Maksimal
Instansi pemerintah memiliki peran krusial dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan memajukan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, rencana aksi dan program kerja yang terencana dengan baik perlu diterapkan.
Jumat, 8 Desember 2023
Evaluasi Kinerja DJKI 2023: Jumlah Permohonan Hak Cipta dan Desain Industri Menunjukan Tren Positif
Semakin banyaknya seniman, content creator, hingga penulis yang bermunculan di Indonesia, membuktikan bahwa tingkat kreativitas masyarakat Indonesia terus meningkat. Hal ini didasari dari jumlah permohonan hak cipta per 24 November 2023 tercatat sebanyak 118.248 permohonan.
Kamis, 7 Desember 2023
DJKI Dukung Reformasi Birokrasi Berdampak untuk Indonesia Maju
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) turut serta dalam kegiatan RBXperience yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center, Selasa, 5 Desember 2023.
Selasa, 5 Desember 2023
Indonesia Hadiri Pertemuan International Committee on WIPO Standards di Jenewa
Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menghadiri pertemuan International Committee on WIPO (World Intellectual Property Organization) Standards (CWS) ke-11 tahun 2023 yang diselenggarakan pada 4 s.d 8 Desember 2023 di Jenewa.
Selasa, 5 Desember 2023
DJKI Bahas WIPO Connect untuk Sistem Pengumpulan dan Pengelolaan Royalti Musik/Lagu
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melakukan pertemuan dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) di kantor Pusat WIPO di Jenewa guna membahas lebih lanjut terkait sistem aplikasi WIPO Connect di sela pelaksanaan sidang Committee on Development and Intellectual Property (CDIP) Rabu, 29 November 2023. Pertemuan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pengumpulan dan pengelolaan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
Rabu, 29 November 2023
DJKI Menghadiri Forum Pelindungan Hak Cipta di China
Delegasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) menghadiri International Forum on the Role of Copyright and Creative Industries in the Creative Economy: New Visions and Opportunities pada 23 - 25 November 2023 di Chengdu, China.
Senin, 27 November 2023
Hampir 90% Pelaku Usaha Sektor Ekonomi Kreatif Indonesia Belum Miliki Pelindungan Kekayaan Intelektual
Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Sri Lastami menjelaskan bahwa tingkat pelindungan kekayaan intelektual di Indonesia masih rendah, bahkan di antara pelaku usaha ekonomi kreatif. Hal ini menurutnya perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah mengingat dampak pelindungan KI sangat besar terhadap perekonomian negara.
Jumat, 24 November 2023
DJKI Laksanakan Peningkatan Mutu Layanan melalui Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Tahap II
Medan - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM berkomitmen untuk meningkatkan layanan publik di bidang kekayaan intelektual berkelas dunia. Komitmen ini ditunjukkan dengan pengujian tahap II sertifikasi ISO 9001:2015.
Jumat, 17 November 2023
Peningkatan Mutu Layanan KI melalui Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Tahap II
Jakarta - Adopsi Standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada Layanan Kekayaan Intelektual (KI) merupakan bukti komitmen kuat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam meningkatkan kepuasan masyarakat melalui berbagai program unggulan.
Kamis, 16 November 2023
DJKI Gelar Finalisasi Evaluasi Penyusunan SOP Demi Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik KI
Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sesuai dengan kebutuhan organisasi, maka diperlukan penyusunan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP). Standar ini sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kekayaan intelektual (KI).
Senin, 13 November 2023
