Minimalisir Pelanggaran Kekayaan Intelektual, DJKI Lakukan Langkah Preventif dan Represif
Jakarta – Pada Special 301 Report yang diterbitkan oleh United States Trade Representative (USTR) pada 28 April 2022 Indonesia masih berstatus Priority Watch List (PWL). PWL adalah daftar negara yang menurut USTR memiliki tingkat pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) yang cukup berat.
Tercatat 138 data aduan pelanggaran KI yang ditangani DJKI sejak 2019 hingga Juni 2022. Selain itu, jumlah kerugian negara akibat pelanggaran kekayaan intelektual sejak 2015 – 2020 sebesar 291 triliun rupiah. Untuk mengurangi angka pelanggaran KI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melakukan langkah preventif dan represif.
Tindakan preventif yang dilakukan oleh Seksi Pencegahan Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI adalah sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi dilakukan dengan menyasar masyarakat umum, khususnya kepada para pelaku usaha. Salah satunya adalah program Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual.
Hingga saat ini, sertifikasi pusat perbelanjaan telah dilakukan di 21 pusat perbelanjaan. Tujuan dari sertifikasi ini ialah untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran KI di pusat perbelanjaan. Pada kegiatan sertifikasi pusat perbelanjaan, tenant diberikan edukasi dan sosialisasi agar tidak menjual barang yang melanggar kekayaan intelektual.
Subkoordinator Pencegahan DJKI Cecep Sarip Hidayat menjelaskan tujuan dari sosialisasi dan edukasi kekayaan intelektual adalah agar setiap orang dapat mengetahui apa itu KI, meminimalisir pelanggaran KI, dan untuk menumbukan rasa aman kepada masyarakat untuk berkreasi.
“Masyarakat menjadi garda terdepan dalam mencegah pelanggaran KI, dan mendorong masyarakat untuk menciptakan produk asli hasil karya sendiri,” jelas Cecep dalam Organisasi Pembelajaran (Opera) DJKI pada Senin, 15 Agustus 2022.
Sementara itu, Subkoordinator Pemantauan dan Barang Bukti DJKI Ahmad Sodikin menjelaskan tindakan represif melalui pemantauan. Pemantauan adalah serangkaian tindakan untuk melakukan mapping/pengumpulan data terkait wilayah atau lokasi adanya kegiatan pelanggaran KIl. Pemantauan dapat dilakukan terhadap lokasi yang telah ataupun yang belum dilaporkan.
“Pemantauan terhadap lokasi yang telah dilaporkan untuk mengetahui apakah setelah dilakukan penegakan hukum masih terjadi pelanggaran. Hal tersebut juga berguna untuk mendata hasil pemantauan tersebut,” tutur Sodikin.
Ia menambahkan, pemantauan terhadap lokasi yang belum dilaporkan berguna untuk mengetahui data lokasi yang diduga banyak ditemukan pelanggaran untuk selanjutnya dapat dilakukan pencegahan. Tujuan lainnya adalah agar dapat dilaporkan kepada pemilik KI untuk dapat dilakukan penegakan hukum melalui delik aduan. (DES/SYL)
Tercatat 138 data aduan pelanggaran KI yang ditangani DJKI sejak 2019 hingga Juni 2022. Selain itu, jumlah kerugian negara akibat pelanggaran kekayaan intelektual sejak 2015 – 2020 sebesar 291 triliun rupiah. Untuk mengurangi angka pelanggaran KI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melakukan langkah preventif dan represif.
Tindakan preventif yang dilakukan oleh Seksi Pencegahan Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI adalah sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi dilakukan dengan menyasar masyarakat umum, khususnya kepada para pelaku usaha. Salah satunya adalah program Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual.
Hingga saat ini, sertifikasi pusat perbelanjaan telah dilakukan di 21 pusat perbelanjaan. Tujuan dari sertifikasi ini ialah untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran KI di pusat perbelanjaan. Pada kegiatan sertifikasi pusat perbelanjaan, tenant diberikan edukasi dan sosialisasi agar tidak menjual barang yang melanggar kekayaan intelektual.
Subkoordinator Pencegahan DJKI Cecep Sarip Hidayat menjelaskan tujuan dari sosialisasi dan edukasi kekayaan intelektual adalah agar setiap orang dapat mengetahui apa itu KI, meminimalisir pelanggaran KI, dan untuk menumbukan rasa aman kepada masyarakat untuk berkreasi.
“Masyarakat menjadi garda terdepan dalam mencegah pelanggaran KI, dan mendorong masyarakat untuk menciptakan produk asli hasil karya sendiri,” jelas Cecep dalam Organisasi Pembelajaran (Opera) DJKI pada Senin, 15 Agustus 2022.
Sementara itu, Subkoordinator Pemantauan dan Barang Bukti DJKI Ahmad Sodikin menjelaskan tindakan represif melalui pemantauan. Pemantauan adalah serangkaian tindakan untuk melakukan mapping/pengumpulan data terkait wilayah atau lokasi adanya kegiatan pelanggaran KIl. Pemantauan dapat dilakukan terhadap lokasi yang telah ataupun yang belum dilaporkan.
“Pemantauan terhadap lokasi yang telah dilaporkan untuk mengetahui apakah setelah dilakukan penegakan hukum masih terjadi pelanggaran. Hal tersebut juga berguna untuk mendata hasil pemantauan tersebut,” tutur Sodikin.
Ia menambahkan, pemantauan terhadap lokasi yang belum dilaporkan berguna untuk mengetahui data lokasi yang diduga banyak ditemukan pelanggaran untuk selanjutnya dapat dilakukan pencegahan. Tujuan lainnya adalah agar dapat dilaporkan kepada pemilik KI untuk dapat dilakukan penegakan hukum melalui delik aduan. (DES/SYL)
LIPUTAN TERKAIT
Webinar DJKI-MyIPO Bekali UMKM Pemahaman Mendalam Prosedur Pendaftaran Merek
Sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO) menggelar Webinar Technology and Innovation Support Center (TISC) secara daring pada 24 Juni 2025. Mengusung tema 'Trademark Application and Examination Procedure', webinar ini bertujuan memperkuat pemahaman tentang sistem dan prosedur pendaftaran merek bagi anggota TISC serta pelaku UMKM di Indonesia dan Malaysia.
Selasa, 24 Juni 2025
DJKI dan Kanwil Jatim Gelar Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Kekayaan Intelektual
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum) bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum Jawa Timur melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) tahun 2025. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari upaya DJKI dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang KI.
Selasa, 24 Juni 2025
Langkah-Langkah Mendapatkan Hak Eksklusif Merek
Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI), khususnya merek merupakan sistem yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik produk. Pelindungan ini juga membuka jalan menuju kesuksesan melalui inovasi yang timbul melalui ide serta dapat diaplikasikan dalam sebuah produk. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Tim Kerja Permohonan, Klasifikasi, Administrasi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Erick Christian Fabrian Siagian.
Senin, 23 Juni 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
KI adalah Pondasi bagi Inovasi Berkelanjutan dan Kewirausahaan di Era Perubahan yang Serba Cepat
Rabu, 25 Juni 2025
DJKI Dorong Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Melalui Pelindungan Merek Kolektif
Rabu, 25 Juni 2025
Kuliah Umum DJKI di UTM: Pentingnya Pelindungan dan Komersialisasi KI
Rabu, 25 Juni 2025
