Indikasi Geografis Jadi Perhatian dalam Perundingan Terbesar Indonesia - Uni Eropa Ke-8

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Iman Pambagyo, dan Helena König selaku Chief Negotiator dari Indonesia dan Uni Eropa pada Senin (17/6) membuka perundingan I-EU CEPA di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta Pusat.

Ini merupakan perundingan bilateral terbesar bagi Indonesia dan ditargetkan selesai pada 2019.

Dalam perundingan yang kedelapan ini, salah satu isu yang menjadi perhatian kedua pihak adalah Indikasi Geografis yang isunya dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Oleh karena itu, delegasi RI untuk WGIP (Working Group on Indigenous Populations) terdiri dari perwakilan dari DJKI (Direktorat Kerja sama KI dan Direktorat teknis) serta beberapa instansi terkait.

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Selain itu, perundingan juga membahas soal Perdagangan Barang, Jasa, Investasi, Perdagangan dan Pembangunan Berkelanjutan, Perdagangan Barang dan Jasa Pemerintah, Ketentuan Asal Barang, Hambatan Teknis Perdagangan, Bea cukai dan Fasilitasi Perdagangan, BUMN, UMKM dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa.

Sementara itu, manfaat utama dari perundingan I-UE CEPA adalah perluasan akses pasar dan peningkatan daya saing bagi produk pertanian, perikanan, industri, kehutanan, dan tenaga kerja Indonesia.

Perundingan ini juga diharapkan membawa peningkatan investasi dua arah antara Indonesia dan Uni Eropa serta peningkatan kerja sama yang lebih luas untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian.

Sebagai catatan, Uni Eropa tercatat sebagai mitra investor ke-4 terbesar di Indonesia dengan nilai investasi mencapai USD 2,6 miliar dan jumlah proyek sebanyak 2.813 pada 2016.

Sumber foto: http://eeas.europa.eu

Penulis: DAW
Editor: KAD


TAGS

LIPUTAN TERKAIT

DJKI dan Universitas Nusa Putra Teken PKS untuk Penguatan Ekosistem Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum perkuat sinergi dalam bidang kekayaan intelektual (KI) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Universitas Nusa Putra dan DJKI, Kamis, 19 Juni 2025.

Kamis, 19 Juni 2025

Optimalkan Perlindungan Desain Industri, DJKI Gelar Bimtek di UPN Veteran Jawa Timur

Surabaya - Dorong peningkatan jumlah desain industri terdaftar, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar kegiatan Penguatan Pemahaman dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendaftaran Desain Industri pada Kamis, 19 Juni 2025. Kegiatan ini dilangsungkan di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jawa Timur.

Kamis, 19 Juni 2025

Melalui Seminar Nasional, DJKI Perkuat Literasi Hak Cipta di Kalangan Musisi dan Akademisi

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menegaskan pentingnya pelindungan hak cipta di sektor musik. Hal ini menjadi talking point saat DJKI berpartisipasi dalam Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Rabu, 18 Juni 2025 di Aula Gedung Pascasarjana UKI. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu hadir sebagai narasumber seminar nasional yang bertema “Konflik Penerapan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Musisi” ini.

Rabu, 18 Juni 2025

Selengkapnya