DJKI Dukung Pelindungan Kekayaan Intelektual Batik dalam Audiensi ke Rumah Batik Komar

Bandung – Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Razilu, melakukan audiensi ke Rumah Batik Komar pada Kamis, 14 Februari 2025. Kunjungan ini menegaskan pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) bagi industri batik. Dalam kunjungan ini, DJKI juga melihat langsung bagaimana Batik Komar telah mengelola berbagai aspek KI, termasuk paten, merek, dan hak cipta sebagai bagian dari strategi komersialisasi dan pelestarian budaya.

Wakil Pemilik Usaha Batik Komar, Nouval Karim, menyambut baik kunjungan ini sebagai bentuk silaturahmi dan diskusi pengembangan KI. “Batik bukan hanya warisan budaya, tetapi juga merupakan kekayaan intelektual yang besar dan harus dilindungi agar tetap bisa dinikmati di masa mendatang. Kami percaya bahwa kolaborasi antara industri, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menjaga keberlanjutan industri batik,” ujarnya.

Batik Komar telah berhasil menembus pasar global dengan ekspor ke seluruh benua. Selain itu, Batik Komar juga aktif dalam edukasi batik dengan peserta sekitar 1.000 peserta setiap bulan, termasuk institusi pendidikan, komunitas, dan keluarga. Program edukasi ini mencakup praktik dasar membatik hingga kelas profesional yang memungkinkan peserta lebih mendalami seni batik secara teknis dan bisnis.

Razilu mengapresiasi inovasi Batik Komar, khususnya batik pendulum yang dikenal eksklusif. “Pak Komar tidak hanya menghasilkan satu jenis KI, tetapi juga memiliki paten, merek, dan hak cipta. Ini luar biasa karena tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga turut mengedukasi masyarakat serta melakukan utilisasi KI untuk komersialisasi yang berdampak positif bagi lingkungan,” kata Razilu.

Dalam kunjungan ini, DJKI juga meninjau langsung kawasan berbasis KI yang dikembangkan Batik Komar. Razilu menekankan pentingnya melihat langsung praktik pemanfaatan KI dalam industri kreatif guna mendorong peningkatan nilai tambah bagi para pelaku usaha di sektor batik.

Sebagai bagian dari komitmen pelindungan KI, kunjungan ini juga diwarnai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara DJKI dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Prof. Dr. H. Agus Rahayu, M.P. sebagai Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kebudayaan, dan Sistem Informasi turut hadir dalam penandatanganan ini. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran akan pentingnya pelindungan KI bagi karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan pelatihan.

DJKI terus mendorong industri kreatif untuk memanfaatkan sistem KI sebagai alat pelindungan dan strategi bisnis. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri seperti yang dilakukan Batik Komar, diharapkan pelindungan KI di sektor batik semakin kuat, sehingga warisan budaya ini tetap lestari dan memiliki daya saing tinggi di pasar global.

 



LIPUTAN TERKAIT

Fenomena Sound Horeg dan Potensi Kekayaan Intelektual di Baliknya

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena sound horeg menjadi tren yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya dalam kegiatan hiburan di ruang publik seperti pesta pernikahan, arak-arakan, hingga panggung hiburan rakyat. Atraksi ini memiliki ciri khas menggunakan speaker atau sound system yang memiliki daya besar dan memutar lagu-lagu populer dengan aransemen yang unik, serta terkadang disertai dengan pertunjukan visual atraktif.

Rabu, 30 April 2025

Dirjen KI Dorong Pemda Tanah Datar Gencarkan Promosi Songket Pandai Sikek dan Potensi KI Lain

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu, melakukan audiensi ke kantor Wali Kota Tanah Datar pada 30 April 2025. Dalam pertemuan tersebut, agenda utama yang dibahas adalah penguatan promosi produk indikasi geografis (IG) terdaftar Songket Pandai Sikek, serta pemanfaatan potensi kekayaan intelektual (KI) lainnya di Kabupaten Tanah Datar.

Rabu, 30 April 2025

DJKI Serahkan Surat Pencatatan KIK dan Sertifikat Merek Kolektif dari Bukittinggi

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu menyerahkan dua surat pencatatan kekayaan intelektual komunal (KIK) dan satu sertifikat merek kolektif dari Bukittinggi. Penyerahan ini dilaksanakan di sela-sela kegiatan audiensi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan pemerintah Kota Bukittinggi di Kantor Wali kota pada Rabu, 30 April 2025.

Rabu, 30 April 2025

Selengkapnya