Pangkalpinang - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bangka Belitung menyerahkan 15 sertifikat merek milik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Bangka Barat.
Penyerahan ini dilakukan oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung, T. Daniel L. Tobing secara simbolis kepada Bupati Bangka Barat, Sukirman di Bangka City Hotel pada kegiatan Mobile IP Clinic (MIC) Senin, 12 September 2022.
“Dengan pemberian sertifikat merek ini, kami berharap dapat menggerakkan UMKM di wilayah Bangka Belitung untuk terus mendukung peningkatan perekonomian dan pelindungan kekayaan intelektual (Kl) di wilayah Bangka Belitung,” ujar Daniel
Tidak hanya sertifikat merek, DJKI juga menyerahkan tiga surat pencatatan ciptaan kepada pencipta gerakan senam Bedincak, pencipta lagu Bedincak dan lagu Pekak Dak Tau dan Alam Bangka Belitung.
Penyerahan sertifikat merek dan surat pencatatan ciptaan ini merupakan bentuk dukungan dan pelindungan DJKI terhadap karya UMKM dan para pegiat seni di wilayah Bangka Belitung agar dapat terus berkembang dan berkreasi dengan rasa aman.
Selain penyerahan sertifikat merek dan surat pencatatan ciptaan, DJKI juga melakukan penyerahan Sertifikasi Mall kepada Transmart Pangkalpinang yang telah diakui oleh DJKI sebagai Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual.
Sertifikasi Mall adalah upaya preventif DJKI berupa pencegahan terhadap pelanggaran kekayaan intelektual. Sertifikasi ini diberikan karena DJKI Kemenkumham menilai Transmart Pangkalpinang tidak memperjualbelikan produk yang melanggar kekayaan intelektual.
“Sertifikasi ini kami berikan pada Transmart Pangkalpinang atas komitmen mereka dalam menjaga dan memperjualbelikan barang-barang original serta partisipasi pengusaha untuk taat hukum. Semoga dengan adanya sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis KI ini dapat diikuti oleh pusat perbelanjaan lainnya yang ada di Provinsi Bangka Belitung,” tutur Daniel.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula penobatan Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung Fadillah Sabri sebagai Duta Kekayaan Intelektual Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Penobatan ini dilakukan atas perhatian dan kepeduliannya dalam menggerakkan mahasiswa untuk mendaftarkan karya ciptanya agar mendapat perlindungan hukum,” ujar Daniel.
Sebagai informasi, MIC merupakan salah satu dari 16 program unggulan DJKI yang telah dicanangkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly di tahun 2022. Melalui kegiatan ini, masyarakat bisa mengikuti sosialisasi KI serta berkonsultasi dan mendapatkan pendampingan pendaftaran KI dari para ahli KI.
Program unggulan ini diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas KI di Indonesia sehingga dapat menjadi salah satu pilar penopang pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.(yun/kad)
Surabaya - Dorong peningkatan jumlah desain industri terdaftar, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar kegiatan Penguatan Pemahaman dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendaftaran Desain Industri pada Kamis, 19 Juni 2025. Kegiatan ini dilangsungkan di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jawa Timur.
Kamis, 19 Juni 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menegaskan pentingnya pelindungan hak cipta di sektor musik. Hal ini menjadi talking point saat DJKI berpartisipasi dalam Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Rabu, 18 Juni 2025 di Aula Gedung Pascasarjana UKI. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu hadir sebagai narasumber seminar nasional yang bertema “Konflik Penerapan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Musisi” ini.
Rabu, 18 Juni 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia resmi menyerahkan surat izin operasional kepada dua lembaga manajemen kolektif (LMK) produser fonogram, yaitu Produser Fonogram Rekaman Seluruh Indonesia (PROFESI) dan Produser Musik Rekaman Industri Nusantara. Penyerahan ini menandai langkah penting dalam pelindungan hukum dalam pengelolaan royalti atas hak terkait di bidang musik dan rekaman, sekaligus penguatan kelembagaan bagi para produser fonogram di Indonesia.
Rabu, 18 Juni 2025
Kamis, 19 Juni 2025
Rabu, 18 Juni 2025
Rabu, 18 Juni 2025