Penting Pelaku UKM dan Perguruan Tinggi Lindungi Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual (KI) sangat penting di era modern saat ini dalam membangun perekonomian nasional. Hal tersebut yang kurang disadari sebagian besar masyarakat Indonesia.

"Dalam hal pemahaman pentingnya KI, kita sangat tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara lain", ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, Agus Saryono dalam sambutan acara seminar KI di Hotel Aston Balikpapan, Senin (8 /10/2018).

Karenanya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) menggelar seminar keliling "Peningkatan Pemahaman dan Pemanfaatan KI bagi Kalangan Universitas, Industri, dan Usaha Kecil Menengah (UKM)" di Balikpapan.

Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Molan Karim Tarigan mengatakan, kekayaan intelektual yang dihasilkan universitas merupakan salah satu aset bangsa serta menjadi  pilar utama tumbuhnya inovasi-inovasi baru dalam pengembangan teknologi.

"Perguruan tinggi menyimpan banyak potensi kreator dan inovator. Karenanya hasil inovasi dan karya cipta yang dihasil perlu dilindungi secara hukum", ujar Molan saat menyampaikan paparannya di Hotel Aston Balikpapan, Selasa (9/10/2018).

Selain itu, sektor UKM dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Menurut Molan, UKM di Kalimantan Timur banyak yang belum didaftarkan kekayaan intelektual, baik itu merek, hak cipta, maupun patennya.

"China sangat maju ekonominya. Salah satunya karena UKM-nya maju pesat. Maka kekayaan intelektualnya perlu dilindungi", ucap Molan.

Molan juga menghimbau kepada universitas dan perguruan tinggi di Kalimantan Timur untuk mendirikan Sentra KI. "Sentra KI dapat menjadi wadah untuk fokus melindungi invensi-invensi yang dihasilkan para peneliti", ujarnya.

Dikesempatan yang sama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur, Santun, memberikan kiat-kiat kepada para pelaku UKM sebelum mendaftarkan permohonan KI-nya ke DJKI.

Yaitu, pertama pastikan permohonan yang kita ajukan tidak meniru karya orang lain; Kedua, cari merek yang unik dan mempunyai ciri yang khas; ketiga, mudah ingat dan dikenali konsumen; keempat, mempunyai daya pembeda; kelima, tidak terlalu rumit, dan terakhir, tidak terlalu sederhana.

Diharapkan setelah seminar ini, para pelaku Industri, UKM, serta Universitas di Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan, dapat meningkatkan jumlah permohonan kekayaan intelektualnya ke DJKI. Adapun jumlah permohonan KI menjadi tolak ukur terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya pelindungan KI.


TAGS

LIPUTAN TERKAIT

DJKI Buka Akses Konsultasi KI bagi Pelaku Usaha di TEI 2026

Banten - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menghadirkan layanan konsultasi kekayaan intelektual (KI) dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 yang berlangsung pada 14 s.d 18 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Banten, untuk membantu pelaku usaha mengidentifikasi dan melindungi KI yang dimiliki, terutama merek sebagai identitas produk dalam persaingan pasar. Layanan ini juga memberikan pendampingan bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan permohonan pelindungan KI secara mandiri.

Kamis, 15 Oktober 2026

Indikasi Geografis Bawa Teh Java Preanger ke Pasar Global

Banten – Teh Java Preanger membuka peluang memperluas pasar internasional melalui penandatanganan nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) antara Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Teh Java Preanger dan Sinensis, perusahaan teh asal Meksiko. Penandatanganan yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Banten, Kamis 15 Oktober 2026, menjadi langkah pengembangan komersialisasi produk indikasi geografis Indonesia di pasar global.

Kamis, 15 Oktober 2026

DJKI dan DKPTO Perkuat Sinergi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Batam

Batam - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Danish Patent and Trademark Office (DKPTO) menyelenggarakan Roving Seminar On IP Enforcement di Batam yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan di Bali, Surabaya, dan Batam dalam kerangka Strategic Sector Cooperation antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Denmark. Kerja sama ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan di bidang KI, termasuk pegawai DJKI, pemeriksa paten, pemeriksa desain, pemeriksa merek, dan aparat penegak hukum.

Kamis, 15 Oktober 2026

Selengkapnya