DJKI Bangun Kesadaran KI Lewat Pembelajaran Kreatif

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus menanamkan budaya sadar kekayaan intelektual (KI) kepada generasi muda melalui kegiatan Pembelajaran Kreatif bagi Mahasiswa Magang di lingkungan DJKI. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Lantai 6 pada Senin, 23 Februari 2026.

Kepala Subdirektorat Pemberdayaan dan Edukasi DJKI, Aulia Andriani Giartono, dalam sambutannya menegaskan bahwa mahasiswa magang tidak hanya berperan sebagai peserta pembelajaran administratif. Mereka juga diharapkan menjadi agen perubahan di tengah masyarakat dan dunia profesional.

“Di era ekonomi kreatif dan transformasi digital, kekayaan intelektual bukan lagi sekadar konsep hukum, melainkan aset strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Setiap karya yang lahir dari kreativitas memiliki potensi untuk dilindungi dan memberikan manfaat ekonomi apabila dikelola dengan baik,” ujar Aulia.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemeriksa Merek Ahli Madya Yustina Linasari memberikan materi dengan pendekatan active learning berbasis kreasi. Metode ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai KI, baik dari sisi konseptual maupun praktis, sekaligus mendorong mahasiswa lebih aktif mengidentifikasi potensi KI dari setiap ide dan inovasi.

Dalam pemaparannya, Yustina menjelaskan bahwa kekayaan intelektual mencakup berbagai bentuk pelindungan hukum atas hasil olah pikir manusia, mulai dari merek, paten, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, hingga rahasia dagang. Setiap jenis KI memiliki karakteristik dan ruang lingkup pelindungan yang berbeda sehingga perlu dipahami secara tepat.

“Pelindungan kekayaan intelektual bukan sekadar aspek administratif, melainkan bentuk penghargaan terhadap proses berpikir dan kreativitas. Tanpa pelindungan, karya dan inovasi berisiko ditiru atau dimanfaatkan tanpa izin, sehingga dapat mengurangi nilai ekonomi serta pengakuan bagi penciptanya,” jelas Yustina.

Lebih lanjut, Aulia juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap aspek etika dalam pemanfaatan karya, termasuk risiko pelanggaran dan urgensi perlindungan hukum. Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan tidak hanya mengenali jenis-jenis KI, tetapi juga memahami mekanisme pelindungan serta pentingnya menghargai setiap inovasi.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen DJKI dalam membangun ekosistem inovasi yang sehat dan berdaya saing, sekaligus menanamkan kesadaran bahwa setiap ide dan kreasi memiliki nilai serta berhak mendapatkan pelindungan hukum yang memadai.



LIPUTAN TERKAIT

Perda KI Jadi Kunci Optimalisasi Potensi Bangka Belitung

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima kunjungan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membahas urgensi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kekayaan Intelektual (KI). Pertemuan ini menjadi tahap penting dalam mendorong optimalisasi potensi daerah berbasis KI guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga pendapatan daerah.

Kamis, 19 Februari 2026

IP Talks Bahas Paten Granted: Hak, Kewajiban, dan Risiko yang Kerap Terlupakan

Seri webinar IP Talks kembali digelar dengan mengangkat tema “Paten Granted: Hak, Kewajiban & Risiko yang Sering Terlupakan” pada Kamis, 12 Februari 2026 melalui daring. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemegang paten dan pelaku usaha bahwa paten tidak berhenti pada tahap pemberian, melainkan menuntut komitmen berkelanjutan dalam pemeliharaannya.

Kamis, 12 Februari 2026

DJKI dan Pemkot Depok Siap Hadirkan Layanan KI Terpadu

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok membahas rencana integrasi layanan Kekayaan Intelektual (KI) melalui skema one stop service di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Depok. Inisiatif ini bertujuan untuk mendekatkan dan mempermudah akses layanan KI bagi masyarakat.

Rabu, 11 Februari 2026

Selengkapnya