Dukung Inventor Daerah, Patent One Stop Service Hadir di Sumatera Barat

Padang - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus berupaya dalam meningkatkan jumlah permohonan serta penyelesaian paten di Indonesia. Untuk itu, DJKI berkolaborasi dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sumatera Barat menggelar kegiatan Patent One Stop Service (POSS) pada Selasa, 04 Juni 2024.

Ruliana Pendah Harsiwi selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Sumatera Barat menyampaikan bahwa Sumatera Barat merupakan provinsi yang memiliki sumbangsih besar akan perkembangan paten.

“Tercatat, sebanyak 1.559 permohonan paten sudah diajukan ke DJKI. Angka ini merupakan angka tertinggi nomor enam se-Indonesia setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta,” ujar Ruliana saat membuka kegiatan POSS di Pangeran Beach Hotel Padang, Sumatera Barat. 

Ruliana berharap melalui kegiatan ini menjadi pemicu bagi seluruh inventor untuk terus mengeksplorasi, bereksperimen, dan mengembangkan inovasi guna menciptakan potensi-potensi paten baru. 

“Semoga kegiatan ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua, khususnya dalam meningkatkan pemahaman paten secara menyeluruh mulai dari tata cara pendaftaran, pengelolaan paten, hingga tahap komersialisasi paten,” lanjut Rusliana. 

Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Sumatera Barat Faisal Rahman menjelaskan bahwa dengan adanya pemahaman dan pelindungan paten memastikan bahwa para inventor dapat menikmati hasil dari kerja keras dan investasi mereka.

“Ini bukan hanya tentang melindungi hak individu, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan teknologi dan perekonomian. Paten memberikan pelindungan dan insentif bagi para pemikir kreatif untuk mewujudkan ide-ide mereka menjadi kenyataan,” ucap Faisal.

Pada kesempatan yang sama, Slamet Riyadi selaku Ketua Tim Kerja Permohonan dan Publikasi Paten menyampaikan untuk membuat inovasi tidak harus rumit. 

“Selama itu merupakan solusi masalah sehari-hari, ada unsur kebaruan, dan bisa bermanfaat untuk masyarakat maka  dapat didaftarkan sebagai paten,” pungkas Slamet.

Sebagai informasi, rangkaian kegiatan POSS ini terdiri dari beberapa layanan, diantaranya berupa pengenalan bisnis proses paten, asistensi/konsultasi drafting paten, fasilitasi pendaftaran paten, fasilitasi asistensi penyelesaian permohonan paten, pencetakan sertifikat paten, fasilitasi pemeliharaan paten, dan fasilitasi pelayanan hukum paten. (Arm/Sas)



TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Perkuat Fondasi Profesionalisme, DJKI Asah Kompetensi Public Speaking Pegawai

Di era komunikasi yang semakin dinamis, peran aparatur tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga pada kemampuan menyampaikan informasi dan kebijakan secara tepat kepada masyarakat. Kompleksitas isu kekayaan intelektual mulai dari pelindungan, pemanfaatan, hingga penegakan hukum menuntut penyampaian pesan yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.

Selasa, 3 Maret 2026

Roadmap KI Masuki Tahap Pendalaman

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melanjutkan penyusunan roadmap strategis pengembangan kekayaan intelektual (KI) melalui Forum Group Discussion (FGD) pendalaman per jenis KI. Kegiatan yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum, Depok, pada 2–6 Maret 2026 ini difokuskan untuk merumuskan arah kebijakan dan rencana regulasi KI yang lebih komprehensif.

Senin, 2 Maret 2026

DJKI Lantik Tujuh Pejabat Baru demi Percepatan Transformasi Kelembagaan

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia secara resmi melantik sejumlah pejabat pada jabatan fungsional baru di lingkungan Sekretariat DJKI. Acara yang berlangsung di Kantor DJKI, Jakarta, pada Kamis, 26 Februari 2026 ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat tata kelola arsip, pembentukan regulasi, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur guna mendukung program prioritas di awal tahun anggaran.

Kamis, 26 Februari 2026

Selengkapnya