Bahas DJKI Menuju WBBM, Menkumham Bersama Dirjen KI Audiensi Dengan Ketua KPK

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly melakukan pertemuan dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada hari Senin, (22/3/2021).

Menkumham didampingi Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris bersama jajaran Pimpinan Tinggi DJKI melakukan audiensi dengan KPK dalam membangun tata kelola menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2021.

Setelah pertemuan audiensi ini, Dirjen KI Freddy Harris mengajak Menkumham serta Ketua KPK untuk melihat alat GeNose C19 yang dimiliki DJKI sebagai alat pendeteksi Covid-19 hasil pengembangan Universitas Gadjah Mada.


LIPUTAN TERKAIT

Optimalkan Perlindungan Desain Industri, DJKI Gelar Bimtek di UPN Veteran Jawa Timur

Surabaya - Dorong peningkatan jumlah desain industri terdaftar, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar kegiatan Penguatan Pemahaman dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendaftaran Desain Industri pada Kamis, 19 Juni 2025. Kegiatan ini dilangsungkan di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jawa Timur.

Kamis, 19 Juni 2025

Melalui Seminar Nasional, DJKI Perkuat Literasi Hak Cipta di Kalangan Musisi dan Akademisi

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menegaskan pentingnya pelindungan hak cipta di sektor musik. Hal ini menjadi talking point saat DJKI berpartisipasi dalam Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Rabu, 18 Juni 2025 di Aula Gedung Pascasarjana UKI. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu hadir sebagai narasumber seminar nasional yang bertema “Konflik Penerapan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Musisi” ini.

Rabu, 18 Juni 2025

DJKI Serahkan Izin Operasional kepada Dua LMK Produser Fonogram

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia resmi menyerahkan surat izin operasional kepada dua lembaga manajemen kolektif (LMK) produser fonogram, yaitu Produser Fonogram Rekaman Seluruh Indonesia (PROFESI) dan Produser Musik Rekaman Industri Nusantara. Penyerahan ini menandai langkah penting dalam pelindungan hukum dalam pengelolaan royalti atas hak terkait di bidang musik dan rekaman, sekaligus penguatan kelembagaan bagi para produser fonogram di Indonesia.

Rabu, 18 Juni 2025

Selengkapnya