Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyelenggarakan kegiatan rapat pembahasan tindak lanjut temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) pada Rabu, 30 Agustus 2023 di Gedung Eks Sentra Mulia.
Rapat ini dilaksanakan dalam rangka pemantauan atas tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK RI serta pembaruan status rencana aksi tindak lanjut rekomendasi BPK dalam pemeriksaan intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP Tahun 2020 s.d. Semester I 2022 yang telah disusun bersama pada tanggal 4 Januari 2023.
Hasil dari Rapat ini disimpulkan agar setiap bagian terkait yang tercantum dalam catatan temuan melaporkan progres rencana aksi nya setiap minggu. Penyelesaian rekomendasi ini merupakan faktor penting dalam mewujudkan instansi DJKI yang berintegritas.
Di era komunikasi yang semakin dinamis, peran aparatur tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga pada kemampuan menyampaikan informasi dan kebijakan secara tepat kepada masyarakat. Kompleksitas isu kekayaan intelektual mulai dari pelindungan, pemanfaatan, hingga penegakan hukum menuntut penyampaian pesan yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.
Selasa, 3 Maret 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melanjutkan penyusunan roadmap strategis pengembangan kekayaan intelektual (KI) melalui Forum Group Discussion (FGD) pendalaman per jenis KI. Kegiatan yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum, Depok, pada 2–6 Maret 2026 ini difokuskan untuk merumuskan arah kebijakan dan rencana regulasi KI yang lebih komprehensif.
Senin, 2 Maret 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia secara resmi melantik sejumlah pejabat pada jabatan fungsional baru di lingkungan Sekretariat DJKI. Acara yang berlangsung di Kantor DJKI, Jakarta, pada Kamis, 26 Februari 2026 ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat tata kelola arsip, pembentukan regulasi, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur guna mendukung program prioritas di awal tahun anggaran.
Kamis, 26 Februari 2026
Selasa, 3 Maret 2026
Selasa, 3 Maret 2026
Selasa, 3 Maret 2026