Siem Reap, Kamboja – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia mengadakan pertemuan bilateral dengan Korean Intellectual Property Office (KIPO) di sela-sela Pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-75 yang diadakan pada 6 Mei 2025 di Siem Reap, Kamboja. Pertemuan ini untuk membahas perkembangan informasi kekayaan intelektual (KI) di antara kedua negara.
Lebih rinci, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu menyampaikan, pertemuan ini juga membahas rencana kegiatan yang telah diagendakan pada pertemuan sebelumnya, serta peluang kerja sama yang mungkin dapat dilakukan di masa mendatang antara Indonesia dengan Korea Selatan, terutama pada pengembangan sumber daya manusia (SDM).
“Saat ini Indonesia sudah memiliki Indonesian Intellectual Property (IP) Academy dengan target peserta pelatihan yang cukup luas, mulai dari siswa sekolah dasar, pelaku bisnis, hingga aparat penegak hukum,” ujar Razilu.
“Saat ini modul-modul di KIPO Academy sudah tersedia dalam bahasa inggris dan korea, kami mengharapkan supaya dapat diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia. Hal ini supaya mempermudah masyarakat kami untuk mengakses informasi terkait KI di Korea Selatan,” tambahnya.
Menurut Razilu, pihak KIPO menyambut baik permintaan DJKI dan akan mendiskusikannya terlebih dahulu. KIPO juga memiliki IP academy yag telah berjalan sejak lama. Pihaknya mendorong DJKI untuk turut serta mendaftarkan diri pada pembelajaran jarak jauh yang ada pada website KIPO Academy tersebut.
Selanjutnya, pertemuan ini juga membahas tentang nota kesepahaman Patent Prosecution Highway (PPH) yang telah ditandatangani antara Indonesia dengan Korea Selatan pada tahun 2023 yang lalu. Sejak penandatanganan kerja sama tersebut hingga saat ini, jumlah permohonan masuk antara kedua belah pihak belum terlihat maksimal.
PPH merupakan sistem yang memungkinkan pemohon dari kedua negara yang bekerja sama untuk mendapatkan pemeriksaan KI secara lebih cepat dan efektif apabila KI yang diajukan telah diterima di salah satu negara.
“Mengatasi hal tersebut, kami sepakat untuk meningkatkan promosi dan sosialisasi lebih gencar lagi. Terkait apa saja strategi yang akan dilakukan, kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu dalam pertemuan berikutnya,” ungkap Razilu.
Menanggapi hal tersebut, Vice Commisioner, KIPO Mok Sungho menyampaikan bahwa pihaknya dan DJKI bersepakat untuk menandatangani work plan sebagai implementasi MoU on comprehensive cooperation yang ditandatangani pada tahun 2023.
“KIPO mengundang DJKI untuk turut hadir pada pertemuan ASEAN-Korea IP Head Meetings yang rencananya akan diadakan pada tanggal 1-3 September 2025 di Seoul. Penandatanganan work plan ini akan dijadwalkan di sela-sela pertemuan tersebut,” pungkas Mok Sungho.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus memperkuat transparansi dalam proses pemberian paten melalui mekanisme publikasi A. Publikasi tersebut wajib dilakukan paling lambat enam bulan sejak tanggal penerimaan permohonan paten, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Senin, 19 Mei 2025
Pemerintah Indonesia terus mendorong pendaftaran merek sebagai langkah untuk melindungi kekayaan intelektual (KI). Berdasarkan data terkini, permohonan merek terbanyak pada tahun 2024 tercatat pada kelas-kelas barang dan jasa tertentu. Data ini memberikan gambaran jelas mengenai jenis usaha yang paling banyak didaftarkan mereknya di Indonesia, yang mencerminkan perkembangan bisnis yang terus meningkat di berbagai sektor.
Kamis, 15 Mei 2025
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam membangun birokrasi yang bersih dan profesional melalui webinar nasional bertema Integritas Pegawai DJKI: Menangkal Benturan Kepentingan Sejak Dini pada 15 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang adil dan transparan.
Kamis, 15 Mei 2025
Selasa, 20 Mei 2025
Selasa, 20 Mei 2025
Senin, 19 Mei 2025