Plt. Dirjen Kekayaan Intelektual Sebut DJKI Berperan Penting Mensukseskan 5 Agenda Presiden RI Joko Widodo menuju Indonesia Maju
Jayapura - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM memiliki peran penting dalam mensukseskan 5 agenda besar Presiden RI Joko Widodo menuju Indonesia Maju.
Lima agenda tersebut adalah pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam; kedua, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau; ketiga, perlindungan hukum, sosial dan ekonomi untuk rakyat; keempat, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) naik kelas; kelima, pembangunan ibu kota nusantara.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu, mengatakan kelima agenda besar itu berkaitan erat dengan seluruh unsur kekayaan intelektual (KI), baik paten, desain industri, merek, hak cipta dan indikasi geografis yang perlu dilindungi.
Sebab, pelindungan KI menjadi pondasi awal untuk mengembangkan suatu inovasi kreativitas dan usaha yang dapat meningkatkan perekonomian negara. Di mana hal ini tentunya dapat membuat Indonesia menjadi negara maju.
"Oleh karena itu, DJKI sudah siapkan dan terus melakukan pengembangan terkait pangkalan data kekayan intelektual Indonesia (PDKI)," kata Razilu saat memberi penguatan pada acara Kekayaan Intelektual Bergerak atau Mobile IP Clinic (MIC) di Hotel Aston Jayapura, Papua, Selasa, 23 Agustus 2022.
Ia menjelaskan bahwa PDKI merupakan pusat data yang dimiliki DJKI yang berisikan data seluruh pemegang hak kekayaan intelektual, mulai dari informasi status dan jumlah permohonan pencatatan dan pendaftaran KI yang diajukan di Indonesia.
"Karena disanalah bapak ibu harus berselancar untuk mencari informasi, apakah teknologi yang akan saya terapkan atau merek yang akan saya gunakan itu sudah diajukan oleh orang lain atau belum," ucap Razilu.
Hal ini penting dilakukan oleh setiap orang yang ingin melakukan pengajuan permohonan KI guna memastikan dan melihat peluang KI yang akan diajukannya belum diajukan oleh orang lain.
Sebab, DJKI akan menolak permohonan KI yang dianggap menyerupai atau memiliki persamaan dengan merek, paten dan desain industri milik orang lain yang statusnya sudah terdaftar di PDKI.
“Jadi bapak ibu sebelum melakukan pengajuan permohonan harus ada pra perlakuan yang dilakukan oleh bapak ibu dengan berselancar di pangkalan data ini,” terang Razilu.
Untuk menyukseskan 5 program besar menuju Indonesia maju melalui pelindungan KI, DJKI berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia dengan menggelar Kekayaan Intelektual Bergerak atau Mobile IP Clinic ke daerah-daerah, kali ini MIC hadir di Jayapura, Provinsi Papua.
Klinik KI Bergerak ini akan memudahkan masyarakat dan pelaku umkm mendapatkan informasi serta pendampingan terkait pelindungan KI. Karena MIC menyediakan stan-stan layanan konsultasi pencatatan hak cipta, permohonan merek, paten, desain industri, dan indikasi geografis.
Lima agenda tersebut adalah pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam; kedua, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau; ketiga, perlindungan hukum, sosial dan ekonomi untuk rakyat; keempat, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) naik kelas; kelima, pembangunan ibu kota nusantara.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu, mengatakan kelima agenda besar itu berkaitan erat dengan seluruh unsur kekayaan intelektual (KI), baik paten, desain industri, merek, hak cipta dan indikasi geografis yang perlu dilindungi.
Sebab, pelindungan KI menjadi pondasi awal untuk mengembangkan suatu inovasi kreativitas dan usaha yang dapat meningkatkan perekonomian negara. Di mana hal ini tentunya dapat membuat Indonesia menjadi negara maju.
"Oleh karena itu, DJKI sudah siapkan dan terus melakukan pengembangan terkait pangkalan data kekayan intelektual Indonesia (PDKI)," kata Razilu saat memberi penguatan pada acara Kekayaan Intelektual Bergerak atau Mobile IP Clinic (MIC) di Hotel Aston Jayapura, Papua, Selasa, 23 Agustus 2022.
Ia menjelaskan bahwa PDKI merupakan pusat data yang dimiliki DJKI yang berisikan data seluruh pemegang hak kekayaan intelektual, mulai dari informasi status dan jumlah permohonan pencatatan dan pendaftaran KI yang diajukan di Indonesia.
"Karena disanalah bapak ibu harus berselancar untuk mencari informasi, apakah teknologi yang akan saya terapkan atau merek yang akan saya gunakan itu sudah diajukan oleh orang lain atau belum," ucap Razilu.
Hal ini penting dilakukan oleh setiap orang yang ingin melakukan pengajuan permohonan KI guna memastikan dan melihat peluang KI yang akan diajukannya belum diajukan oleh orang lain.
Sebab, DJKI akan menolak permohonan KI yang dianggap menyerupai atau memiliki persamaan dengan merek, paten dan desain industri milik orang lain yang statusnya sudah terdaftar di PDKI.
“Jadi bapak ibu sebelum melakukan pengajuan permohonan harus ada pra perlakuan yang dilakukan oleh bapak ibu dengan berselancar di pangkalan data ini,” terang Razilu.
Untuk menyukseskan 5 program besar menuju Indonesia maju melalui pelindungan KI, DJKI berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia dengan menggelar Kekayaan Intelektual Bergerak atau Mobile IP Clinic ke daerah-daerah, kali ini MIC hadir di Jayapura, Provinsi Papua.
Klinik KI Bergerak ini akan memudahkan masyarakat dan pelaku umkm mendapatkan informasi serta pendampingan terkait pelindungan KI. Karena MIC menyediakan stan-stan layanan konsultasi pencatatan hak cipta, permohonan merek, paten, desain industri, dan indikasi geografis.
LIPUTAN TERKAIT
Optimalkan Perlindungan Desain Industri, DJKI Gelar Bimtek di UPN Veteran Jawa Timur
Surabaya - Dorong peningkatan jumlah desain industri terdaftar, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar kegiatan Penguatan Pemahaman dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendaftaran Desain Industri pada Kamis, 19 Juni 2025. Kegiatan ini dilangsungkan di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jawa Timur.
Kamis, 19 Juni 2025
Melalui Seminar Nasional, DJKI Perkuat Literasi Hak Cipta di Kalangan Musisi dan Akademisi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menegaskan pentingnya pelindungan hak cipta di sektor musik. Hal ini menjadi talking point saat DJKI berpartisipasi dalam Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Rabu, 18 Juni 2025 di Aula Gedung Pascasarjana UKI. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu hadir sebagai narasumber seminar nasional yang bertema “Konflik Penerapan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Musisi” ini.
Rabu, 18 Juni 2025
DJKI Serahkan Izin Operasional kepada Dua LMK Produser Fonogram
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia resmi menyerahkan surat izin operasional kepada dua lembaga manajemen kolektif (LMK) produser fonogram, yaitu Produser Fonogram Rekaman Seluruh Indonesia (PROFESI) dan Produser Musik Rekaman Industri Nusantara. Penyerahan ini menandai langkah penting dalam pelindungan hukum dalam pengelolaan royalti atas hak terkait di bidang musik dan rekaman, sekaligus penguatan kelembagaan bagi para produser fonogram di Indonesia.
Rabu, 18 Juni 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Optimalkan Perlindungan Desain Industri, DJKI Gelar Bimtek di UPN Veteran Jawa Timur
Kamis, 19 Juni 2025
Melalui Seminar Nasional, DJKI Perkuat Literasi Hak Cipta di Kalangan Musisi dan Akademisi
Rabu, 18 Juni 2025
DJKI Serahkan Izin Operasional kepada Dua LMK Produser Fonogram
Rabu, 18 Juni 2025
