Dirjen KI Berharap Agar WBK Tidak Hanya Sebatas Jargon, Tetapi DJKI Betul Bebas Korupsi
Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris bersama jajarannya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyampaikan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi di unit kerjanya.
Hal tersebut disampaikannya pada pertemuan virtual dalam rangka Desk Evaluation Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dengan Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) Agus Uji Hantara, Senin (26/10/2020).
Menurut Freddy, langkah pertama untuk merubah pola kerja yang bebas dari pungli dan korupsi adalah dengan merubah pola pikir.“Kalau mau berubah, ya pemikirannya dulu yang harus dirubah. Kalau mau WBK, maka pemikirannya tidak boleh korupsi. Karena kalau pemikirannya masih mau pungli, itu tidak akan merubah nasib,” ucapnya.
Walaupun untuk merubah pola pikir seseorang merupakan hal paling berat untuk dilakukan, tetapi seluruh pegawai DJKI berhasil merubah pola pikir tersebut dengan menciptakan aplikasi yang memudahkan para pegawai dan masyarakat.
“Alhamdulillah, sekarang sudah begitu banyak perubahan. Pertama menghadirkan aplikasi online, di mana melalui aplikasi tersebut terjadi peningkatan permohonan, pelayanan meningkat, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) semakin banyak dan punglinya habis,” ungkap Freddy.
Selain menerapkan kebijakan kantor DJKI Bebas Korupsi, Freddy Harris juga memberi perhatian kepada seluruh pegawainya dengan melakukan penataan ulang infrastruktur ruang kerja pemeriksa dan menyediakan fasilitas ruang relaksasi dan olahraga.
Dalam kurun waktu tiga tahun, DJKI berhasil merealisasikan empat area perubahan yang menjadi prioritas, yaitu dengan tata ulang organisasi, peningkatan sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan Teknologi Informasi, dan pembangunan infrastruktur ruang kerja pegawai.
Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, DJKI berhasil menghadirkan aplikasi permohonan kekayaan intelektual (KI) online, yaitu untuk percatatan hak cipta, pendaftaran merek, paten dan desain industri.Melalui aplikasi KI daring, selain mempermudah pelayanan kepada masyarakat, tentunya aplikasi ini juga dapat meminimalisir terjadinya pungli.
Alhasil, permohonan KI terus meningkat dengan ditandai tercapainya target PNBP Tahun 2020 pertanggal 23 Oktober sebesar Rp. 619.591.359.043 dari target yang ditentukan yaitu Rp. 608.500.000.000.“Tahun 2020, PNBP kita melebihi target yang mencapai 101,82 persen,” ucap Freddy Harris.
Dirjen KI berharap DJKI tahun ini DJKI lolos untuk mendapatkan predikat WBK dari KemenpanRB dan meminta kepada seluruh jajarannya untuk tidak menjadikan ajang WBK ini hanya sebagai jargon, tetapi menjadi pedoman untuk komitmen tidak berbuat korupsi.“Jangan juga WBK ini hanya berupa jargon-jargon atau predikat semata, tetapi kita betul-betul bebas korupsi, karena itulah yang seharusnya dilakukan,” Freddy berharap.
Pertemuan ini juga dihadiri Sekretaris DJKI, Chairani Idha; Dede Mia Yusanti selaku Direktur Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang yang juga merangkap Plt. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri; Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Nofli; Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI), Daulat P. Silitonga; Direktur Teknologi Informasi KI, Sucipto; serta Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa KI, Edison Sitorus.
Penulis: DAW
Editor: KAD
Hal tersebut disampaikannya pada pertemuan virtual dalam rangka Desk Evaluation Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dengan Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) Agus Uji Hantara, Senin (26/10/2020).
Menurut Freddy, langkah pertama untuk merubah pola kerja yang bebas dari pungli dan korupsi adalah dengan merubah pola pikir.“Kalau mau berubah, ya pemikirannya dulu yang harus dirubah. Kalau mau WBK, maka pemikirannya tidak boleh korupsi. Karena kalau pemikirannya masih mau pungli, itu tidak akan merubah nasib,” ucapnya.
Walaupun untuk merubah pola pikir seseorang merupakan hal paling berat untuk dilakukan, tetapi seluruh pegawai DJKI berhasil merubah pola pikir tersebut dengan menciptakan aplikasi yang memudahkan para pegawai dan masyarakat.
“Alhamdulillah, sekarang sudah begitu banyak perubahan. Pertama menghadirkan aplikasi online, di mana melalui aplikasi tersebut terjadi peningkatan permohonan, pelayanan meningkat, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) semakin banyak dan punglinya habis,” ungkap Freddy.
Selain menerapkan kebijakan kantor DJKI Bebas Korupsi, Freddy Harris juga memberi perhatian kepada seluruh pegawainya dengan melakukan penataan ulang infrastruktur ruang kerja pemeriksa dan menyediakan fasilitas ruang relaksasi dan olahraga.
Dalam kurun waktu tiga tahun, DJKI berhasil merealisasikan empat area perubahan yang menjadi prioritas, yaitu dengan tata ulang organisasi, peningkatan sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan Teknologi Informasi, dan pembangunan infrastruktur ruang kerja pegawai.
Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, DJKI berhasil menghadirkan aplikasi permohonan kekayaan intelektual (KI) online, yaitu untuk percatatan hak cipta, pendaftaran merek, paten dan desain industri.Melalui aplikasi KI daring, selain mempermudah pelayanan kepada masyarakat, tentunya aplikasi ini juga dapat meminimalisir terjadinya pungli.
Alhasil, permohonan KI terus meningkat dengan ditandai tercapainya target PNBP Tahun 2020 pertanggal 23 Oktober sebesar Rp. 619.591.359.043 dari target yang ditentukan yaitu Rp. 608.500.000.000.“Tahun 2020, PNBP kita melebihi target yang mencapai 101,82 persen,” ucap Freddy Harris.
Dirjen KI berharap DJKI tahun ini DJKI lolos untuk mendapatkan predikat WBK dari KemenpanRB dan meminta kepada seluruh jajarannya untuk tidak menjadikan ajang WBK ini hanya sebagai jargon, tetapi menjadi pedoman untuk komitmen tidak berbuat korupsi.“Jangan juga WBK ini hanya berupa jargon-jargon atau predikat semata, tetapi kita betul-betul bebas korupsi, karena itulah yang seharusnya dilakukan,” Freddy berharap.
Pertemuan ini juga dihadiri Sekretaris DJKI, Chairani Idha; Dede Mia Yusanti selaku Direktur Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang yang juga merangkap Plt. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri; Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Nofli; Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI), Daulat P. Silitonga; Direktur Teknologi Informasi KI, Sucipto; serta Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa KI, Edison Sitorus.
Penulis: DAW
Editor: KAD
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Sidang KBP: Satu Paten Lolos, Satu Gugur
Jakarta - Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia menggelar sidang terbuka untuk dua permohonan banding uraian deskripsi dan klaim dari PT. SARANA KENTJANA INDO dan PT. Indonesia Power yang berlangsung pada 10 Maret 2026 di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Selasa, 10 Maret 2026
Lisensi Desain Industri: Kolaborasi Kreatif Tanpa Pabrik
Di tengah berkembangnya ekonomi kreatif, para desainer kini memiliki peluang lebih luas untuk memasarkan karyanya tanpa harus memiliki fasilitas produksi sendiri. Melalui skema lisensi desain industri, sebuah ide atau rancangan visual dapat diproduksi secara massal oleh mitra manufaktur yang telah memiliki kapasitas produksi dan jaringan distribusi. Model kolaborasi ini memungkinkan pemilik desain memperoleh royalti sekaligus memperluas jangkauan pasar, sehingga kreativitas dapat berkembang menjadi produk bernilai ekonomi tinggi.
Selasa, 10 Maret 2026
Perkuat Fondasi Profesionalisme, DJKI Asah Kompetensi Public Speaking Pegawai
Di era komunikasi yang semakin dinamis, peran aparatur tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga pada kemampuan menyampaikan informasi dan kebijakan secara tepat kepada masyarakat. Kompleksitas isu kekayaan intelektual mulai dari pelindungan, pemanfaatan, hingga penegakan hukum menuntut penyampaian pesan yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.
Selasa, 3 Maret 2026
