Siem Reap, Kamboja – Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-75 yang diadakan pada 5 s.d. 9 Mei 2025 di Siem Reap, Kamboja. Pihaknya menyampaikan, pertemuan ini dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan dari kantor kekayaan intelektual (KI) negara-negara anggota untuk membahas beragam isu KI.
“Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas rencana pelaksanaan dari beberapa target kerja ASEAN IP Rights Action Plan (AIPRAP) 2016 – 2025 yang belum terlaksana. Kemudian merundingkan draft text upgrading ASEAN Framework Agreement on IP Cooperation (AFAIPC); finalisasi Post-2025 ASEAN IPR Action Plan (2026-2030); dan mencari peluang kerja sama dengan mitra asing, utamanya untuk menyukseskan rencana kerja 10 tahun post-2025,” papar Razilu.
Menurut Razilu, pada pertemuan awal disampaikan hasil kegiatan tingkat ASEAN terkait, antara lain Senior Economic Officials Meeting (SEOM), 11th Meeting of Working Group for ASEAN Economic Community Post-2025 dan 47th Meeting of the High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration (HLTF-EI).
“Program prioritas AWGIPC tahun 2025 ini adalah menyelesaikan Kajian Pandangan Peningkatan Perjanjian AFAIPC dan publikasi buku saku ASEAN di dunia dijital,” ujar Razilu.
Lebih lanjut berdasarkan paparan Sekretariat ASEAN, Razilu menyampaikan status penyelesaian deliverable dalam Intellectual Property Action Plan 2016-2025 hingga Agustus 2024 telah mencapai 86% dan terdapat 14% deliverable yang masih berlangsung diantaranya terkait penegakan hukum, dan Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Traditional Cultural Expressions (GRTKTCE).
“Saat ini Indonesia menjadi Co-Country Champion salah satu deliverable di bidang GRTKTCE yaitu 19.3: Develop network of GRTK database,” tutup Razilu.
Sebagai informasi, mitra dialog AWGIPC yang hadir pada pertemuan AWGIPC kali ini adalah Japan Patent Office (JPO), Korean Intellectual Property Office (KIPO), ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement Intellectual Property Committee (AANZFTA IPC), European Union Intellectual Property Office (EUIPO), International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO) serta World Intellectual Property Organization (WIPO).
Desain Industri merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai strategis bagi pelaku usaha dan juga desainer. Melalui pendaftaran Desain Industri, pemohon dapat memperoleh hak eksklusif atas tampilan visual suatu produk, yang tidak hanya dapat melindungi produk tersebut dari peniruan dan penggunaan tanpa izin oleh pihak lain tetapi juga memungkinkan pemohon mendapat nilai ekonomis dari lisensi.
Kamis, 5 Februari 2026
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar rapat belanja masalah Direktorat Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual (Ditgakum) di ruang rapat lantai 10 DJKI pada Rabu, 4 Januari 2026 yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar. Rapat ini membahas kebutuhan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta sinkronisasi perencanaan anggaran guna menjawab tantangan pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin kompleks.
Rabu, 4 Februari 2026
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Hermansyah Siregar memberikan arahan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) DJKI yang menjabat sebagai analis hukum terkait penguatan regulasi Kekayaan Intelektual (KI), di kantor DJKI ruang rapat lantai 7 Selasa, 03 Februari 2026.
Selasa, 3 Februari 2026