DJKI Budayakan Anti Gratifikasi Pada Pelayanannya
Jakarta – Seluruh pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengikuti pengarahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penguatan terhadap pengendalian gratifikasi dan wilayah bebas dari korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) yang di gelar di Aula DJKI Lantai 18, Gedung Eks Sentra Mulia, Rabu (15/7/2020).
Menurut Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan untuk meningkatkan efektivitas dalam pencegahan gratifikasi, ada tiga hal yang perlu dilakukan. Pertama adalah komitmen pimpinan untuk memajukan organisasinya. Kedua, memberlakukan sistem pelayanan publik yang memudahkan masyarakat. Ketiga, mensejahterakan para pegawai.
“Saya tidak percaya ada pelayanan prima, kecuali cukup (kesejahteraannya). Saya susah bilang jangan terima gratifikasi, jangan ini, jangan itu, kalau ASN semua susah. Realistis sajalah,” ujar Pahala Nainggolan.
Sejalan dengan apa yang disampaikan Deputi Bidang Pencegahan KPK, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris mengatakan bahwa saat ini DJKI terus melakukan perubahan menuju lebih baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Diantaranya dengan memberlakukan pemohonan kekayaan intelektual secara online per tanggal 17 Agustus 2019 lalu, serta berinovasi membuka layanan loket virtual (Lokvit) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin melakukan permohonan hak kekayaan intelektualnya di masa pandemi. Dengan catatan bahwa yang dilayani pada lokvit ini adalah penerimaan dokumen pasca permohonan (dokumen yang diserahkan setelah proses pendaftaran selesai).
Disamping itu, untuk menunjang kenyamanan pegawainya dalam bekerja, DJKI telah berupaya membangun beberapa infrastruktur yang baru saja dibenahi, khususnya ruang pemeriksa merek dan paten. Selain itu, DJKI juga membangun fasilitas penunjang lainnya seperti, ruang olahraga.
Dalam mensejahterakan pegawainya, Freddy Harris mengatakan terus berupaya memberikan tunjangan kinerja yang layak.
“Mereka sudah dapat tunjangan kinerja, pemeriksa utama mendapatkan mobil dinas. Inginnya pakai mobil dinas semua. Dan sebenarnya kita ingin mengusulkan yang namanya ‘Turispung’ (tunjangan resiko pungli) karena harus ada perhatian dan kepedulian terhadap mereka,” ungkap Freddy Harris.
Freddy juga menyampaikan bahwa DJKI terus berupaya membangun budaya anti gratifikasi. Salah satunya dengan menyampaikan informasi terkait prosedur permohonan masyarakat dengan sejelas-jelasnya melalui website dan media sosial resmi, serta sosialisasi ke daerah-daerah.
Menurut Freddy, khusus untuk permohonan paten, selama ini banyak pemohon lokal yang melakukan kesalahan dalam mengisi dokumen permohonan paten, karena itu DJKI melakukan asistensi kepada para inventor, baik itu perorangan maupun perusahaan.
“Kami sudah menjelaskan bagaimana kalau kita tidak datang ke masyarakat memberikan asistensi, itu seratus persen dari pemohon paten lokal pasti di tolak, karena (permohonan paten) butuh deskripsi dan klaim, dan kebaharuannya seperti apa itu harus clear. Nah disinilah kadang-kadang para invertor kita tidak bisa menjelaskan itu,” ungkap Freddy.
Ia melanjutkan, “Untuk itulah kami datang ke Universitas dan orang-orang yang kita anggap sebagai investor entah itu perorangan atau perusahaan. Ini juga yang kita sedang cari polanya bagaimana supaya nanti ke depannya supaya clear, dan pegawai DJKI tidak terbebani untuk membuat deskripsi seperti itu, tetapi masyarakat sudah mengerti kalau mau membuat permohonan paten ini tidak hanya sekedar mengirim gambar, memberikan penjelasan yang sangat singkat tanpa dijelaskan klaim dan kebaharuannya.”
Melalui kegiatan ini, Freddy Harris berharap DJKI dapat berkomitmen dalam pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
Penulis: KAD
Editor: AMH
Menurut Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan untuk meningkatkan efektivitas dalam pencegahan gratifikasi, ada tiga hal yang perlu dilakukan. Pertama adalah komitmen pimpinan untuk memajukan organisasinya. Kedua, memberlakukan sistem pelayanan publik yang memudahkan masyarakat. Ketiga, mensejahterakan para pegawai.
“Saya tidak percaya ada pelayanan prima, kecuali cukup (kesejahteraannya). Saya susah bilang jangan terima gratifikasi, jangan ini, jangan itu, kalau ASN semua susah. Realistis sajalah,” ujar Pahala Nainggolan.
Sejalan dengan apa yang disampaikan Deputi Bidang Pencegahan KPK, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris mengatakan bahwa saat ini DJKI terus melakukan perubahan menuju lebih baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Diantaranya dengan memberlakukan pemohonan kekayaan intelektual secara online per tanggal 17 Agustus 2019 lalu, serta berinovasi membuka layanan loket virtual (Lokvit) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin melakukan permohonan hak kekayaan intelektualnya di masa pandemi. Dengan catatan bahwa yang dilayani pada lokvit ini adalah penerimaan dokumen pasca permohonan (dokumen yang diserahkan setelah proses pendaftaran selesai).
Disamping itu, untuk menunjang kenyamanan pegawainya dalam bekerja, DJKI telah berupaya membangun beberapa infrastruktur yang baru saja dibenahi, khususnya ruang pemeriksa merek dan paten. Selain itu, DJKI juga membangun fasilitas penunjang lainnya seperti, ruang olahraga.
Dalam mensejahterakan pegawainya, Freddy Harris mengatakan terus berupaya memberikan tunjangan kinerja yang layak.
“Mereka sudah dapat tunjangan kinerja, pemeriksa utama mendapatkan mobil dinas. Inginnya pakai mobil dinas semua. Dan sebenarnya kita ingin mengusulkan yang namanya ‘Turispung’ (tunjangan resiko pungli) karena harus ada perhatian dan kepedulian terhadap mereka,” ungkap Freddy Harris.
Freddy juga menyampaikan bahwa DJKI terus berupaya membangun budaya anti gratifikasi. Salah satunya dengan menyampaikan informasi terkait prosedur permohonan masyarakat dengan sejelas-jelasnya melalui website dan media sosial resmi, serta sosialisasi ke daerah-daerah.
Menurut Freddy, khusus untuk permohonan paten, selama ini banyak pemohon lokal yang melakukan kesalahan dalam mengisi dokumen permohonan paten, karena itu DJKI melakukan asistensi kepada para inventor, baik itu perorangan maupun perusahaan.
“Kami sudah menjelaskan bagaimana kalau kita tidak datang ke masyarakat memberikan asistensi, itu seratus persen dari pemohon paten lokal pasti di tolak, karena (permohonan paten) butuh deskripsi dan klaim, dan kebaharuannya seperti apa itu harus clear. Nah disinilah kadang-kadang para invertor kita tidak bisa menjelaskan itu,” ungkap Freddy.
Ia melanjutkan, “Untuk itulah kami datang ke Universitas dan orang-orang yang kita anggap sebagai investor entah itu perorangan atau perusahaan. Ini juga yang kita sedang cari polanya bagaimana supaya nanti ke depannya supaya clear, dan pegawai DJKI tidak terbebani untuk membuat deskripsi seperti itu, tetapi masyarakat sudah mengerti kalau mau membuat permohonan paten ini tidak hanya sekedar mengirim gambar, memberikan penjelasan yang sangat singkat tanpa dijelaskan klaim dan kebaharuannya.”
Melalui kegiatan ini, Freddy Harris berharap DJKI dapat berkomitmen dalam pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
Penulis: KAD
Editor: AMH
TAGS
#Agenda KILIPUTAN TERKAIT
Turunkan Tarif Pencatatan Hak Cipta, DJKI Permudah Akses Pelindungan Karya
Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pelindungan hukum terhadap karya intelektual masyarakat, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum resmi menurunkan tarif pembayaran pencatatan hak cipta melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024.
Rabu, 18 Juni 2025
Edukasi dan Kepatuhan Adalah Kunci Ekosistem Musik yang Berkeadilan
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan bahwa edukasi mengenai hak cipta dan kepatuhan terhadap mekanisme penggunaan lagu untuk keperluan komersial adalah langkah mendasar dalam membangun ekosistem musik nasional yang sehat dan berkeadilan. Banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa memutar lagu di ruang publik atau menyelenggarakan konser merupakan bentuk penggunaan komersial yang wajib memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Selasa, 17 Juni 2025
Sosialisasi KI Bagi Masyarakat Umum, DJKI Gelar Pembelajaran Daring
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar pembelajaran Modul Pelindungan Kekayaan Intelektual tingkat dasar secara daring pada 17 Juni 2025. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ke depan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin mempelajari lebih dalam terkait kekayaan intelektual (KI).
Selasa, 17 Juni 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Melalui Seminar Nasional, DJKI Perkuat Literasi Hak Cipta di Kalangan Musisi dan Akademisi
Rabu, 18 Juni 2025
DJKI Serahkan Izin Operasional kepada Dua LMK Produser Fonogram
Rabu, 18 Juni 2025
Turunkan Tarif Pencatatan Hak Cipta, DJKI Permudah Akses Pelindungan Karya
Rabu, 18 Juni 2025
