Jakarta - Upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (HUT KORPRI) ke-52 yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI) diikuti Pimpinan Tinggi Pratama dan seluruh jajaran Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham RI pada hari Rabu, 29 November 2023 yang bertempat di Lapangan Upacara Kemenkumham.
Peringatan HUT Korpri ini diperingati setiap tanggal 29 November 2023. Adapun tema HUT Korpri pada tahun 2023 ini adalah ‘Semangat dalam bekerja dan berkontribusi melayani kepentingan publik demi mewujudkan persatuan bangsa’.
Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Inspektur Jenderal Kemenkumham, Razilu membacakan sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Prof. Zudan Arif Fakrulloh.
“Segenap anggota Korpri dalam melayani publik diharapkan dapat dilakukan dengan pendekatan digital yang menyesuaikan dengan perkembangan saat ini dan harapan masyarakat,” pungkas Razilu.
Lebih lanjut, Razilu juga mengharapkan kepada seluruh anggota Korpri agar dapat membaca dan menjawab perubahan era digitalisasi. Hal ini guna mengembangkan birokrasi sebagai motor penggerak menuju Indonesia emas 2045.
Selain menyesuaikan dengan perkembangan era digitalisasi, para pengurus Korpri diharapkan juga dapat menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi.
“Meritokrasi yang berbasis pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil, wajar, transparan dan tanpa diskriminasi agar segera terwujud serta memudahkan pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN)”, tambah Razilu.
Oleh karena itu, dengan birokrasi yang berdasarkan meritokrasi tersebut, program dan kinerja diharapkan pula dapat terlaksana semakin baik dan berdampak positif kepada masyarakat.
Hasil positif kepada masyarakat dapat tercermin dari kualitas pelayanan publik yang semakin baik dan masyarakat tentunya akan memberikan penilaian tinggi terhadap kepuasan pelayanan yang diberikan oleh ASN.
DJKI memiliki komitmen tinggi dalam melayani masyarakat. Hal ini terbukti dari capaian sertifikasi yang telah diraih belum lama ini yaitu, Sertifikasi Sistem Manajemen ISO 20000-1:2018, Sertifikasi ISO 9001:2015, Sertifikasi ISO 37001:2016, dan penghargaan tertinggi untuk kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) DJKI dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham. (DMS/VER)
Jakarta — Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menyelenggarakan Pembelajaran Daring Modul Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) Tingkat Menengah bagi Sentra KI yang dilaksanakan selama tiga hari, mulai 29 hingga 31 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen DJKI untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia di bidang KI, khususnya bagi pengelola Sentra KI di perguruan tinggi maupun lembaga/kementerian.
Selasa, 29 Juli 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Komisi Banding Paten di Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin 28 Juli 2025. Penyusunan ini sangat penting untuk menyesuaikan tugas dan fungsi Komisi Banding Paten sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
Senin, 28 Juli 2025
Sebuah desain tak sekadar estetika visual, namun juga memiliki nilai ekonomi. Inilah gagasan utama yang diangkat dalam OKE KI Seri Webinar #24 bertema “Nilai Daya Saing Desain Industri dalam Bisnis Furniture” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum pada Senin, 14 Juli 2025. Dalam kegiatan yang berlangsung interaktif ini, praktisi desain furniture dan akademisi Universitas Tarumanegara, Eddy Supriyatna Marizar hadir sebagai narasumber.
Senin, 14 Juli 2025
Rabu, 30 Juli 2025
Selasa, 29 Juli 2025
Selasa, 29 Juli 2025