Standing Committee on the Law of Patents (SCP) ke – 28 di Jenewa
Swiss - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mewakili Indonesia hadir dalam pertemuan Standing Committee on the Law of Patents (SCP) ke – 28 yang berlangsung di Jenewa selama empat hari dari tanggal 9-12 Juli 2018.
Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan SCP ke 27 untuk mendapatkan persetujuan dari anggota komite dalam membahas aspek hukum paten regional maupun nasional.
Aspek hukum tersebut diantaranya terkait pengecualian dan batasan untuk hak paten, kualitas paten, sistem oposisi dalam pemeriksaan paten dan paten kesehatan publik atau akses terhadap obat-obatan.
Standing Committee on the Law of Patents ini merupakan forum untuk membahas masalah, memfasilitasi, dan memberikan panduan mengenai perkembangan hukum paten internasional yang progresif.
Pada pertemuan ini delegasi Indonesia di wakili oleh pemeriksa utama paten yaitu, Aslin Sihite, Dadan Samsudin, Ahmad Fauzi dan Bambang Sagitanto.
Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan SCP ke 27 untuk mendapatkan persetujuan dari anggota komite dalam membahas aspek hukum paten regional maupun nasional.
Aspek hukum tersebut diantaranya terkait pengecualian dan batasan untuk hak paten, kualitas paten, sistem oposisi dalam pemeriksaan paten dan paten kesehatan publik atau akses terhadap obat-obatan.
Standing Committee on the Law of Patents ini merupakan forum untuk membahas masalah, memfasilitasi, dan memberikan panduan mengenai perkembangan hukum paten internasional yang progresif.
Pada pertemuan ini delegasi Indonesia di wakili oleh pemeriksa utama paten yaitu, Aslin Sihite, Dadan Samsudin, Ahmad Fauzi dan Bambang Sagitanto.
TAGS
#PatenLIPUTAN TERKAIT
Bukan Sekadar Destinasi, Menteri Hukum Luncurkan GI Tourism Indonesia
Bali - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas meluncurkan GI Tourism Indonesia: From Origin to Experience, program yang mengintegrasikan Indikasi Geografis dengan pariwisata, budaya, kuliner, ekonomi kreatif, dan pengembangan ekonomi masyarakat lokal. Program tersebut diperkenalkan dalam rangkaian Gala Dinner Global Dialogue on Cross-Border Copyright Royalty Governance in the Digital Era di The Patra Bali, 7 Oktober 2026.
Rabu, 7 Oktober 2026
Hak Cipta Tak Cukup, Pemegang Hak Butuh Daya Tawar
Pengakuan hak cipta dan hak terkait dalam hukum belum secara otomatis menjamin pemegang hak memperoleh manfaat ekonomi yang adil dari penggunaan karya di era digital. Transparansi, daya tawar, akses terhadap informasi, infrastruktur digital, serta mekanisme lisensi dan distribusi royalti menjadi faktor penting agar hak yang telah diberikan oleh hukum dapat benar-benar dijalankan.
Rabu, 7 Oktober 2026
Berita Acara Mediasi ASICS Ditandatangani, Para Pihak Sepakat Damai
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum memfasilitasi penyelesaian sengketa kekayaan intelektual (KI) terkait penggunaan merek ASICS melalui mekanisme mediasi di Kantor DJKI Rabu, 7 Oktober 2026. Setelah menjalani tiga kali proses mediasi, para pihak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai yang dituangkan dalam Berita Acara Mediasi.
Rabu, 7 Oktober 2026
