Jakarta — Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI) menggelar acara Halal Bihalal sebagai wujud penguatan silaturahmi sekaligus sinergi dalam pengembangan sistem pelindungan kekayaan intelektual (KI). Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 24 April 2025 bertempat di Toeti Roosseno Plaza, Jakarta.
Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang DJKI, Sri Lastami, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momen strategis untuk mempererat kolaborasi antara DJKI sebagai regulator dengan AKHKI sebagai mitra profesional di lapangan.
“Halal Bihalal ini menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama lintas sektor, terlebih di tengah dinamika perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), data digital, serta inovasi yang terus berkembang tanpa batas,” ujarnya.
Sri Lastami juga menekankan pentingnya respons kebijakan yang cepat dan adaptif, khususnya dalam menghadapi tantangan hukum terhadap karya berbasis AI. Menurutnya, sinergi antara pembuat kebijakan dan para konsultan KI menjadi kunci untuk menjaga relevansi sistem pelindungan hukum di era digital.
“DJKI berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan AKHKI. Kami percaya, pelayanan KI yang baik harus cepat, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Ia juga mengapresiasi peran aktif AKHKI dalam mendukung pelindungan KI di Indonesia.
“Peran konsultan sangat krusial dalam membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap kekayaan intelektual. Kami mengapresiasi dukungan AKHKI selama ini dan berharap sinergi ini terus tumbuh ke arah yang lebih produktif,” ujarnya.
cara ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama lintas sektor dan memperkokoh sistem pelindungan KI di Indonesia.
"Semakin erat kita bersinergi, semakin kuat pula sistem pelindungan KI, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas," tutupnya
Acara ini juga dirangkaikan dengan sesi IP Talkshow yang menghadirkan narasumber Agung Indriyanto, Ketua Tim Kerja Pemeriksaan Substantif Merek DJKI. Dalam kesempatan tersebut, Agung membawakan materi bertajuk "Refleksi 10 Tahun Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 dan Pratinjau Rancangan Undang-Undang Merek".
Selain itu, Direktur Teknologi Informasi DJKI, Ika Ahyani Kurniawati, juga turut hadir dalam acara tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sistem pelindungan KI yang lebih inklusif dan tangguh.(mkh/syl)
Surabaya - Dorong peningkatan jumlah desain industri terdaftar, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar kegiatan Penguatan Pemahaman dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendaftaran Desain Industri pada Kamis, 19 Juni 2025. Kegiatan ini dilangsungkan di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jawa Timur.
Kamis, 19 Juni 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menegaskan pentingnya pelindungan hak cipta di sektor musik. Hal ini menjadi talking point saat DJKI berpartisipasi dalam Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Rabu, 18 Juni 2025 di Aula Gedung Pascasarjana UKI. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu hadir sebagai narasumber seminar nasional yang bertema “Konflik Penerapan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Musisi” ini.
Rabu, 18 Juni 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia resmi menyerahkan surat izin operasional kepada dua lembaga manajemen kolektif (LMK) produser fonogram, yaitu Produser Fonogram Rekaman Seluruh Indonesia (PROFESI) dan Produser Musik Rekaman Industri Nusantara. Penyerahan ini menandai langkah penting dalam pelindungan hukum dalam pengelolaan royalti atas hak terkait di bidang musik dan rekaman, sekaligus penguatan kelembagaan bagi para produser fonogram di Indonesia.
Rabu, 18 Juni 2025
Kamis, 19 Juni 2025
Rabu, 18 Juni 2025
Rabu, 18 Juni 2025