Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Raih Predikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
Jakarta - Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri yang dinaungi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 2019. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo di Ballroom Bidakara, pada Selasa 9 Desember 2019.
Mengutip situs resmi KemenpanRB, WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi. Unit kerja pelayanan tersebut, dapat menjadi contoh yang dapat menularkan virus-virus reformasi dan perbaikan tata kelola kepada unit kerja pelayanan lainnya.
Sementara itu, mewakili Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly, Sekretaris Jenderal Bambang Rantam Sariwanto mendampingi MenpanRB Tjahjo Kumolo dalam penyerahan anugerah tersebut kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris.
Penghargaan ini hanyalah satu dari 43 penghargaan lainnya yang diterima Kemenkumham. Kemenkumham memborong 44 predikat WBK/WBBM untuk unit unit kerjanya. Angka signifikan itulah yang memungkinkan Menkumham menerima apresiasi sebagai pimpinan pembawa perubahan dari Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin.
Wapres menghimbau para penerima anugerah dan ASN untuk tidak cepat berpuas diri dan senantiasa berinovasi dengan menggunakan teknologi informasi. Pembangunan integritas di wilayah pemerintahan juga dinilai Wapres sebagai langkah yang tepat dalam mensukseskan program program yang dijanjikannya selama lima tahun ke depan.
"Sukses atau tidaknya agenda agenda pembangunan yang diusung presiden bergantung pada keberhasilan reformasi dan birokrasi di instansi dan lembaga, utamanya di unit pelayanan yang berdampak secara langsung pada masyarakat dan dunia usaha," kata K.H. Ma'ruf Amin pada sambutannya.
Sebagai informasi, acara ini digelar bertepatan dengan dengan Hari Anti Korupsi Internasional. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberi penghargaan kepada 506 unit kerja dari 63 instansi pemerintah yang berhasil membangun Zona Integritas.
Penghargaan diberikan kepada 16 pimpinan kementerian/lembaga/pemda yang berhasil membangun zona integritas secara massive sehingga mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sebelumnya, Kementerian ini telah mengusulkan 135 satker untuk mendapatkan predikat tersebut.
Penulis: DAW
Editor: KAD
Mengutip situs resmi KemenpanRB, WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi. Unit kerja pelayanan tersebut, dapat menjadi contoh yang dapat menularkan virus-virus reformasi dan perbaikan tata kelola kepada unit kerja pelayanan lainnya.
Sementara itu, mewakili Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly, Sekretaris Jenderal Bambang Rantam Sariwanto mendampingi MenpanRB Tjahjo Kumolo dalam penyerahan anugerah tersebut kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris.
Penghargaan ini hanyalah satu dari 43 penghargaan lainnya yang diterima Kemenkumham. Kemenkumham memborong 44 predikat WBK/WBBM untuk unit unit kerjanya. Angka signifikan itulah yang memungkinkan Menkumham menerima apresiasi sebagai pimpinan pembawa perubahan dari Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin.
Wapres menghimbau para penerima anugerah dan ASN untuk tidak cepat berpuas diri dan senantiasa berinovasi dengan menggunakan teknologi informasi. Pembangunan integritas di wilayah pemerintahan juga dinilai Wapres sebagai langkah yang tepat dalam mensukseskan program program yang dijanjikannya selama lima tahun ke depan.
"Sukses atau tidaknya agenda agenda pembangunan yang diusung presiden bergantung pada keberhasilan reformasi dan birokrasi di instansi dan lembaga, utamanya di unit pelayanan yang berdampak secara langsung pada masyarakat dan dunia usaha," kata K.H. Ma'ruf Amin pada sambutannya.
Sebagai informasi, acara ini digelar bertepatan dengan dengan Hari Anti Korupsi Internasional. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberi penghargaan kepada 506 unit kerja dari 63 instansi pemerintah yang berhasil membangun Zona Integritas.
Penghargaan diberikan kepada 16 pimpinan kementerian/lembaga/pemda yang berhasil membangun zona integritas secara massive sehingga mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sebelumnya, Kementerian ini telah mengusulkan 135 satker untuk mendapatkan predikat tersebut.
Penulis: DAW
Editor: KAD
TAGS
#Layanan DJKILIPUTAN TERKAIT
Optimalkan Perlindungan Desain Industri, DJKI Gelar Bimtek di UPN Veteran Jawa Timur
Surabaya - Dorong peningkatan jumlah desain industri terdaftar, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar kegiatan Penguatan Pemahaman dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendaftaran Desain Industri pada Kamis, 19 Juni 2025. Kegiatan ini dilangsungkan di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jawa Timur.
Kamis, 19 Juni 2025
Melalui Seminar Nasional, DJKI Perkuat Literasi Hak Cipta di Kalangan Musisi dan Akademisi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menegaskan pentingnya pelindungan hak cipta di sektor musik. Hal ini menjadi talking point saat DJKI berpartisipasi dalam Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Rabu, 18 Juni 2025 di Aula Gedung Pascasarjana UKI. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu hadir sebagai narasumber seminar nasional yang bertema “Konflik Penerapan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Musisi” ini.
Rabu, 18 Juni 2025
DJKI Serahkan Izin Operasional kepada Dua LMK Produser Fonogram
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia resmi menyerahkan surat izin operasional kepada dua lembaga manajemen kolektif (LMK) produser fonogram, yaitu Produser Fonogram Rekaman Seluruh Indonesia (PROFESI) dan Produser Musik Rekaman Industri Nusantara. Penyerahan ini menandai langkah penting dalam pelindungan hukum dalam pengelolaan royalti atas hak terkait di bidang musik dan rekaman, sekaligus penguatan kelembagaan bagi para produser fonogram di Indonesia.
Rabu, 18 Juni 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Optimalkan Perlindungan Desain Industri, DJKI Gelar Bimtek di UPN Veteran Jawa Timur
Kamis, 19 Juni 2025
Melalui Seminar Nasional, DJKI Perkuat Literasi Hak Cipta di Kalangan Musisi dan Akademisi
Rabu, 18 Juni 2025
DJKI Serahkan Izin Operasional kepada Dua LMK Produser Fonogram
Rabu, 18 Juni 2025
