DJKI Mulai Integrasi Database ke SuperApps PASTI

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyatakan kesiapan dalam mengintegrasikan layanan Kekayaan Intelektual ke dalam SuperApps PASTI sebagai bagian dari transformasi digital layanan hukum nasional. Kesiapan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Transformasi Digital Kementerian Hukum yang dipimpin Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, pada 6 Januari 2026 di Ruang Rapat Soepomo, Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum.

Rapat koordinasi tersebut membahas percepatan pengembangan SuperApps PASTI sebagai platform terintegrasi seluruh layanan hukum Kementerian Hukum. DJKI menjadi salah satu unit utama yang telah melakukan langkah konkret melalui integrasi database layanan Kekayaan Intelektual ke dalam SuperApps PASTI.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dalam arahannya menekankan pentingnya percepatan paparan SuperApps PASTI kepada Presiden Indonesia, khususnya pada layanan 3 Direktorat utama Kementerian Hukum, termasuk layanan Kekayaan Intelektual, agar dapat segera dilakukan uji coba langsung.

“SuperApps PASTI perlu melalui proses trial and error sejak awal agar saat diluncurkan seluruh layanannya sudah benar-benar siap. Target kita adalah seluruh 148 layanan hukum terintegrasi dan dapat digunakan dengan cepat serta tepat waktu sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku,” ujar Supratman.

Dari sisi kesiapan teknis, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menegaskan bahwa DJKI telah menyiapkan sejumlah layanan untuk diintegrasikan ke dalam SuperApps PASTI. Layanan Perpanjangan Merek dan Pencatatan Hak Cipta dinyatakan telah siap digunakan, dan akan disusul dengan integrasi layanan publik Kekayaan Intelektual lainnya secara bertahap.

Integrasi database layanan KI ke dalam SuperApps PASTI diharapkan dapat memperkuat ekosistem layanan hukum digital yang terpadu, sekaligus meningkatkan kemudahan akses, kecepatan layanan, dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Selain itu, rapat koordinasi juga membahas rencana pengembangan SuperApps PASTI ke depan yang tidak hanya berbasis web, tetapi akan dikembangkan dalam bentuk aplikasi mandiri, serta pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan hukum digital.

Menteri Hukum juga menegaskan perlunya simplifikasi prosedur layanan agar seluruh proses dapat berjalan secara fully digital, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Transformasi digital melalui SuperApps PASTI diharapkan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan layanan hukum yang terintegrasi, modern, dan adaptif, sekaligus memperkuat peran DJKI dalam sistem layanan hukum nasional berbasis digital.

 



TAGS

#KI Umum

LIPUTAN TERKAIT

Menteri Hukum Lantik Tiga Pimpinan Tinggi DJKI

Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI) menggelar Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Kamis, 8 Januari 2026, di Graha Pengayoman, Jakarta. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Kamis, 8 Januari 2026

Pelantikan Pejabat Fungsional DJKI, Wujud Penguatan Layanan KI yang Profesional

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional Pemeriksa Paten Ahli Madya, Pemeriksa Merek Ahli Madya, serta Analis Hukum Ahli Pertama. Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris DJKI Andrieansjah pada Selasa, 6 Januari 2026 di Kantor DJKI.

Selasa, 6 Januari 2026

DJKI Bahas Strategi Kantor KI Kelas Dunia

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar rapat pembahasan penguatan konsep Kantor Kekayaan Intelektual (KI) Kelas Dunia di ruang rapat lantai 10 DJKI pada Senin, 22 Desember 2025 yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar, bersama pegawai DJKI yang memiliki pengalaman pendidikan dan kerja di luar negeri, termasuk di World Intellectual Property Organization (WIPO). Rapat ini menyoroti tiga isu strategis yang menjadi perhatian utama DJKI, yakni Patent Prosecution Highway (PPH), Publikasi Guideline Pemeriksaan seluruh rezim KI, serta penguatan kerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Senin, 22 Desember 2025

Selengkapnya