Dirjen KI Ajak DPRD Kabupaten Se-Indonesia Daftarkan Indikasi Geografis
Melalui pelindungan Indikasi Geografis (IG), Indonesia dapat meningkatkan perekonomian. Pemberdayaan ekonomi lokal dapat dimulai dengan Indikasi Geografis karena Indonesia yang begitu luas wilayahnya dan kaya akan potensi sumber daya alam sehingga masih banyak potensi Indikasi geografis yang belum didaftarkan.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Freddy Harris menyampaikan jika Indonesia ingin maju seperti Amerika, Eropa, ataupun Jepang, maka kekayaan intelektualnya harus didepan, tanpa KI, akan sulit untuk menjadi negara maju.
“Jika negara ini mau maju, intelectual property-nya harus didepan, tanpa intelectual property ga ada cerita untuk maju", ujar Freddy Harris saat menyampaikan materi pada Seminar Nasional Pelindungan Kekayaan Alam dan Budaya Nasional Melalui Indikasi Geografis, Senin (30/7/2018).
Freddy menjelaskan bahwa KI itu bersifat komersil, karena tanpa adanya komersialisasi kekayaan intelektual tidak akan bermanfaat untuk menunjang perekonomian.
“Siapapun yang memakai android pasti berhubungan dengan Google, kayaknya aja free, tapi ga free. saham dia makin naik. Iklan akan tertanam di kepala kita. Makanya komersialisasi di KI menjadi penting", Freddy menjelaskan.
Menurutnya, tim BOD (Board of Direction) dari KI telah menentukan tahun ini, sebagai tahun Indikasi Geografis.
"Prioritas Perlindungan KI pada tahun 2021 adalah Pendaftaran Paten, 2020 Pengetahuan Tradisional, 2019 Desain Industri, Tahun 2018 fokus Indikasi Geografis", ucap Freddy Harris.
Sebelumnya, telah dilakukan Penandatangan Nota Kesepahaman antara Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI) dengan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) yang disaksikan Menkopolhukam dan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo.
Kerjasama ISHI dan ADKASI ini sangat berkaitan dan berhubungan erat dengan Indikasi Geografis.
Dimana Kemenkumham mendorong perwakilan DPRD kabupaten seluruh Indonesia yang hadir agar mendaftarkan kekayaan IG-nya yang berasal dari faktor alam, atau faktor manusia, maupun faktor keduanya kepada DJKI demi pelindungan kekayaan lokal Indonesia.
"Dengan ditandatangani nota kesepaham tersebut, dari DPRD ayo daftarkan produk IG di daerahnya masing-masing", Freddy Harris berharap.
Freddy juga menyampaikan bahwa DJKI pada 17 Agustus 2018 nanti akan membuat aplikasi pendaftaran online indikasi geografis.
"Daftarkan dulu tidak perlu takut, lalu kami review apa kurangnya apa lebihnya. Nanti ada 2 sertifikat, yang pertama sertifikat pendaftaran, kedua adalah sertifikat pelindungan", ajaknya.
Menurutnya, Indikasi Geografis harus mengandung intelektual, yaitu sumber daya alam yang diolah manusia, kerjainan, dan pengetahuan tradisional.
“Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun Internasional", tegas Freddy Harris.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Freddy Harris menyampaikan jika Indonesia ingin maju seperti Amerika, Eropa, ataupun Jepang, maka kekayaan intelektualnya harus didepan, tanpa KI, akan sulit untuk menjadi negara maju.
“Jika negara ini mau maju, intelectual property-nya harus didepan, tanpa intelectual property ga ada cerita untuk maju", ujar Freddy Harris saat menyampaikan materi pada Seminar Nasional Pelindungan Kekayaan Alam dan Budaya Nasional Melalui Indikasi Geografis, Senin (30/7/2018).
Freddy menjelaskan bahwa KI itu bersifat komersil, karena tanpa adanya komersialisasi kekayaan intelektual tidak akan bermanfaat untuk menunjang perekonomian.
“Siapapun yang memakai android pasti berhubungan dengan Google, kayaknya aja free, tapi ga free. saham dia makin naik. Iklan akan tertanam di kepala kita. Makanya komersialisasi di KI menjadi penting", Freddy menjelaskan.
Menurutnya, tim BOD (Board of Direction) dari KI telah menentukan tahun ini, sebagai tahun Indikasi Geografis.
"Prioritas Perlindungan KI pada tahun 2021 adalah Pendaftaran Paten, 2020 Pengetahuan Tradisional, 2019 Desain Industri, Tahun 2018 fokus Indikasi Geografis", ucap Freddy Harris.
Sebelumnya, telah dilakukan Penandatangan Nota Kesepahaman antara Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI) dengan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) yang disaksikan Menkopolhukam dan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo.
Kerjasama ISHI dan ADKASI ini sangat berkaitan dan berhubungan erat dengan Indikasi Geografis.
Dimana Kemenkumham mendorong perwakilan DPRD kabupaten seluruh Indonesia yang hadir agar mendaftarkan kekayaan IG-nya yang berasal dari faktor alam, atau faktor manusia, maupun faktor keduanya kepada DJKI demi pelindungan kekayaan lokal Indonesia.
"Dengan ditandatangani nota kesepaham tersebut, dari DPRD ayo daftarkan produk IG di daerahnya masing-masing", Freddy Harris berharap.
Freddy juga menyampaikan bahwa DJKI pada 17 Agustus 2018 nanti akan membuat aplikasi pendaftaran online indikasi geografis.
"Daftarkan dulu tidak perlu takut, lalu kami review apa kurangnya apa lebihnya. Nanti ada 2 sertifikat, yang pertama sertifikat pendaftaran, kedua adalah sertifikat pelindungan", ajaknya.
Menurutnya, Indikasi Geografis harus mengandung intelektual, yaitu sumber daya alam yang diolah manusia, kerjainan, dan pengetahuan tradisional.
“Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun Internasional", tegas Freddy Harris.
LIPUTAN TERKAIT
Ketika Kata Menjadi Karya: Hak Cipta dan Kebebasan Pers yang Tak Bisa Dipisahkan
Di balik setiap berita yang kita baca, dari headline daring hingga kolom opini di koran pagi, tersimpan kerja keras para jurnalis yang menakar fakta dengan nurani dan merangkai kata dengan nurani dan ketelitian. Namun, sayangnya, masih banyak yang lupa bahwa tulisan-tulisan ini bukan sekadar informasi; mereka adalah karya intelektual. Dan seperti karya seni lainnya, tulisan jurnalistik juga punya pemilik, yaitu penulisnya.
Sabtu, 3 Mei 2025
Fenomena Sound Horeg dan Potensi Kekayaan Intelektual di Baliknya
Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena sound horeg menjadi tren yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya dalam kegiatan hiburan di ruang publik seperti pesta pernikahan, arak-arakan, hingga panggung hiburan rakyat. Atraksi ini memiliki ciri khas menggunakan speaker atau sound system yang memiliki daya besar dan memutar lagu-lagu populer dengan aransemen yang unik, serta terkadang disertai dengan pertunjukan visual atraktif.
Rabu, 30 April 2025
Dirjen KI Dorong Pemda Tanah Datar Gencarkan Promosi Songket Pandai Sikek dan Potensi KI Lain
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu, melakukan audiensi ke kantor Wali Kota Tanah Datar pada 30 April 2025. Dalam pertemuan tersebut, agenda utama yang dibahas adalah penguatan promosi produk indikasi geografis (IG) terdaftar Songket Pandai Sikek, serta pemanfaatan potensi kekayaan intelektual (KI) lainnya di Kabupaten Tanah Datar.
Rabu, 30 April 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Ketika Kata Menjadi Karya: Hak Cipta dan Kebebasan Pers yang Tak Bisa Dipisahkan
Sabtu, 3 Mei 2025
Fenomena Sound Horeg dan Potensi Kekayaan Intelektual di Baliknya
Rabu, 30 April 2025
Dirjen KI Dorong Pemda Tanah Datar Gencarkan Promosi Songket Pandai Sikek dan Potensi KI Lain
Rabu, 30 April 2025
