Sekjen Kemenkumham Apresiasi Perubahan Positif di Tubuh DJKI
Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Sekjen Kemenkumham) Bambang Rantam Sariwanto meninjau ruang kerja pemeriksa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang saat ini telah berubah menjadi lebih baik dalam menunjang kerja.
“Saya sangat mengapresiasi inovasi yang dihadirkan DJKI, dan tentunya hal ini tidak kalah bersaing dengan Kantor Kekayaan Intelektual dari negara lain,” ujar Bambang Rantam saat ditemui di ruang kerja Pemeriksa Paten Lantai 4, Gedung DJKI, Jumat (27/9/2019).
Di bawah arahan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris, wajah DJKI sebagai unit pelayanan masyarakat yang melindungi hak kekayaan intelektual saat ini berkomitmen menjadi Kantor Kekayaan Intelektual berkelas dunia.
Untuk mewujudkan kantor KI bertaraf internasional tersebut, Dirjen KI diawal kepemimpinannya menyampaikan program kerja prioritas. Diantaranya restrukturisasi organisasi DJKI, dan Penerbitan seluruh sertifikat KI ditandatangani secara digital oleh Dirjen KI dengan sistem Pengamanan menggunakan QR Code dan Sertificate Security dari Lembaga Sandi Negara.
Selain itu, Dirjen KI juga melakukan penataan ulang ruang kerja, khususnya bagi para pemeriksa DJKI, dan meningkatkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen KI serta menghadirkan aplikasi permohonan online.
Dalam dua tahun berjalan, amanat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly pun sebagain besarnya telah terealisasi secara nyata, baik pegawai DJKI maupun masyarakat merasakan perubahan positif tersebut.
Penulis: KAD
Editor: AMH
“Saya sangat mengapresiasi inovasi yang dihadirkan DJKI, dan tentunya hal ini tidak kalah bersaing dengan Kantor Kekayaan Intelektual dari negara lain,” ujar Bambang Rantam saat ditemui di ruang kerja Pemeriksa Paten Lantai 4, Gedung DJKI, Jumat (27/9/2019).
Di bawah arahan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris, wajah DJKI sebagai unit pelayanan masyarakat yang melindungi hak kekayaan intelektual saat ini berkomitmen menjadi Kantor Kekayaan Intelektual berkelas dunia.
Untuk mewujudkan kantor KI bertaraf internasional tersebut, Dirjen KI diawal kepemimpinannya menyampaikan program kerja prioritas. Diantaranya restrukturisasi organisasi DJKI, dan Penerbitan seluruh sertifikat KI ditandatangani secara digital oleh Dirjen KI dengan sistem Pengamanan menggunakan QR Code dan Sertificate Security dari Lembaga Sandi Negara.
Selain itu, Dirjen KI juga melakukan penataan ulang ruang kerja, khususnya bagi para pemeriksa DJKI, dan meningkatkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen KI serta menghadirkan aplikasi permohonan online.
Dalam dua tahun berjalan, amanat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly pun sebagain besarnya telah terealisasi secara nyata, baik pegawai DJKI maupun masyarakat merasakan perubahan positif tersebut.
Penulis: KAD
Editor: AMH
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Ikuti Pelatihan Investigasi Pembajakan Digital di Amerika Serikat
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum Republik Indonesia, terus memperkuat kapasitas aparatur penegak hukum di bidang kekayaan intelektual melalui pelatihan internasional. Pada tanggal 17 - 19 Juni 2025, empat perwakilan DJKI mengikuti kegiatan Intellectual Property Rights Investigative Methods Workshop (Digital Piracy Investigations II) di National Cyber Forensics & Training Alliance (NCFTA), Pittsburgh, Amerika Serikat.
Jumat, 20 Juni 2025
Merek Sebagai Reputasi, Pelindungan, dan Jalan Menuju Pasar Global
Di tengah semakin ketatnya persaingan produk lokal dan global, pendaftaran merek menjadi langkah strategis yang tidak dapat ditunda. Menurut Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Hermansyah Siregar, merek tidak hanya sebagai identitas bisnis, tetapi juga sebagai simbol kualitas, reputasi, dan pelindungan hukum.
Kamis, 19 Juni 2025
Dorong Hilirisasi Inovasi, DJKI Teken PKS di Universitas Djuanda Bogor
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum memperkuat kerja sama strategis dengan perguruan tinggi melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan penyelenggaraan Kuliah Umum di Universitas Djuanda Bogor, pada Jumat, 20 Juni 2025.
Jumat, 20 Juni 2025
