Pekan Layanan Publik Kemenkumham 2017

Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Kemenkumham) menggelar ‘Pekan Layanan Publik’ di kawasan Pantai Lagoon Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Minggu (29/10/2017). Gelaran ini sebagai bagian dari rangkaian Pekan Peringatan Hari Dharmakaryadika Kemenkumham Tahun 2017 yang jatuh pada tanggal 30 Oktober.

Layanan publik yang dihadirkan kepada masyarakat diantaranya, layanan pembuatan paspor oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, sosialisasi kekayaan intelektual khususnya produk indikasi geografis seperti Kopi Gayo oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) serta sosialisasi layanan AHU ONLINE.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto mengatakan kegiatan ini sebagai salah satu respon Kemenkumham terhadap keinginan masyarakat yang dinamis dan cepat.

Dengan dihadirkannya tiga stand pelayanan publik yakni AHU, Imigrasi dan KI merupakan bentuk komitmen Kemenkumham dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik ke masyarakat.

“Saya sudah melihat bagaimana antusiasme masyarakat yang sudah mendaftarkan diri untuk bisa mendapatkan pelayanan publik. Pelayanan publik ini di luar kegiatan rutin yang ada di kantor dan dilaksanakan pada hari libur,” kata Bambang, saat membuka acara.

Lanjutnya, Bambang Rantam mengajak jajaran di Kemenkumham untuk bersama-sama membuka mata dan keluar dari kebiasaan rutinitas atau sedikit berfikir ‘out of the box’ untuk mencari solusi. Berinovasi dengan membuat aktivitas atau menciptakan perubahan untuk meningkatkan kualitas layanan publik sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

Peningkatan pelayanan publik dijajaran Kemenkumham merupakan bentuk nyata dari amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta pelayanan publik dari pemerintah harus segera dibenah. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak meninggalkan pelayanan publik dari pemerintah.

“Saya teringat, ketika Presiden Jokowi pada akhir tahun kemarin, tepatnya November 2016 lalu, beliau mengatakan dalam sambutannya pada acara Penetapan dan Penyerahan Apresiasi Badan Layanan Umum (BLU). Beliau mengatakan, seluruh sektor pelayanan publik pemerintah harus berbenah, harus segera mengambil langkah-langkah perbaikan dengan cepat dan tepat sasaran. Jika sentra-sentra pelayanan publik tersebut tidak mau berubah, tidak mau memperbaiki, tidak mau berbenah, maka saya pastikan akan ditinggal oleh rakyat”, ucap Bambang mengutip pesan Presiden.


TAGS

#Pameran

LIPUTAN TERKAIT

DJKI dan Universitas Nusa Putra Teken PKS untuk Penguatan Ekosistem Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum perkuat sinergi dalam bidang kekayaan intelektual (KI) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Universitas Nusa Putra dan DJKI, Kamis, 19 Juni 2025.

Kamis, 19 Juni 2025

Optimalkan Perlindungan Desain Industri, DJKI Gelar Bimtek di UPN Veteran Jawa Timur

Surabaya - Dorong peningkatan jumlah desain industri terdaftar, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar kegiatan Penguatan Pemahaman dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendaftaran Desain Industri pada Kamis, 19 Juni 2025. Kegiatan ini dilangsungkan di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jawa Timur.

Kamis, 19 Juni 2025

Melalui Seminar Nasional, DJKI Perkuat Literasi Hak Cipta di Kalangan Musisi dan Akademisi

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menegaskan pentingnya pelindungan hak cipta di sektor musik. Hal ini menjadi talking point saat DJKI berpartisipasi dalam Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Rabu, 18 Juni 2025 di Aula Gedung Pascasarjana UKI. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu hadir sebagai narasumber seminar nasional yang bertema “Konflik Penerapan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Musisi” ini.

Rabu, 18 Juni 2025

Selengkapnya