Menuju World Class IP Office, DJKI Lakukan Sertifikasi Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus mempersiapkan diri menuju World Class IP Office. Salah satunya adalah mempersiapkan Sertifikasi ISO 9001:2015, yaitu Sertifikasi Manajemen Mutu (SMM) dan sertifikasi ISO 37001:2016 yaitu Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
Inspektur Wilayah V Inspektorat Jenderal Kemenkumham Marasidin menjelaskan urgensi sertifikasi tersebut pada kegiatan Rapat Kerja Teknis DJKI di Shangri-La Hotel, Jakarta pada Kamis, 4 Agustus 2022.
Marasidin mengatakan pentingnya pencegahan korupsi untuk mendukung berjalannya reformasi birokrasi di DJKI. Tujuan diterapkannya reformasi birokrasi ialah untuk menerapkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi; pemerintahan yang efektif dan efisien; serta pelayanan publik yang baik dan berkualitas.
“Langkah yang harus dilaksanakan ialah membangun aparatur dan sistem. Dari sisi aparatur, ASN harus memiliki komitmen pelayanan prima, membangun pola pikir pelayanan cepat, membangun budaya integritas, serta membangun budaya anti korupsi,” jelas Marasidin.
Untuk membangun sistem yang baik harus dibangun berbagai instrumen, yaitu standar operasional prosedur, peraturan, serta inovasi layanan publik yang bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi dan perbuatan tercela lainnya.
“Tujuan lainnya ialah untuk memberi kepuasan dan kepercayaan terhadap penerima layanan,” tambahnya.
Selain penerapan reformasi birokrasi, terdapat empat poin penting untuk menuju kantor KI kelas dunia. Poin penting tersebut ialah menyelesaikan target kinerja DJKI secara terukur dan memberikan pelayanan terbaik untuk publik. Poin lainnya adalah menjaga tata kelola pemerintahan DJKI agar tetap akuntabel, transparan, dan berintegritas serta memberikan layanan terbaik dalam pelindungan kekayaan intelektual (KI).
CEO BSC Consulting Wahyudin Lihawa mengatakan untuk menjawab tantangan tersebut, DJKI perlu mengadopsi standar internasional SMM ISO 9001:2015 & SMAP ISO 37001:2016. Pentingnya mengadopsi hal itu ialah DJKI dapat menunjukkan kemampuannya untuk secara konsisten menyediakan produk dan layanan yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan perundangan yang berlaku.
“Selain itu, hal tersebut juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pengelolaan proses layanan KI dan jaminan kesesuaian dengan persyaratan pelanggan serta peraturan perundangan yang berlaku agar tercipta penerapan sistem layanan KI yang efektif,” tutur Wahyudin.
Tujuan lain dari pengadopsian sertifikasi tersebut ialah untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon praktik penyuapan dalam penyediaan layanan KI. Penerapan sistem manajemen mutu merupakan keputusan strategis bagi suatu organisasi yang dapat membantu meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan dan memberikan dasar yang kuat sebagai inisiatif pembangunan yang berkelanjutan. (DES/SYL)
Inspektur Wilayah V Inspektorat Jenderal Kemenkumham Marasidin menjelaskan urgensi sertifikasi tersebut pada kegiatan Rapat Kerja Teknis DJKI di Shangri-La Hotel, Jakarta pada Kamis, 4 Agustus 2022.
Marasidin mengatakan pentingnya pencegahan korupsi untuk mendukung berjalannya reformasi birokrasi di DJKI. Tujuan diterapkannya reformasi birokrasi ialah untuk menerapkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi; pemerintahan yang efektif dan efisien; serta pelayanan publik yang baik dan berkualitas.
“Langkah yang harus dilaksanakan ialah membangun aparatur dan sistem. Dari sisi aparatur, ASN harus memiliki komitmen pelayanan prima, membangun pola pikir pelayanan cepat, membangun budaya integritas, serta membangun budaya anti korupsi,” jelas Marasidin.
Untuk membangun sistem yang baik harus dibangun berbagai instrumen, yaitu standar operasional prosedur, peraturan, serta inovasi layanan publik yang bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi dan perbuatan tercela lainnya.
“Tujuan lainnya ialah untuk memberi kepuasan dan kepercayaan terhadap penerima layanan,” tambahnya.
Selain penerapan reformasi birokrasi, terdapat empat poin penting untuk menuju kantor KI kelas dunia. Poin penting tersebut ialah menyelesaikan target kinerja DJKI secara terukur dan memberikan pelayanan terbaik untuk publik. Poin lainnya adalah menjaga tata kelola pemerintahan DJKI agar tetap akuntabel, transparan, dan berintegritas serta memberikan layanan terbaik dalam pelindungan kekayaan intelektual (KI).
CEO BSC Consulting Wahyudin Lihawa mengatakan untuk menjawab tantangan tersebut, DJKI perlu mengadopsi standar internasional SMM ISO 9001:2015 & SMAP ISO 37001:2016. Pentingnya mengadopsi hal itu ialah DJKI dapat menunjukkan kemampuannya untuk secara konsisten menyediakan produk dan layanan yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan perundangan yang berlaku.
“Selain itu, hal tersebut juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pengelolaan proses layanan KI dan jaminan kesesuaian dengan persyaratan pelanggan serta peraturan perundangan yang berlaku agar tercipta penerapan sistem layanan KI yang efektif,” tutur Wahyudin.
Tujuan lain dari pengadopsian sertifikasi tersebut ialah untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon praktik penyuapan dalam penyediaan layanan KI. Penerapan sistem manajemen mutu merupakan keputusan strategis bagi suatu organisasi yang dapat membantu meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan dan memberikan dasar yang kuat sebagai inisiatif pembangunan yang berkelanjutan. (DES/SYL)
LIPUTAN TERKAIT
Ketika Kata Menjadi Karya: Hak Cipta dan Kebebasan Pers yang Tak Bisa Dipisahkan
Di balik setiap berita yang kita baca, dari headline daring hingga kolom opini di koran pagi, tersimpan kerja keras para jurnalis yang menakar fakta dengan nurani dan merangkai kata dengan nurani dan ketelitian. Namun, sayangnya, masih banyak yang lupa bahwa tulisan-tulisan ini bukan sekadar informasi; mereka adalah karya intelektual. Dan seperti karya seni lainnya, tulisan jurnalistik juga punya pemilik, yaitu penulisnya.
Sabtu, 3 Mei 2025
Fenomena Sound Horeg dan Potensi Kekayaan Intelektual di Baliknya
Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena sound horeg menjadi tren yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya dalam kegiatan hiburan di ruang publik seperti pesta pernikahan, arak-arakan, hingga panggung hiburan rakyat. Atraksi ini memiliki ciri khas menggunakan speaker atau sound system yang memiliki daya besar dan memutar lagu-lagu populer dengan aransemen yang unik, serta terkadang disertai dengan pertunjukan visual atraktif.
Rabu, 30 April 2025
Dirjen KI Dorong Pemda Tanah Datar Gencarkan Promosi Songket Pandai Sikek dan Potensi KI Lain
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu, melakukan audiensi ke kantor Wali Kota Tanah Datar pada 30 April 2025. Dalam pertemuan tersebut, agenda utama yang dibahas adalah penguatan promosi produk indikasi geografis (IG) terdaftar Songket Pandai Sikek, serta pemanfaatan potensi kekayaan intelektual (KI) lainnya di Kabupaten Tanah Datar.
Rabu, 30 April 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Ketika Kata Menjadi Karya: Hak Cipta dan Kebebasan Pers yang Tak Bisa Dipisahkan
Sabtu, 3 Mei 2025
Fenomena Sound Horeg dan Potensi Kekayaan Intelektual di Baliknya
Rabu, 30 April 2025
Dirjen KI Dorong Pemda Tanah Datar Gencarkan Promosi Songket Pandai Sikek dan Potensi KI Lain
Rabu, 30 April 2025
