Pengetahuan dan pemahaman terkait pembuatan spesifikasi paten (drafting paten) merupakan hal yang sangat penting bagi inventor. Hal ini dikarenakan drafting paten merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan paten. Dengan meningkatnya pemahaman ini, maka akan semakin banyak invensi yang dihasilkan dan mendapatkan pelindungan.
Senin, 24 Juni 2024
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Layanan Penelusuran dan Klasifikasi Paten pada Rabu, 19 Juni 2024 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat.
Rabu, 19 Juni 2024
Rancangan Undang-Undang Paten untuk memperbarui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terus digodok Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Pada Rabu, 19 Juni 2024, DJKI menggelar rapat penguatan substansi pembahasan RUU ini di Aula Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 8.
Rabu, 19 Juni 2024
Jakarta - Era 4.0 menuntut industri terus berinovasi dalam berbagai hal. Salah satu sumber inovasi terbesar berasal dari akademisi. Namun, saat ini penyerapan industri terhadap penghasil inovasi dari kalangan akademisi belum maksimal, sehingga Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berupaya menjembatani antara akademisi dan industri pada temu bisnis di Expo Kekayaan Intelektual (KI), Kamis 13 Juni 2024.
Kamis, 13 Juni 2024
Jakarta - Di tahun 2024, peningkatan paten dalam negeri terus menunjukkan progres yang cukup baik. Hal ini tidak terlepas dari peran para pemangku kepentingan di bidang paten yang saling bekerja sama dalam meningkatkan inovasi di Indonesia. Namun, peningkatan paten dalam negeri ini tidak diimbangi dengan banyaknya jumlah paten yang berhasil dikomersialisasikan.
Kamis, 13 Juni 2024
Jakarta - Penyelenggara pemerintahan diwajibkan untuk memberikan pelayanan publik yang bermutu berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang menjadi standar pelayanan publik yaitu tolak ukur yang digunakan untuk menjadi pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
Rabu, 12 Juni 2024
Berdasarkan penilaian Global Innovation Index (GII) yang dilakukan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) pada 2023, Indonesia meraih posisi ke-61 setelah sebelumnya meraih posisi ke-75 pada tahun 2022. Peringkat ini menggambarkan posisi Indonesia yang masih harus menumbuhkan daya inovasi dan kreasi dalam negeri.
Rabu, 12 Juni 2024
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk saling bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan ekosistem kekayaan intelektual (KI) yang kondusif. Hal ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkompeten dan berdaya saing melalui KI.
Rabu, 12 Juni 2024
Dalam rangka Puncak Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2024, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan menyelenggarakan Forum Indikasi Geografis Nasional, Temu Bisnis, dan Apresiasi Insan Kekayaan Intelektual 2024 di Hotel Shangri-La, Jakarta, 12 s.d. 13 Juni 2024.
Selasa, 11 Juni 2024
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bekerja sama dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) menyelenggarakan kegiatan Master Training Program dengan tema “Intellectual Property (IP) and Enforcement” di Ruangan Rapat Lantai 8, Gedung DJKI, pada 6 s.d. 7 Juni 2024.
Kamis, 6 Juni 2024
Pemilihan Jawa Timur sebagai wilayah yang dijadikan sampling dalam kegiatan penghimpunan aspirasi publik dalam rangka penyusunan renstra bukan tanpa alasan. Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah permohonan kekayaan intelektual (KI) tertinggi di Indonesia pada tahun 2023 dengan total 36.812 permohonan KI.
Rabu, 5 Juni 2024
Makassar - Setelah sebelumnya telah dilaksanakan sosialisasi terkait dengan proses bisnis paten, kegiatan Patent One Stop Service (POSS) di Provinsi Sulawesi Selatan dilanjutkan dengan kegiatan asistensi serta konsultasi permohonan pendaftaran paten pada Rabu, 5 Juni 2024, di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan.
Rabu, 5 Juni 2024
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus berupaya dalam meningkatkan jumlah permohonan kekayaan intelektual (KI), salah satunya permohonan paten dalam negeri.
Selasa, 4 Juni 2024
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Kalimantan Selatan (Kalsel) menyelenggarakan Patent One Stop Service (POSS) bagi Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang), dan Pelaku Usaha.
Selasa, 4 Juni 2024
Makassar - Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan jumlah permohonan paten dalam negeri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyelenggarakan kegiatan Patent One Stop Service (POSS) di 33 provinsi, salah satunya di Provinsi Sulawesi Selatan pada 3 s.d 7 Juni 2024. Kegiatan POSS merupakan terobosan DJKI bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham dalam menghadirkan Layanan Paten yang berkualitas dan efektif kepada para pengguna layanan Paten. Kegiatan ini menghadirkan langsung narasumber dan pemeriksa paten yang expert di bidangnya masing-masing.
Selasa, 4 Juni 2024