Jakarta — Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mengikuti upacara yang digelar di Lapangan Upacara Kementerian Hukum pada Selasa, 20 Mei 2025, sebagai wujud penghormatan terhadap semangat perjuangan para pahlawan dan komitmen untuk terus membangun bangsa.
Upacara yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP) Dhahana Putra, mengangkat tema “Menuju Kebangkitan Nasional yang Bersahaja, Berpihak, dan Berkelanjutan”.
Dalam kesempatan tersebut, Dhahana membacakan pidato resmi Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Menkomdigi), Meutya Viada Hafid, yang menggugah kesadaran kolektif akan pentingnya semangat kebangkitan nasional di tengah tantangan zaman.
“117 tahun yang lalu, bangsa ini mulai membangun keyakinan bahwa nasib tidak boleh selamanya digantungkan kepada kekuatan asing. Kemajuan hanya mungkin dicapai bila kita bangkit berdiri di atas kekuatan kita sendiri,” ucap Dhahana saat menyampaikan bagian pembuka pidato.
Pidato tersebut mengingatkan bahwa semangat kebangkitan yang dicetuskan oleh para pendiri bangsa melalui organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 adalah fondasi lahirnya kesadaran nasional, sebuah kesadaran yang tak berhenti di masa lalu, tetapi harus terus dihidupi melalui kerja nyata di masa kini.
“Zaman ini menghadirkan ujian jauh lebih kompleks: disrupsi teknologi, ketegangan geopolitik, krisis pangan global, dan ancaman terhadap kedaulatan digital kita,” tegas Dhahana saat membacakan naskah.
Pidato juga menyoroti posisi Indonesia sebagai negara yang tetap konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, sekaligus mampu menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan kemandirian. Indonesia dinyatakan terus memainkan peran sebagai mitra dialog yang kredibel di berbagai forum internasional.
Lebih lanjut, pidato yang dibacakan Dhahana menyoroti berbagai langkah awal Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam 150 hari pertamanya, yang telah menjalankan sejumlah program strategis menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Dalam setiap kebijakan fiskal, setiap program sosial, dan setiap langkah strategis, selalu ada satu tujuan: agar setiap rakyat Indonesia, di kota besar maupun pelosok desa, merasa dilibatkan dan diberdayakan dalam kemajuan bangsanya sendiri,” lanjut pidato yang disampaikan Dhahana.
Puncaknya, Dhahana menegaskan komitmen Pemerintah melalui Asta Cita sebagai kompas utama pembangunan nasional, yang mencerminkan misi besar menuju kebangkitan yang berakar kuat pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.(WKS/DAW)
Indonesia meraih peringkat tertinggi se-ASEAN untuk jumlah indikasi geografis terdaftar berdasarkan data ASEAN IP Register per 27 November 2025. Sebanyak 246 produk dari dalam negeri dan 15 dari luar negeri telah terdaftar dan dilindungi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum. Khususnya untuk produk dari dalam negeri, jumlahnya meningkat pesat dibandingkan capaian tahun sebelumnya sejumlah 167 produk.
Jumat, 28 November 2025
Dola Maludu, sebuah upacara adat sakral yang menjadi identitas masyarakat di Kelurahan Seli, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, kini telah resmi terlindungi sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) melalui pencatatan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum. Pencatatan ini menjadi langkah penting untuk memastikan tradisi turun temurun tersebut tidak mudah diklaim atau dimanfaatkan oleh pihak luar tanpa adanya persetujuan komunitas adat sebagai pemilik warisan budaya.
Rabu, 12 November 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum memperkuat langkah hilirisasi komoditas kelapa nasional melalui pelindungan indikasi geografis. Upaya ini dibahas dalam pertemuan bersama Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI) di Gedung DJKI, Jakarta pada Rabu, 5 November 2025.
Rabu, 5 November 2025
Selasa, 9 Desember 2025
Selasa, 9 Desember 2025
Selasa, 9 Desember 2025