Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Kemenkumham Tahun 2018

Jakarta – Penutupan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2018, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membahas mengenai evaluasi kinerja semester I diantaranya, evaluasi realisasi anggaran, target kinerja Tahun 2018, reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Inspektur Jenderal Kemenkumham, Aidir Amin Daud berpesan bahwa seluruh unit eselon I dan Kantor Wilayah di lingkungan Kemenkumham harus bijak dalam mengelola anggaran.

“Kita harus ingat mengenai spending less, spending well, dan spending wise dalam mengelola anggaran”, ujar Aidir Amin Daud saat memberi arahan penutupan Rakor Kemenkumham di Grand Sahid Jaya Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Sekjen Kemenkumham), Bambang Rantam Sariwanto secara resmi menutup acara Rakor ini.

Dalam sambutannya, Bambang Rantam menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran jangan menjadi hambatan dalam berkinerja secara nyata dan terukur. Aparatur sipi Negara (ASN) di Kemenkumham perlu menanamkan dalam dirinya untuk dapat berkompetensi menjadi lebih baik dan berintegritas sebagai modal dalam bekerja dan berkinerja.

Bambang Rantam juga menghimbau kepada Pimpinan Tinggi Madya untuk terus melakukan pembinaan terhadap Kantor Wilayah dalam memperbaiki kualitas kinerja.

“Agar perbaikan kualitas kinerja Kantor Wilayah dapat terpantau dengan baik dan dapat terukur. Di semester II nanti, kita akan melakukan evaluasi 360 derajat, dengan harapan kualitas kinerja kita semakin membaik dari tahun ke tahun”, ucap Bambang Rantam Sariwanto dalam sambutan penutupan rakor. (Humas DJKI, Juli 2018)


TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Bertemu WIPO, Menteri Hukum Tandatangani Riyadh Design Law Treaty dan Dorong IP Finance

Indonesia menandatangani Riyadh Design Law Treaty (DLT) sebagai komitmen untuk menyederhanakan dan menyeragamkan prosedur administratif terkait pendaftaran dan perlindungan desain industri di negara-negara anggota. Penandatanganan ini dilakukan dalam pertemuan bilateral antara Kementerian Hukum sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia dan World Intellectual Property Organization (WIPO) di sela rangkaian Sidang Umum WIPO ke-66 pada Selasa, 9 Juli 2025.

Rabu, 9 Juli 2025

DJKI Gelar Audiensi Penyusunan Roadmap Kekayaan Intelektual Nasional di Surakarta

Surakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyelenggarakan kegiatan Audiensi dalam Rangka Penyusunan Roadmap Pengembangan Kekayaan Intelektual (KI) Nasional di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 9–10 Juli 2025.

Rabu, 9 Juli 2025

Sama Nama, Sama Kelas, Sama-sama Terdaftar Mereknya. Kok Bisa?

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar diskusi terkait permasalahan kesamaan nama dan kelas barang/jasa merek Guren yang dimiliki oleh Yanuar Anaba dengan merek Guren yang dimiliki oleh PT. Kapal Api, pada Rabu, 9 Juli 2025 di Gedung DJKI, Jakarta.

Rabu, 9 Juli 2025

Selengkapnya